PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Menteri Dalam Negeri

Menemukan 740 peraturan dalam 0,011 detik

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 8 Tahun 2018
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri

Struktur Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri
Mengubah :
  1. PERMENDAGRI No. 43 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2020
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah

COVID-19 / Corona

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2023
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PERMENDAGRI No. 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 43 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Banyuasin Dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Penanaman Modal dan Investasi Standar/Pedoman

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011
Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Diubah dengan :
  1. PERMENDAGRI No. 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  2. PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
  3. PERMENDAGRI No. 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
  4. PERMENDAGRI No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
  5. PERMENDAGRI No. 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2006
Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah Bagian Tim Pembina Pusat

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2002 tentang Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah Bagian Tim Pembina Pusat
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 41 Tahun 2005
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2005 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Diatur Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2005

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PERMENDAGRI No. 33 Tahun 2005 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Diatur Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2005
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 40 Tahun 2005
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2005

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PERMENDAGRI No. 16 Tahun 2005 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2005
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 1999
Pedoman Cara Penghitungan Nilai Sewa Reklame

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pajak dan Retribusi Daerah Standar/Pedoman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan