Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan Dan Pemindahtanganan Tanah Dan/Atau Bangunan Milik Daerah Yang Berasal Dari Kekayaan Desa Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2011.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 15A Tahun 2006
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 03A, BD 2021/No. 3A Seri E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga
ABSTRAK:
Untuk mengoptimalkan peran pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam pelayanan kepada masyarakat di daerah serta untuk meningkatkan kinerja pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejateraan Keluarga.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019.
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Penyelenggaraan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejateraan Keluarga. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Penyelenggaraan, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2021.
8 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 20i Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah
Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, khususnya BAB XI dan
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Penjabaran Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan maka
guna kelancaran penyelenggaraan tugas perlu ditindaklanjuti
dengan Pedoman Uraian Tugas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kelurahan;
Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2009 ;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang susunan organisasi, uraian tugas jabatan struktural.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2010.
11 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 2A Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta Nomor
6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta , maka
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 16 Tahun
2005, tentang Dewan Ketahanan Pangan Kota
Surakarta, sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu
perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a. perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Pembentukan Dewan Ketahanan
Pangan Kota Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, organisasi, tata kerja, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2009.
15 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar No. 21.f Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Kota Pontianak Tahun 2013
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan Pedoman Umum Penyaluran Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Tahun 2013, Walikota diminta untuk menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Raskin di Kota Pontianak.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 7 Tahun 1996, UU No. 19 Tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 68 Tahun 2002, PP No. 38 Tahun 2007, Perpres No. 54 Tahun 2005, Kepmenko Kesra No. 35 Tahun 2008, Permendagri No. 53 Tahun 2011, Pergub Kalar No. 52 Tahun 2012, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008.
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) KOTA PONTIANAK TAHUN 2013
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2013.
16 halaman, 13 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 100A Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PEMILIHAN SISWA BERPRESTASI JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI SISWA HAFIDZ QUR’AN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 54C Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, perlu dirumuskan uraian jabatan sebagai dasar penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi dan mutasi pegawai; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Perwali tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja PNS pada Badan Daerah di Lingkungan Pemko Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 11 Tahun 2017; PermenPANRB No 1 Tahun2 020; Perda Pekalongan No 5 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2020.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 72 Tahun 2019 dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 81C Tahun 2019 dicabut.
17 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 4c Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Melalui Media Komunikasi Elektronik
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendorong peran serta masyarakat
dalam pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan
publik di Kota Pekalongan, perlu melakukan pengelolaan
pengaduan pelayanan publik dengan memanfaatkan
teknologi informasi; bahwa untuk mengintegrasikan dan mengoptimalkan
fungsi berbagai media pengaduan pelayanan publik perlu
dilakukan pengelolaan pengaduan pelayanan pu blik
melalui media komunikasi elektronik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Melalui Media Komunikasi Elektronik;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup dan prinsip, hak dan kewajiban pelapor, kewajiban pengelola pengaduan, TPPK, mekanisme pengelolaan pengaduan pelayanan publik, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2022.
8 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
