Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan keten tuan P
asal 6 Peraturan Daerah Kota B
aubau Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
, penetapan besarnya Nilai Jual Objek Pajak dit
e
tapkan oleh Kepala Daerah
; b. bahwa guna k
elancaran pelaksanaan pernungutan P
ajak Bangunan Menara Telekomunikas
i di Kota Baubau, perlu meneta
pkan Nil
a
i Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Me
nara Telekomunikas
i; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pe
raturan Walikota tentang Nilai Ju
al Objek P
ajak Sebagai Dasar Pengenaan P
ajak Bumi dan B
angunan Menara Telekorn
unikasi
1. Undang
-U
ndang Nomo
r 36 Tahun 1999 tentang Tele
komunikasi (
Lembaran N
egara Republik I
ndones
i
a Tahun 1
999 Nomor: 1
54
, T
ambahan Lembaran N
egara Republik Indo
nesia N
omo
r
: 3881); Undang
-
Undang Nomor 1
3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau
-
Bau (
Lembaran N
egara Republik I
ndonesia T
ahun 2001 Norno
r 93, T
arnbahan Lernbaran Neg
ara Republik I
ndones
i
a Nomor 4120)
; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pe
merintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1
25, Tambahan Lembaran N
egara Republik Indones
i
a Nomo
r 443
7) sebagaimana telah d
i
ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 t
e
ntang Perubahan Ke
dua A
tas Undang- Undang Nomor 32 T
ahun 2004 tentang Pe
merintahan D
aerah (Lernb
aran Negara Republik Indo
nes
i
a T
ahun 2008 Nomor 59
, T
ambahan Lembaran Neg
ara Republik Indonesia Nomor 4844)
; 4. Undang
-Undang Nomor 33 Tahun 2004 t
entang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik I
ndonesia Tahun 2004 Nomor 126)
, Tambahan Lembaran N
egara Republik I
ndonesia Nomor 4438); 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retrib
us
i Daerah (
Lembaran N
egara Republik I
ndonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik I
ndonesia Nomor 5049); 6
. Undang-Undang Nomor 1
2 Tahun 2011 tentang Pembe
ntukan Pe
raturan Perundang
-
undangan (
Lembaran Negara Repub
l
ik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82
, Tambahan Lembaran Negara R
epublik Indonesia Nomor 5324); 7
. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinas
i Kegiatan Instans
i V
ertikal di Daerah (Lembaran Negara R
epublik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 8. Pe
raturan Pemer
intah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Le
mbaran Negara Tahun 2005 Nomor 1
65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 T
ahun 2007 ten tang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah
, Pemerintahan D
aerah Provinsi
, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/
Kota (
Lembaran N
egara R
epublik I
ndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Le
mbaran Negara R
epublik I
ndonesia Nomor 4737
); 10. Pe
raturan Daerah Kota B
aubau Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Pe
raturan D
aerah Kota B
au
-
Bau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas D
aerah Kota B
aubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 20
11 Nomor 2
); 11. Pe
raturan D
aerah K
ota B
aubau Nomor 3 T
ahun 2011 tentang pe
rubahan atas Pe
raturan Daerah K
ota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2008 tentang O
rganisasi D
an Tata Kerja Lembaga Teknis D
aerah Kata B
aubau (Le
mbaran Daerah Kota B
aubau Tahun 2011 Nomor 3); 12
. Peraturan Daerah K
ota B
aubau Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Pe
rkotaan (
Lembaran D
aerah K
ota Baubau Tahun 2013 Nomor 7
); 13. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomo
r 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD
) Kota Baubau Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2013 Nomor 13)
; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 t
entang Pembentukan Produk Hukum Daerah
; 15
. Peraturan Be
rsama Menteri Dalam Negeri
, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikas
i dan Informatika dan Kepala B
adan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 1
8 Tahun 2009, Nomor
: 07 /PRT
/
M
/
2009
, Nomor
: 1
9/ PER
/ M
.
KOMINF0/03
/200
9
, Nomor
: 3/
P
/2
009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi
;
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
5
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 115 Tahun 2021
PERWALI Kota Bandung No. 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
PERWALI Kota Bandung No. 82 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung
Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
PERWALI Kota Bandung No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
PERWALI Kota Bandung No. 104 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
pedoman - penilaian - kinerja - pegawai - pemerintah - dengan - perjanjian - kerja
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 115, BD 2021/115
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah
Dengan Perjanjian Kerja
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja, perlu dilakukan penilaian kinerja secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 35 PP No. 49 Tahun 2019 maka perlu menetapkan Perwali tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
Dasar Hukum Peraturan Walikota Ini Adalah UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kota Bandung No. 08 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Bandung No. 3 Tahun 2021.
Peraturan Walikota Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Penilaian Kinerja, Mekanisme Penilaian Kinerja, TP-PPPK, Komponen Pengurang TP-PPPK, Pendanaan, Larangan, Keberatan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2021.
36 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 115 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 115, Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1242
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 65 Tahun 2023, maka perlu menetapkan PERWALI
Dasar hukum PERWALI ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 53 Th. 1999 std terakhir dengan UU No. 34 Th. 2008; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015; UU No. 1 Th. 2022; PP No. 8 Th. 2008; Perpres No. 134 Th. 2022; Permendagri No. 80 Th 2015 stdd Permendagri No. 120 Th. 2018; Permendagri No. 86 Th. 2017; Permendagri No. 90 Th. 2019 std terakhir dengan Kepmendagri No. 90.1.1.15.5-1317 Tahun 2023; Permendagri No. 81 Th. 2022; Perda Kota Batam No. 6 Th. 2014 stdd Perda Kota Batam No. 7 Th. 2019
PERWALI ini mengatur mengenai Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2024
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2023.
7 hal. (tanpa Lampiran)
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 115 Tahun 2021
PERWALI Kota Bekasi No. 20 Tahun 2019 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020, maka perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; b. bahwa susunan organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan disusun dengan mempertimbangkan asas efektivitas dan efisiensi sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020.
Materi pokok : Kedudukan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi, unit pelaksana teknis dan kelompok jabatan fungsional serta Tata Kerja.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
Mencabut : Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta
Jumlah Halaman : 18 HLM; Lampiran : 1 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 115 Tahun 2022
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi- Struktur Organisasi
2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 115, BD NOMOR 115
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MOJOKERTO
ABSTRAK:
Setelah dilakukan evaluasi kelembagaan, perlu dilakukan
penyesuaian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Mojokerto, yang
dituangkan dalam Peraturan Walikota Mojokerto.
1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 3. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto (Lembaran Daerah
Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8); 4. Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perhubungan Kota Mojokerto.
(1) Bidang Angkutan, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas
menyelenggarakan perencanaan dan pengelolaan di Bidang
Angkutan, Sarana dan Prasarana serta tugas tugas lain yang
diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
(2) Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Angkutan, Sarana dan Prasarana mempunyai
tugas:
a. Penyusunan bahan pemberian bimbingan, izin angkutan
orang, barang dan barang yang bersifat khusus dan
pengawasan penyelenggaraan pengangkutannya;
b. Penyusunan bahan bimbingan, perizlnan, bengkel umum
serta peraturan dan pengendalian susunan alat tambahan
pada kendaraan penumpang umum;
c. Penyusunan Perencanaan penunjukan lokasi,
pembentukan dan pengembangan, pengawasan halte;
d. Penyusunan perencanaan, penunjukan lokasi, pembentukan,
pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan tempat pengujian
kendaraan bermotor;
e. Memverifikasi rekomendasi perijinan di bidang angkutan,
sarana dan prasarana;
f. Pelaksanaan DPA dan DPPA;
g. Pelaksanaan SPP dan SOP ;
h. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi; dan
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
5 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Makassar Nomor 115 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mengamanahkan Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota, maka perlu mengatur Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kelurahan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(1) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
(2) Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.
10 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 115 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
