Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
bahwa sebagai realisasi Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin maka perlu untuk mengatur dan menyusun tugas pokok dan fungsi unsur-unsur
organisasi Inspektorat Kota Banjarmasin; bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011.
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang tugas Pokok, Fungsi dan Tata Keja Inspektort Kota Banjarmasin dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Tugas Pokok dan Fungsi;Tata Kerja;Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2012.
12 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 30 Tahun 2012
PERWALI Kota Depok No. 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Depok Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
PERWALI Kota Depok No. 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Depok Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Depok Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2012.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 30 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur Melalui Lembaga Keswadayaan Masyarakat Di Kelurahan Se Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
Must/ dalarn rangka mendukung prran sego maasarakat Italatzt penyclengyaman pcmbangunan nmka dipandang pinto ditsmikan Batman Hibuh StiniuLin Pembangunan Intrastruktur nwlalui Lemboga Keswatlayaan Ist arakati:ha/ma untuk eickiif dim ctisien pcnyaluran bantuan Jana scbagatmarm Jima:sad pada him I. a. perlu dibuatkan Pctujuk Icknis penyaluran yang ductapkan dengan Peraturan Walikou
biulang4Indang Somor a I ahun 1999;Undang-Undang Nomor 32 I alum 2004;Undang-bndang Nomor 53 1 ahun 21$M;Undang-Untlang Nomor 12 Fallon 2011;Peruturan Pcmerintah Nomor 5R Tabun 2005;Peraiunut l'emerintah Nomor 7Z Tahun 2005;. Pennuran Pemerintah N451111), 3K Tabun :007; Peraiwan Mental Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 lahun 2007;Peratunm Mental 1)alam Nagai Nomor 32 Tabun 2011;. Pcratuari Daensh Kota Flujarbaru N111110( 2 Tabun 2008;Pcraturan !Mandl Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Distrait Kota 13anjarharti Nomor I I Tabun 2008;Pentium Datrah Kota Banjartoru Nomor 12 1 alum 2008; Ptyalin-an Daetab Kole 14.91j1lbarti Nomor 13 TAM 2008; Peraunan Dacrah Kota Banjarbaru Nomor 18 Tabun 2011;Pcraturan Walikota Flansarham Nomor 41 lohun 2011;Penniman Walikota Bazijarlstu-u Nomor I I ahun 2012
Peraturan Walikota ini Mengatur tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur Melalui Lembaga Kesadayaan Masyarkat Di Kelurahan Se-kota Banjarbaru dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Maksud dan Tujuan;Prinsip-prinsip Pelaksanaan Penyaluran dan HibaH Miran Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Se-Kota Banjarbaru;Jenis Kegiatan yang di Biayai Oleh dana Bantuan mbar Stimulan Pembangunan Infrastruktur Melalui Lembaga Keswadayaan Masyarakat di Kelularahan Se-kota Banjarbaru;Sumber Dana;syarat,Persyaratan, Tupoicsi Kelembagaan;Penetapan Lokasi dan Pengelolaan Ban11jan Hibah Pembangunan Infarstruktur;Pertanggungjawaban;Pengendaliaan dan Pengawasan;Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2012.
12 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 30 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pembekuan Data Penduduk Di Kota Pontianak
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 pasal 20 diamanatkan untuk tertib administrasi pendaftaran penduduk dan akurasi biodata kependudukan perlu adanya pengaturan.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2006, UU No. 52 Tahun 2009, UU No. 6 Tahun 2011, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2006, PP No. 37 Tahun 2007, PP No. 38 Tahun 2007, Perpres No. 25 Tahun 2008, Keppres No. 88 Tahun 2004, Permendagri No. 53 Tahun 2011, Perda No. 1 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Jenis Pendaftaran Dan Persyaratan Menjadi Penduduk Kota Pontianak, Tata Cara Pendaftaran Penduduk, Pendaftaran Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri, Tata Cara Pendataan Penduduk Rentan, Pembekuan Data Penduduk, Biodata Penduduk WNI, Biodata Orang Asing, Pindah Keluar Negeri, Pindah Datang Dari Luar Negeri, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2012.
17 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan
ABSTRAK:
Bahwa Dengan Telah Ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008Tentang Organisasi & Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda, Khususnya Mengenai Struktur Organisasi & Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Menjadi 2 (Dua) Skpd, Yakni Dinas Pendapatan Daerah Dan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Dan Dengan Telah Ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Struktur Organisasi Dinas Daerah
UU No.27 Tahun 1959; UU No.19 Tahun 1997; UU No.14 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; PP No.31 Tahun 1986; PP No.135 Tahun 2000; PP No.136 Tahun 2000; PP No.14 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.69 Tahun 2010; PERDA No.04 Tahun 2011; PERDA No.11 Tahun 2008; PERWALI No.23 Tahun 2008.
Peraturan Walikota Tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kota Samarinda.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2012.
Pasal 17
Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2008, tentang tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Nomor 48 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2008, tentang tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Dinas Daerah(Berita
Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 48).
24 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 30 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah Kota Tegal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap
integritas nasional dan tegaknya kedaulatan Negara
Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilaksanakan deteksi
dini dan peringatan dini di daerah yang didukung
koordinasi yang baik antar aparat unsur intelijen secara
profesional ; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Komunitas Intelijen Daerah, perlu membentuk Komunitas
Intelijen Daerah Kota Tegal ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Tegal tentang Pedoman Pembentukan Komunitas
Intelijen Daerah Kota Tegal;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penyelenggaraan komunitas intelijen daerah, kelembagaan komunitas intelijen daerah, pembinaan, pengawasan dan pelaporan, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2012.
Peraturan Walikota Tegal Nomor 6 Tahun 2009 dicabut.
6 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2012
Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan - Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan
2012
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 30, BD.2012/No.
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah
Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan, Perdesaan dan Perkotaan perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian
Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pengajuan dan penyelesaian keberatan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2013.
15 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
