PERWALI Kota Cimahi No. 14 Tahun 2012 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah
Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah - Standarisasi
2013
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 25, BD.2013/No.
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Standarisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2014
ABSTRAK:
bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2014 dapat berjalan
tertib, lancar, berdayaguna dan berhasil guna sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan
Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan
Barang/ Jasa Kebutuha.n Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2014;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Standarisasi Biaya Kegia tan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kola Pekalongan Tahun 2014 dan pelaksanaannya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2014.
Peraturan Walikota Nomor 23A Tahun 2012 dicabut.
103 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo No. 24 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penempatan Uang Pemerintah Daerah Pada Bank Dalam Bentuk Deposito On Call
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mendukung optimalisasi pemanfaatan Kas Daerah guna meningkatkan Pendapatan Daerah, serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda Kota Gorontalo No. 9 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penempatan Uang Pemerintah Daerah Pada Bank Dalam Bentuk Deposito On Call termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, deposito uang milik daerah, besarnya simpanan, mekanisme
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 9 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri No. 24 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Walikota Kediri Nomor 38 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 38 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
6. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3644);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2012.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 38 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 38), diubah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2013.
9 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang No. 24 Tahun 2013
PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DARI WALIKOTA KEPADA CAMAT SE-KOTA TANGERANG
2013
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 24,
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DARI WALIKOTA KEPADA CAMAT SE-KOTA TANGERANG
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan, Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan, maka Keputusan Walikota Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Walikota Kepada Camat Se-Kota Tangerang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencabutan Atas Keputusan Walikota Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Walikota kepada Camat se-Kota Tangerang
1.UU No.2 Tahun 1993;2.UU No.32 Tahun 2004;3.Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007;4.Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007;5.Peraturan Daerah No.1 Tahun 2008;6.Peraturan Daerah No.7 Tahun 2008;7.Peraturan Walikota No.49 Tahun 2008;
8.Peraturan Walikota No.50 Tahun 2008.
Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Walikota No.2 Tahun 2003;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2013.
Keputusan Walikota No.2 Tahun 2003
3 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Manado No. 24 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 10D Tahun 2013 tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan penerapan pengelolaan BLUD, perlu perubahan beberapa pengaturan dalam Perwali No 10D Tahun 2013 tentang Pejabat Pengelola BLUD pada RSUD Kota Surakarta; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perwali tentang Perubahan atas Perwali No 10D Tahun 2013 tentang Pejabat Pengelola BLUD pada RSUD Kota Surakarta;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 13 Tahun 2003; UU No 32 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; PP No 4 Tahun 1966; PP No 32 Tahun 1979; PP No 32 Tahun 1996; PP No 23 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; Perda Kota Surakarta No 6 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penyisipan Pasal 8A mengenai seleksi pemimpin BLUD pada RSUD Kota SUrakarta dan dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2013.
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bukit Tinggi No. 24 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz
ABSTRAK:
Bahwa rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan oleh karena itu rumah sakit dituntut untuk dapat memberikan pelayanan bermutu sesuai dengan yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No.12 Tahun 2001, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, Uu No.32 Tahun 2004, PP No.58 Tahun 2005, PP No.65 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2006, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, Permendagri No.79 Tahun 2007, Perda No.6 Tahun 2008, Perda No.3 Tahun 2011, Perwako No.22 Tahun 2009, Perwako No.13 Tahun 2012
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum; Prinsip Pola Tata Kelola; Pola Tata kelola Korporasi; Ketentuan Perubahan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2013.
Peraturan Walikota ini memiliki 49 halaman;
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 24 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Mekanisme Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah (BOS APBD)
ABSTRAK:
bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam
rangka wajib belajar 9 (Sembilan) tahun yang bermutu, pemerintah kota Banjarmasin
mengalokasikan dana pendamping Bantuan Dana Operasional Sekolah (BOS APBD);
bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu mengatur Mekanisme Penggunaan
dan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah (BOS APBD) ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan
dengan Peraturan Walikota Banjarmasin;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Mekanisme Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah (BOS APBD) dengan sistematika; Ketentuan Umum; Tujuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS APBD); Sasaran Program dan Besar Bantuan (BOS APBD); Waktu dan Persyaratan Penyaluran Dana BOS APBD; Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan; Pengawasan dan Pemeriksaan Program BOS; Sanksi Administrasi; Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2013.
17 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
