Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa sebagaimana pasal 17 ayat (1) linclung-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan anis UndangUndang Nomor 8 Tabun 1974 tenlang Pokok-Pokok
Kepegawaian, setiap pcgawai negeri sipil diangkat dalam
jabatan dun pangkat tertentu; bnhwu untuk mendukung kelancuran pelakesamoin
tugas dan fungal Pemerintall Kota Banjarbaru, pedu
mcnctapkan Peraturan Watikola Banjarbaru talking
Jobatan Fungsional Umum di Lingkungin Pemerintah
Kota Banjarbani:
Undaing-Undang Nornor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintab Republik Indonesia Nomor 41
Tahun 2007; Pernturan Mental Dalam Negeri Namur 12 Tahun 2008; Peraturan Mental Da lam Negen Nomor 53 Tabun 2011; Peraturan Menten Dalian Negeri Nomor 35 Tahun 2012; Pentturan Duerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tabun
2008; Peraturun Daerah Kota Banjarbitru Nomor 13 Tahun
2008; . Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 19 Tahun
2011; Pentium:1 Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tabun
2011; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Neiman. 21 Tahun
2011; Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Walikota Banjarbaru Bomar 18 Tahun 2008; Peraturan Walikote Banjarbaru Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Walikota Banjarbaru Humor 21 Tahun 2008; Peraturan Wahkota Banjarbaru Homer 22 Tahun 2008; Peraturan Walikota Banjarbarti Komar 23 Tahun 2008; Peraturan Walt/tout Banjarbaru Komar 4 Tahun 2009; Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2009; Prraturan Walikota Banjarbaru Homer 8 Tahun 2009; Peraturan Walikota Ranjarbaru Nomor 17 Tahun 2009; Peraturan Walikota Barnarbani Notnor 18 Tahun 2009; Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 4 Tuhun 2010.
Perturan Walikota Banjarbaru tentang Jabatan Fungsional Umum Dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang berisi; Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Penanaman Jabatan Fungsional Umum; Formasi Jabatan; Pengangkatan Dan Pemindaian; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2013.
103
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 5 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kota Banjarmasun Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pencapaian sasaran produksi untuk memenuhi
kebutuhan pangan dalam rangka akselerasi peningkatan produktivitas dan
mutu hasil usaha tani , pemerintah Kota Banjarmasin, perlu memberikan
dukungan kepada petani dengan menetapkan kebijakan pemberian subsidi
pupuk;
bahwa untuk kelancaran dan pengamanan penyaluran pupuk bersudsidi
sebagaimana dalam hurufa, perlu mengatur mengenai kebutuhan dan harga
eceran tertinggi pupuk bersubsidi;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan
dengan Peraturan Walikota;
Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 ; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 40/Permentan/OT/140/2/2007; Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 40/Permentan/OT/4/2007; Peruturan Menteri Perdagangan Nomor :17/M-DAG/PER/6/2011; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/SR 130/12/2011; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
634/MPP/Kep/9/2002; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/l/2003; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT210/42003; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 083 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 33 Tahun 2012
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kota Banjarmasun Tahun Anggaran 2013 dengan sistematika; Ketentuan Umum; Peruntukan Pupuk Bersubsidi; Alokasi Pupuk Bersubsidi; Penyaluran dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi; Pengawasan dan Pelaporan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2013.
8 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan pelaksanaan APBD TA 2013 terdapat usulan pergeseran/perubahan DPA-SKPD dan DPA-SKPD pada obyek dan rincian objek dalam jenis belanja yang sama; bahwa sesuai ketentuan Pasal 146Perda No 7 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran obyek dan rincian obyek dalam jenis belanja yang sama dilakukan dengan cara mengubah Perwali tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarakan dalam Perda tentang Perubahan APBD Kota Surakarta TA 2013; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perwali tentang Perubahan atas Perwali No 59 Tahun 2012 tentang penjabaran APBD Kota Surakarta TA 2013;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; PP No 58 Tahun 2005; PP No 39 tahun 2007; Perda Kota Surakarta No 6 Tahun 2008; Perda Kota Surakarta No 11 Tahun 2012;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan lampiran Peraturan Walikota Kota Surakarta Nomor 59 Tahun 2012.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2013.
Peraturan Walikota Kota Surakarta Nomor 59 Tahun 2012 diubah.
3 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bukit Tinggi No. 5 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 5, BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2013 NOMOR 5
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENGGUNAAN DOKUMEN RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN NGARAI SIANOK SEBAGAI PEDOMAN PEMBANGUNAN
DI KAWASAN NGARAI SIANOK KOTA BUKITTINGGI
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2013.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2013
pakaian dinas walikota, wakil walikota,camat dan lurah
2013
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 5, BD.2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PAKAIAN DINAS WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, CAMAT DAN LURAH
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan motivasi kerja perlu disusun pedoman pakaian dinas bagi Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pakaian Dinas Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958;Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005
Menetapkan peraturan yang mengatur pakaian dinas walikota, wakil walikota, camat dan lurah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2013.
15 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari No. 5 Tahun 2013
PERWALI Kota Kendari No. 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaporan Perolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris Dan Kepala Kantor Pelayanan Lelang Negara
PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
2013
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 5, BD.2013/No.5
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Kota Kendari
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan
Daerah Kota Kendari Nomor 02 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah pada Bagian Kesepuluh
Pasal 58 ayat (2) Pajak Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan, maka untuk memberikan
pedoman yang jelas dalam pelayanan pemungutan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan,
perlu menetapkan Sistem dan Prosedur Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kota
Kendari;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a di atas, perlu
menetapkan Peraturan Walikota Kendari tentang
Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan Kota Kendari.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II
Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
4. Undang-UndangT Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor
4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3696);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun
2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara serta Penyampaiannya;
12. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran. Daerah
Kota Kendari Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 3).
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II RUANG LINGKUP
BAB III SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB
BAB IV FASILITAS
BAB V KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2013.
83
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2013
FUNGSI INSPEKTORAT, SEKRETARIAT, INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH - RINCIAN TUGAS SUBBAGIAN - TATA KERJA - INSPEKTORAT - KOTA JAMBI
2013
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 5, BD.2013/NO.5
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang FUNGSI INSPEKTORAT, SEKRETARIAT, INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH DAN RINCIAN TUGAS SUBBAGIAN SERTA TATA KERJA PADA INSPEKTORAT KOTA JAMBI
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Perda No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Jambi No. 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi, maka dipandang perlu mengatur mengenai fungsi dan rincian tugas serta tata kerja pada Inspektorat Kota Jambi;
UU No. 9 Tahun 1956; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 64 Tahun 2007; Perda No. 7 Tahun 2008; Perda No. 3 Tahun 2013.
Perwali ini mengatur mengenai Fungsi Inspektorat, Sekretariat, Inspektur Pembantu Wilayah dan Rincian Tugas Subbagian serta Tata Kerja pada Inspektorat Kota Jambi
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2013.
Pada saat Perwali ini mulai berlaku, maka Perwali Jambi No. 18 Tahun 2009 tentang Fungsi Inspektorat, Sekretariat, Inspektur Pembantu dan Rincian Tugas Subbagian, Seksi Serta Tata Kerja pada Inspektorat Kota Jambi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
10 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tomohon No. 5 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN KEPADA INSTANSI PEMUNGUT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2013.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
