Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menghindari kerugian material dan immaterial
dari bahaya kebakaran, maka setiap bangunan dan kawasan
tertentu serta sarana umum harus dilengkapi dengan sarana
berupa alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan
kebakaran dan alat penyelamat jiwa;
b. bahwa alat-alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, harus senantiasa dalam keadaan siaga untuk
digunakan dan berfungsi saat dibutuhkan, oleh karena itu perlu
dilakukan pengawasan, pemeriksaan dan pengujian secara
berkala;
c. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pemeriksaan alat
pemadam kebakaran sebagaimana dalam huruf b, berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum, Pasal 67 ayat (3) perlu diatur
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat
Pemadam Kebakaran;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a, b, dan c perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
UU No. 27 Tahun 1959; UU NO. 1 Tahun 1970; UU No. 4 Tahun 1972; UU No. 28 tahun 1999; UU No. 28 tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 tahun 2007; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; KEPMENPU No. 10/KPTS/2000; KEPMENPU No. 11/KPTS/2000; KEPMENPU No. 29/PRT/M/2006; KEPMENPU No. 24/PRT/M/2007; KEPMENPU No. 25/PRT/M/2007; KEPMENPU No. 26/PRT/M/2007; KEPMENPU No. 24/PRT/M/2008; KEPMENPU No. 25/PRT/M/2008; KEPMENPU No. 26/PRT/M/2008; PERDA No. 13 Tahun 2011.
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut
retribusi adalah pembayaran atas jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Pemungutan Retribusi bertujuan untuk mewujudkan tertib
administrasi, peningkatan pelayanan, serta memberikan kejelasan kepada
masyarakat dan petugas tentang tata cara pemungutan Retribusi.
Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :
a. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
b. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi;
c. Tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran Retribusi;
d. Tata Cara Penagihan Retribusi;
e. Hal-hal lain yang perlu diatur dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2015.
10 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 21 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa program legislasi daerah merupakan instrumen perencanaan program pembentukan perda yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis; bahwa agar penyusunan porgram legislasi daerah di lingkungan pemko Surakarta dapat dilaksanakan secara optimal, maka seluruh Satker perangkat daerah/unit kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab dalam menyiapkan usulan program legislasi daerah dan sekaligus menyiapkan rumusan kebijakan yang dituangkan dalam Rancangan Perda; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Perwali tentang tata cara penyusunan program legislasi daerah di lingkungan pemerintah kota Surakarta;
UU No 16 tahun 1950; Uu No 32 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; PP No 38 tahun 2007; Perda Kota Surakarta No 4 Tahun 2008; Perda Kota Surakarta No 6 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penyusunan Prolegda, penyampaian dan pembahasan usulan perencanaan Prolegda, penetapan Prolegda, pembahasan Prolegda di DPRD.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2013.
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar No. 21 Tahun 2013
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Program Prioritas Pembangunan Dan Indikasi Pendanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 - 2018
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah
Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Sukabumi Tahun 2013 – 2018, maka perlu
ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang
Program Prioritas Pembangunan dan Indikasi
Pendanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 – 2018;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2013;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Program Prioritas Pembangunan dan Indikasi Pendanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 – 2018.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2013.
9 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2013
Biaya Perjalanan Dinas Walikota Dan Wakil Walikota - standar
2013
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 21, BD.2013/No.
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa untuk tertib administrasi Keuangan Daerah dan Pedoman dalam
menentukan besarnya biaya perjalanan dinas Walikota dan Wakil
Walikota Kota Pekalongan maka perlu mengatur dan menetapkan
besarnya biaya perj alanan dinas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekalongan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2013.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 dicabut.
3 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 21 Tahun 2013
PERWALI Kota Bekasi No. 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2014
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Potong Hewan Pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kota Banjar
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2013.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 20 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Masuk SMP,SMA Dan SMK Dengan Sistem Online, Bakat Prestasi, Dan Kelas Khusus Olah Raga (KKO) Kota Banjarmasin Tahun Pelajaran 2013/2014
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dibidang pendidikan dengan
tetap memperhatikan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah, perlu
menyusun Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
bahwa agar pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Banjarmasin
berlangsung dengan sebaik-baiknya (objektif, akuntabel, berkeadilan dan
kompetitif), perlu diselenggarakan PPDB dengan Sistem On-Line dan Bakat
Prestasi dilingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun
Pelajaran 2013/2014;
bahwa untuk melaksanakan sebagaimana nomor a dan b di atas perlu
menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin.
Undang-Undang No 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan PemerintahNomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Masuk SMP,SMA Dan SMK Dengan Sistem Online, Bakat Prestasi, Dan Kelas Khusus Olah Raga (KKO) Kota Banjarmasin Tahun Pelajaran 2013/2014 dengan sistematika; Ketentuan Umum; Tujuan dan Azas; Persyaratan Calon Peserta Didik Baru; Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru; Pendaftaran dan Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru; Daya Tampung Peserta Didik Baru SMA/SMK Negeri; Biaya Pendaftaran; Pemantauan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan; Lain-Lain; Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2013.
13 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
