PERWALI Kota Yogyakarta No. 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun
2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Pelaksanaan
Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa pedoman pelaksanaan kegiatan anggaran
pendapatan dan belanja daerah diperlukan agar anggaran
dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, dan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan dan
kemanfaatan dalam pengelolaan keuangan daerah;
bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan
anggaran pendapatan dan belanja di lingkungan
Pemerintah Kota Yogyakarta serta untuk mengatur
ketentuan tambahan yang dibutuhkan dalam
pelaksanaan kegiatan anggaran pendapatan dan belanja
daerah, maka pedoman pelaksanaan kegiatan anggaran
pendapatan dan belanja daerah perlu disesuaikan;
bahwa Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun
2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota
Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 23
Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sudah tidak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan kebutuhan, sehingga perlu diganti;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024;
Materi Pokok: Perencanaan; Susunan Organisasi; Tugas dan Kewenangan; Pelaksanaan Kegiatan; Pengendalian;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2025.
Mencabut Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 23);
Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 27); dan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 68);
Jumlah Halaman: 22 HLM.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Rencana Aksi
Daerah Upaya Kesehatan Jiwa Tahun 2024-2028
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa setiap orang berhak mencapai kualitas hidup
yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat,
bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang
dapat mengganggu Kesehatan Jiwa;
bahwa untuk mengatasi permasalahan tingginya
kesenjangan pengobatan dalam Kesehatan Jiwa pada
orang dengan gangguan jiwa dan orang dengan
masalah kejiwaan di Daerah, perlu meningkatkan
kapasitas dan kualitas pelayanan Kesehatan;
bahwa untuk meningkatkan kapasitas dan ketahanan
kesehatan perlu penyesuaian kebijakan, tujuan, dan
prinsip sebagai pedoman dalam upaya Kesehatan Jiwa
secara intensif dan komprehensif;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
Materi Pokok: Pelaksanaan; Monitoring dan Evaluasi; Pembinaan dan Pengawasan;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2024.
Jumlah Halaman: 6 HLM; Lampiran: 97 halaman.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2024
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
PERWALI Kota Yogyakarta No. 76 Tahun 2023 tentang Kemampuan Keuangan Daerah, Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Pimpinan DPRD
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Kemampuan Keuangan Daerah, Besaran Tunjangan Komunikasi
Intensif Dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; bahwa untuk meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melakukan kegiatan
representasi dan pelayanan serta kebutuhan lain
guna melancarkan pelaksanaan tugas, diberikan
tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses
bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta dana
operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
bahwa penetapan kemampuan keuangan daerah dan
pemberian besaran tunjangan komunikasi intensif
dan tunjangan reses bagi pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, serta dana operasional pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kemampuan Keuangan Daerah; Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses Dan Dana Operasional; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2024.
Mencabut: Peraturan Wali Kota
Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2023 tentang Kemampuan Keuangan Daerah dan Besaran Penghitungan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses, dan Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Jumlah Halaman: 6 hlm.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk mewujudkan tujuan Negara Republik Indonesia, Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah
memerlukan pedoman tata naskah dinas dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara
profesional; bahwa untuk meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan penggunaan tata naskah dinas bagi Pegawai di
lingkungan Pemerintah Daerah, perlu pedoman tata
naskah dinas; bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas
di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Peraturan
Wali Kota Yogyakarta Nomor 144 Tahun 2020 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas sudah tidak sesuai dengan
perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan tata
naskah dinas, sehingga perlu diganti;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2025.
Mencabut: Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 144 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tata
Naskah Piagam Penghargaan, Sertifikat, dan Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan Pelatihan;
Jumlah Halaman: 20 hlm. Lampiran: 74 hlm.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Koridor Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Urip Sumoharjo, Dan Jalan Laksda Adisucipto
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa penataan bangunan dan lingkungan yang terencana merupakan kebijakan yang sangat penting
dalam pembangunan di daerah yang sesuai dengan
rencana tata ruang sehingga mampu mewujudkan
kesejahteraan bagi masyarakat; bahwa dalam rangka mewujudkan Koridor Jalan Jenderal
Sudirman, Jalan Urip Sumoharjo, dan Jalan Laksda
Adisucipto sebagai salah satu koridor pertumbuhan
ekonomi Kota Yogyakarta diperlukan penataan bangunan
dan lingkungan; bahwa untuk memberikan pedoman dalam pemanfaatan
ruang dan penyelenggaraan penataan bangunan dan
lingkungan serta lahan yang bermanfaat untuk
kepentingan masyarakat, maka perlu mengatur Rencana
Tata Bangunan dan Lingkungan Koridor Jalan Jenderal
Sudirman, Jalan Urip Sumoharjo, dan Jalan Laksda
Adisucipto;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Program Bangunan Dan Lingkungan; Rencana Umum Dan Panduan Rancangan; Rencana Investasi; Ketentuan Pengendalian Rencana; Pedoman Pengendalian Pelaksanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2024.
Jumlah Halaman: 27 hlm. Lampiran: 23 hlm.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Surakarta Nomor 77 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kota Surakarta Tahun 2024-2025
ABSTRAK:
bahwa tuberkulosis merupakan salah satu masalah
kesehatan masyarakat yang menimbulkan angka
kesakitan dan kematian yang tinggi sehingga
penanggulangan tuberkulosis menjadi target program
nasional; bahwa dalam mewujudkan target program nasional
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah
Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan
Penanggulangan Tuberkulosis; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan
Tuberkulosis Daerah Kota Surakarta Tahun 2024-2025;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Program Aksi Daerah, Pelaksanaan, Monitoring, Evaluasi serta Pelaporan, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2024.
131 hlm
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Pakualaman
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa penataan bangunan dan lingkungan kawasan Pakualaman sebagai kawasan cagar budaya perlu
diselaraskan dengan rencana tata ruang di daerah secara
komprehensif meliputi unsur budaya, sosial, ekonomi,
dan religiusitas; bahwa dalam rangka mewujudkan kawasan Pakualaman sebagai pusat kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan arah pengembangan pada karakter kawasan
sebagai pusat budaya, penguatan fungsi dan nilai
budaya, layak huni yang mendukung representasi nilai
filosofi dan sejarah; bahwa dalam rangka mengendalikan pemanfaatan ruang dan penyelenggaraan penataan bangunan dan
lingkungan di kawasan Pakualaman, diperlukan payung
hukum untuk memberikan arah landasan dan pedoman
penataan kawasan;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Program Bangunan Dan Lingkungan; Rencana Umum Dan Panduan Rancangan; Rencana Investasi; Ketentuan Pengendalian Rencana; Pedoman Pengendalian Pelaksanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2024.
Jumlah Halaman: 29 hlm. Lampiran: 82 hlm.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Surakarta Nomor 76 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (3)
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha pada Dinas
Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Retribusi Jasa Usaha, Pendataan Wajib Retribusi, Penetapan Besaran Retribusi Terutang, Pembayaran dan Penyetoran, Pelaporan, Penagihan Retribusi, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan, Keberatan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2024.
20 hlm
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pelayanan Kelurahan Dan Kemantren Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik,
Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan tata kelola
pemerintahan yang dilaksanakan dengan baik, profesional,
dan terarah untuk memenuhi hak masyarakat dalam
mendapatkan pelayanan administrasi; bahwa perlu adanya penggunaan layanan berbasis
teknologi informasi guna memenuhi kebutuhan
masyarakat yang mudah, terjangkau, efektif dan efisien; bahwa Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kelurahan dan Kemantren Berbasis Elektronik sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat,
sehingga perlu dicabut dan diganti;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Jenis Pelayanan; Tata Cara Pelayanan; Tahapan Pelayanan; Tanda Tangan Elektronik; Pendelegasian Wewenang; Fasilitas Penyelenggaraan; Peminaan, Monitoring, dan Evaluasi; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2024.
Mencabut: Peraturan Wali Kota Yogyakarta
Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kelurahan dan Kemantren Berbasis
Elektronik.
Jumlah Halaman: 20 hlm. Lampiran: 30 hlm.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa dan
mewujudkan tujuan Negara Republik Indonesia, Pegawai
di lingkungan Pemerintah Daerah harus mampu
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara
profesional; bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban dan
kedisiplinan penggunaan Pakaian Dinas serta kualitas
pelayanan kepada masyarakat bagi Pegawai di lingkungan
Pemerintah Daerah diperlukan Pakaian Dinas yang sesuai
dengan kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan pelayanan
masyarakat; bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan
Wali Kota Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas sudah tidak sesuai
dengan perkembangan kebutuhan pelayanan pada
masyarakat sehingga Peraturan Wali Kota dimaksud perlu
dicabut dan diganti;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pakaian Dinas Pegawai; Pakaian Dinas Wali Kota Dan Wakil Wali Kota; Pakaian Dinas Mantri Pamong Praja Dan Lurah; Pakaian Dinas Mantri Pamong Praja Dan Lurah; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2024.
Mencabut: Peraturan Wali Kota
Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian
Dinas;
Jumlah Halaman: 16 hlm. Lampiran: 36 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat