LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - TUGAS DAN FUNGSI
2009
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 32, BD.2009/No.
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Tugas Dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan
Walikota Pekalongan Nornor 34 Tahun 2008 tentang
tugas dan fungsi Lembaga Teknis Daerah dan Satuan
Palisi Pamong Praja Kota Pekalongan, dipandang perlu
untuk disempurnakan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2008 tentang
Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah dan Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32. Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Walikata Pekalangan Namor 30 Tahun 2008; Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Pasal 48 ayat (2), Pasal 49, Pasal 52 ayat (2), Pasal 60 ayat (2), Pasal 61, Pasal 62 ayat (2), Pasal 63 huruf e, Pasal 73, Pasal 75, Pasal 77 huruf g dan h, Pasal 123, Pasal 124, penambahan Pasal 124a, 124b, 124c dan 124d, perubahan Pasal 153, Pasal 157.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2009.
Peraturan Walikota Pekalangan Nomor 34 Tahun 2008 diubah.
11 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 31 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Tugas Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi Pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Kantor
Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Banjarbaru agar lebih berdayaguna dan
berhasil guna secara optimal, dipandang perlu menetapkan Uraian Tugas Kepala
Kantor, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi pada Kantor Perpustakaan dan
Arsip Daerah Kota Banjarbaru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu
ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008.
Peraturan Walikota tentang Uraian Tugas Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, Dan Kepala Seksi Pada Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kota banjarbaru yang berisi; Ketentuan Umum; Uraian Tugas Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, Dan Kepala Seksi Pada Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kota banjarbaru; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2009.
6
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 31 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Perda Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
ABSTRAK:
Guna memenuhi ketentuan Pasal 27 Perda No. 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4 tanggal 26 Mei 2009, perlu menetapkan peraturan pelaksanaannya. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; Perda No. 2 Tahun 2007; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2008; Perda No. 4 Tahun 2009.
Dalam peraturan ini diatur mengenai pelaksanaan retribusi pemakaian kekayaan daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2009.
2 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 31 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Yogyakarta No. 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 7 Tahun 2000 tentang Pajak Hiburan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Keputusan Walikota Yogyakarta No. 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 7 Tahun 2000 tentang Pajak Hiburan
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 31 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam Untuk Musim Tanam Penghujan Tahun 2009 / 2010 dan Kemarau Tahun 2010 di Kota Tegal
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian serta
pengaturan yang sistematis dan terencana terhadap pola tanam di
Kota Tegal, maka perlu menetapkan pola tanam dan rencana tata
tanam untuk musim tanam penghujan tahun 2009 / 2010 dan
kemarau tahun 2010 di Kota Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pola tanam dan rencana tata tanam, daerah irigasi, sistem pembagian dan pemberian air.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2009.
16 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 31 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Santunan Kematian bagi Penduduk Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa sebagai perwujudan bela sungkawa dan duka cita
Pemerintah Daerah terhadap penduduk, dipandang perlu untuk
memberikan keringanan dan bantuan duka cita kepada ahli waris
yang terkena musibah kematian berupa santunan kematian; bahwa untuk pemberian santunan kem.atian sebagaim.ana
dirnaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Magelang;
Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemeri.ntah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007; Perat:uran Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kata Magelang Nomor 2 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, bentuk santunan kematian, syarat-syarat penduduk yang berhak atas santunan kematian, tata cara pengajuan kematian, penyerahan santunan kematian, laporan pertanggungjawaban dana santunan kematian, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2009.
16 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2009
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah, Staf Ahli Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan
SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - TUGAS DAN FUNGSI
2009
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 31, BD.2009/No.
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah, Staf Ahli Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan
Walikota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2008 tentang
tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kata
Pekalongan, dipandang perlu untuk disempurnakan: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2008 tentang
Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kata
Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 3004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Pasal 14, Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 huruf c dan h, Pasal 43 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45 ayat (2), Pasal 46 huruf a, b, c, d dan e, Pasal 47 ayat (2), Pasal 48 huruf a, b, c, d dan e, Pasal 74, Pasal 78, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2), Pasal 92, Pasal 94, Pasal 95 ayat (2), Pasal 96, Pasal 106, Pasal 107 ayat (1), Pasal 111 ayat (1), Pasal 113 ayat (1), Pasal 115 ayat (1), Pasal 117 ayat (1), Pasal 119 ayat (1), Pasal 120, Pasal 121 ayat (1), Pasal 123 ayat (1), Pasal 125 ayat (1), Pasal 127 ayat (1), Pasal 129 ayat (1), Pasal 131 ayat (1), Pasal 133 ayat (1), Pasal 134, Pasal 135 ayat (1), Pasal 137 ayat (1) dan ayat (2).
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2009.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2008 diubah.
15 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 30 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peningkatan Tambahan Honorarium bagi Tenaga Kontrak, Tenaga Wiyata Bakti Kelurahan, Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT), Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2009
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja, Pemerintah
Kota Magelang memberikan tambahan penghasilan berdasarkan
Peningkatan Tambahan Honorarium kepada Tenaga Kontrak, Tenaga
Wiyata Bakti Kelurahan, Dokter Pegawai Tidak Tetap (PIT) Guru Tidak .
Tetap(GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PIT) di Lingkungan Pemerintah
Kota Magelang; bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota
Magelang;
Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan walikota ini mengatur tentang pemberian tambahan penghasilan berdasarkan peningkatan tambahan honorarium.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2009.
4 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 30 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Yogyakarta No. 60 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 22 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Keputusan Walikota Yogyakarta No. 60 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 22 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 30 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Admistrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
ABSTRAK:
Guna memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (3) Perda No. 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerag Nomor 3 tanggal 26 Mei 2009, perlu menetapkan peraturan pelaksanaannya. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; Perda No. 2 Tahun 2007; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2008; Perda No. 2 Tahun 2009; Perda No. 3 Tahun 2009.
Dalam peraturan ini diatur mengenai retribusi pelayanan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2009.
2 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
