Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Menteri Dalam Negeri

Menemukan 740 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2018
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PERMENDAGRI No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
Abstrak
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015
Pembentukan Produk Hukum Daerah

Administrasi dan Tata Usaha Negara Ketatanegaraan, Kenegaraan Standar/Pedoman

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. Permendagri No. 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Mencabut :
  1. PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
  2. Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang mengatur mengenai naskah dinas produk hukum daerah
Abstrak
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 53 Tahun 2012
Perubahan Atas Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/Pmk.07/2010 Dan Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PERATURAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 186/PMK.07/2010 DAN NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG TAHAPAN PERSIAPAN PENGALIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI PAJAK DAERAH
Abstrak
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 48 Tahun 2020
Batas Daerah Kabupaten Tambrauw dengan Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Abstrak
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 14 Tahun 2017
Batas Daerah Kota Bandung Dengan Kota Cimahi, Kota Cimahi Dengan Kabupaten Bandung Barat Dan Kabupaten Bandung Dengan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Abstrak
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Dengan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Abstrak
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 Tahun 2014
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERMENDAGRI No. 101 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015
Mengubah :
  1. PERMENDAGRI No. 26 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014
Abstrak
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 50 Tahun 2019
Batas Daerah Antara Kabupaten Bombana Dengan Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PERMENDAGRI No. 42 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Buton Dengan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara
Abstrak
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 115 Tahun 2019
Batas Daerah Antara Kabupaten Tapanuli Selatan Dengan Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Abstrak
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2021
Batas Daerah Kabupaten Tanah Laut Dengan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan