Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa untuk menserasikan dan mensinergikan penataan ruang daerah
agar dapat dilaksanakan secara optimal, maka perlu meningkatkan
koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan
Pemerintah Kota Pekalongan supaya dalam pelaksanaanya bisa
dilakukan secara terpadu ; bahwa agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, berdaya guna dan
berhasil guna, perlu membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang
Daerah Kota Pekalongan ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b,
perlu menetapkan Peraturan Walikota ;
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang - undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 2 1 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2004;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pembentukan, susunan organisasi dan tugas, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2005.
11 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2005
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penerimaan Siswa Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2005
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengeluaran-Pengeluaran Untuk Belanja Yang Bersifat Mengikat Dan Wajib Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006
ABSTRAK:
bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang
Tahun Anggaran 2006 masih dalam proses pembahasan di DPRD Kota
Magelang dan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2005 belum ditetapkan,
maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Magelang sebagai dasar untuk
Pengeluaran-pengeluaran yang bersifat mengikat dan wajib mendahului
penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;
Undang- Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; UU No 28 tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 22 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; Uu No 33 Tahun 2004; PP No 104 Tahun 2000; PP No 105 Tahun 2000; PP No 107 Tahun 2000; PP No 108 Tahun 2000; PP No 109 Tahun 2000; PP No 65 Tahun 2001; PP No 66 Tahun 2001; PP No 24 Tahun 2004; Perda Kota Magelang No 3 Tahun 2004;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Besarnya Jumlah Anggaran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2005.
5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2005
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mengubah
PERWALI Kota Cimahi No. 5 Tahun 2005 tentang Penyaluran Bantuan Dana Penanganan Bencana Alam Bidang Pendidikan Tahun 2004 untuk Rehabilitasi Fisik SD dan SMP di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Cimahi
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 14, LD Kota Cimahi Tahun 2005 Nomor 15
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Cimahi Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyaluran Bantuan Dana Penanganan Bencana Alam Bidang Pendidikan Tahun 2004 untuk Rehabilitasi Fisik SD dan SMP di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Cimahi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2005.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2005
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan keseragaman, keterpaduan dan
kewaj aran serta tertib administrasi pengelalaan keuangan
daerah dalam menghasilkan laparan keuangan daerah,
diperlukan adanya Panduan berupa Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah Kata Magelang;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Namar 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan dan sebagaimana maksud diatas,
perlu menetapkan Peraturan Walikata Magelang tentang
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Magelang;
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah Undang-Undang Namor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Namor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2004;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2005.
133 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2005
Perwali Kota Tasikmalaya No. 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Bidang Pengelolaan Dan Pengoperasian Kendaraan Tidak Bermotor
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Bidang Pengelolaan Dan Pengoperasian Kendaraan Tidak Bermotor
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2005.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2005
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil merupakan
salah satu sarana pembinaan kepegawaian untuk
memelihara persatuan kesatuan, jiwa korsa, dan identitas,
dalam menunjang terciptanya Pegawai Negeri Sipil yang
profesional; bahwa penggunaan pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil,
beserta kelengkapan dan atributnya, sebagai identitas yang
mudah diketahui, harus dapat mencerminkan citra Pegawai
Negeri Sipil yang profesional, produktif, efisien, disiplin,
bermoral serta bertanggungjawab; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan
huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota
Magelang tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Magelang
dengan Peraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972;
Peratran walikota ini mengatur tentang pakaian dinas dan kelengkapannya, atribut pakaian dinas, penggunaan pakaian dinas.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2005.
40 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
