Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Nilai Perolehan dan Harga Dasar Air untuk Perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah
ABSTRAK:
bahwa harga dasar air tanah sesuai clengan Peraturan
Walikota Nomor 39 Tahun 2010 tentang Nilai Perolehan
clan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Pajak
Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tarrah, dipandang
sudah tidak sesuai lagi secara ekonornis, sehingga perlu
dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan kembali
Peraturan Walikota tentang Nilai Perolehan dan Harga
Dasar Air Untuk Perhitungan Pajak Pengambilan dan
Pemanfaatan Air Tanah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indoneia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang nilai perolehan dan harga dasar air.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2015.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 39 Tahun 2010 dicabut.
6 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan No. 13 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
a. bahwa standar belanja tahun anggaran 2017 telah diatur dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2017;
b. bahwa dalam rangka penyesuaian honorarium non PNS pada Perangkat Daerah yang Mempunyai pertimbangan objektif lainnya selaku Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah, Perencanaan Daerah, Pengawas Internal Pemerintah dan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Bangunan dan Penataan Ruang,Bagian Hukum dan Pegawai Non PNS/Tidak tetap yang memiliki keahlian khusus pada Sekretariat Daerah atas beban Kerja yang melampaui beban kerja normal,maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 51 Tahun 2008; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PerPres No 54 Tahun 2010; PerMen Dalam Negeri No 13 Tahun 2006; PerMen Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016; PerMen Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016; PERDA No 12 Tahun 2011; PERWAL Tangerang Selatan No 27 Tahun 2016
Peraturan ini memuat; Anggaran Dana Belanja Langsung
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2017.
5 halaman,2 lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 13 Tahun 2017
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERWALI Kota Banjarmasin No. 14 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Bendahara, Pembantu Bendahara, Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Bendahara, Pembantu Bendahara, Pengurus Barang, dan Pembantu Pengurus Barang Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
Dengan telah dilaksanakannya Reformasi Birokrasi
di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, maka dalam
upaya untuk peningkatan kineija dan produktivitas
pegawai bagi bendahara, pembantu bendahara, pengurus
barang, dan pembantu pengurus barang di Lingkungan
Pemerintah Kota Banjarmasin, perlu untuk diberikan
tambahan penghasilan pegawai bagi bendahara, pembantu
bendahara, pengurus barang, dan pembantu pengurus
barang.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016.
Peraturan W alikota
tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi
Bendahara, Pembantu Bendahara, Pengurus Barang, dan
Pembantu Pengurus Barang.
Besaran tambahan penghasilan pegawai bagi Bendahara
Penerimaan dan Pembantu Bendahara Penerimaan; Bendahara
Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran dihitung
berdasarkan Pagu Anggaran Pendapatan Daerah pada Perangkat
Daerah.
Besaran tambahan penghasilan pegawai bagi Bendahara
Pengeluaran Pembantu dihitung berdasarkan Pagu Anggaran
Belanja Langsung pada Bidang/Bagian. Besaran tambahan penghasilan pegawai bagi Pengurus Barang dan
Pembantu Pengurus Barang dihitung berdasarkan Pagu Anggaran
Belanja Modal pada Perangkat Daerah. Besaran tambahan penghasilan pegawai bagi Verifikator dihitung
berdasarkan Pagu Anggaran Belanja Daerah pada Perangkat
Daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2017.
5 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Lubuk Linggau No. 13 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas
ABSTRAK:
Dengan semakin meningkatnya perkembangan lalu lintas dan angkutan jalan dalam Kota Lubuklinggau, maka diperlukan pengawasan dan pengendalian yang terpadu dan terkoordinasi dalam upaya meningkatkan disiplin serta fungsi sarana daan prasarana lalu lintas; Untuk menjamin kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas kendaraan dan pengguna jalan lainnya, sehingga mampu memberikan situasi dan kondisi lalu lintas yang tertib, aman, nyaman, dan lancar di Kota Lubuklinggau; Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini, yaitu sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 17 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai kawasan tertib lalu lintas; sarana dan prasarana; pembinaan dan pengawasan; serta pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2011.
4 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bima Nomor 13 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 13, BAGIAN HUKUM KOTA BIMA
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK DI KOTA BIMA
ABSTRAK:
Perkawinan pada usia anak dapat mengakibatkan gangguan kesehatan ibu dan anak, psikologis anak, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, karena itu perlu upaya pencegahan terjadinya perkawinan pada usia anak
UU Nomor 1 Tahun 1974
UU Nomor 4 Tahun 1979
UU Nomor 7 Tahun 1984
UU Nomor 39 Tahun 1999
UU Nomor 13 Tahun 2002
UU Nomor 23 Tahun 2002
UU Nommor 20 Tahun 2003
UU Nomor 36 Tahun 2009
UU Nomor 23 Tahun 2004
UU Nonmor 21 Tahun 2007
UU Nomor 36 Tahun 2009
UU Nomor 12 Tahun 2011
UU Nomor 23 Tahun 2014
UU Nomor 30 Tahun 2014
PP Nomor 9 Tahun 1975
PP Nomor 2 Tahun 1988
PP Nomor 59 Tahun 2019
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011
Permendagri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan MA Nomor 5 Tahun 2019
Perda Kota Bima Nomor 1 Tahun 2015
Perda Kota Bima Nomor 6 Tahun 2014
Perda Kota Bima Nomor 6 Tahun 2018
Asas dan Tujuan; Sasaran dan Ruang Lingkup; Perkawinan; Upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak; Penguatan Kelembagaan; Upaya Pemdampingan dan Pemberdayaan; Pengaduan; Kebijakan Strategi dan Program; Monitoring dan Evaluasi; Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2020.
-
-
14
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 13, BD Kota Pasuruan Tahun 2020 Nomor 13
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri, perlu mengangkat guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap sebagai tenaga kependidikan yang kompeten;
b. bahwa agar pengangkatan guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, perlu diatur petunjuk teknis pelaksanaannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1954;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982;
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010;
Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016;
Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 57 Tahun 2019;
Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 55 Tahun 2016;
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Maksud dan Tujuan Peraturan Walikota ini dibentuk adalah sebagai pedoman dalam pengendalian GTIT/PTT sekolah danagar pengangkatan GTT/PTT tetap dilaksanakan sesuai kebutuhan sekolah dan disesuaikan dengan kemampuan Kota;
3. Pengangkatan;
4. Pembinaan dan Pengawasan;
5. Sanksi Administrasi;
6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2020.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang.
ABSTRAK:
Bahwa peraturan wlai kota cilegon Nomor 87 Tahun 2016 tentang pembentukan unit pelaksana teknis laboratorium dan alat berat pada dinas pekerjaan umum dan tata ruang kota cilegon, masih terdapt kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan pelaksanaan kegiatan teknis oprasional urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sehingga perlu diganti.
UU No 15 Th 1999; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 18 Th 2016; Permendagri No 12 Th 2017; Perda Kota Cilegon No 3 Th 2016; Perwal Kota No 71 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan; 3. Kedudukan; 4. struktur Organisasi; 5. Tugas Dan Fungsi; 6. Tata Kerja; 7. Kepegawaian; 8. Keuangan; 9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2019.
19 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga ditetapkan dengan peraturan kepada daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kupang tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015;
Peraturan Pcmerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
Di dalam Peraturan ini memuat :
1. Ketentuan Umum;
2. Belanja Tidak Terduga;
3. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2021.
9 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan No. 13 Tahun 2016
Peraturan Wali Kota Medan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Kawasan /Area Yang Tidak Diperbolehkan Dilalui Mobil Barang/Truk Bertonase (GVW) 3.000 Kilogram Ke Atas Di Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 17)
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Larangan Kendaraan Melintasi Kawasan Tertentu dan Larangan Kendaraan Untuk Kegiatan Bongkar Muat Pada Kawasan Tertentu
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 13 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Tata Kearsipan Pemerintah Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mcningkatkan dan memparlancar perwelenggaraan pemcrinuahan dan pcinbangunan pada Poterinta/s Kota Banjarbank perlu dilakukan pcnataan kcarsipan sesuai dengan kebututsan dan patembsrigan otganisasi schingga lx-ildayt guns dan bedlam' guns;hahwa Knouts's= Wo!ikon Banjarbam Nonce 159 Tahun 2001 tentang Pcdoman Taw Kearsipan di Lingkungan Pernerintah Kota Banyartkvu utak scoria' dengan perkembangan organists',
sebingga perlu dilakukan pencabutan;bahwa becdasarkan pertimbangan sebagoimana dimaksud dalam bumf a dan bumf b di etas perlu menetapkan dengan Pecan= Walikota
Undang.Undang Nomor 7 Tahun 1971;Utsclang-linclang Nemo( 9 Tahun 1999;Undangdradang Nomor 10 Tabun 2004;Undarti6Undang Nomor 32 Tabun 2004;Undang4radang Nomor 38 Tabun 2004;Peraturan Pcmerintah Nomor 58 Iglus 2005;Peratunut Pemcrintah Namur 38 lahun 2007;Peraturan Dacrah Kota Banjarbasu Nomor 2 Tabun 2008;Peraturan Dumb Kota Banjarbani Nomor 12 Tabun 2008
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Pedoman Tata Kearsipan Pemerintah Kota Banjarbaru dengan Sistematika;Ketentuan Umum;arsip Daerah;Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2009.
122
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
