Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak
ABSTRAK:
bahwa anak adalah ciptaan dan amanah dari Allah SWT, setiap
anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi;
bahwa Negara Indonesia telah mengesahkan Konvensi tentang Hak
Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang
harus ditindak lanjuti oleh Pemerintah dalam upaya pelaksanaan
pemenuhan hak anak secara efektif;
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang
pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah , Pemerintahan
Daerah Propinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
Penyelenggaraan Perlindungan Anak merupakan urusan wajib
Pemerintah Daerah;
bahwa Pemerintah Daerah berinisiatif untuk mewujudkan
pembangunan yang responsive terhadap kebutuhan anak , dengan
upaya transpormasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program
dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di kota
Banjarmasin;
bahwa terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguhsungguh dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha melalui
pengembangan Kabupaten Layak Anak;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b huruf c huruf d dan huruf e perlu menetapkan
Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Kebijakan Pengembangan
Kota Layak Anak;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3
Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 ; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 42 Tahun 2011
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak dengan sistematika; Ketentuan Umum; Prinsip dan Tujuan; Ruang Lingkup dan Sasaran; Kelembagaan; Penilaian dan Pelaporan; Pembiayaan; Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2013.
7 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 44 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkan dan diundangkannya
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru, maka dalam
rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
Inspektorat Kota Banjarbaru sehingga dapat berdaya
guna dan berhasil guna secara maksimal, dipandang
perlu adanya tugas pokok, fungsi dan tata kerja; bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan
Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata
Kerja Inspektorat Kota Banjarbaru;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam. Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013.
Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata
Kerja Inspektorat Kota Banjarbaru yang berisi; Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi; Tugas Pokok Dan Fungsi Unsur-Unsur Organisasi Inspektorat; Tata Kerja; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
8
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bitung No. 44 Tahun 2013
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 239 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala
Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah dengan berpedoman pada Standar Akuntansi
Pemerintahan; bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana
telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2005 telah dicabut dan diganti dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang
Standar Akuntansi Pemerintahan; bahwa sehubungan dengan perubahan regulasi
sebagaimana dimaksud huruf b , perlu dilakukan
penyesuaian Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota
Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c , perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang kebijakan akuntansi, pelaporan keuangan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2013.
Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2007 dicabut.
11 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 44 Tahun 2013
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2013.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 44 Tahun 2013
PERWALI Kota Bekasi No. 35 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
PERWALI Kota Bekasi No. 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
PERWALI Kota Bekasi No. 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2013.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 43 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan administrasi
pemenntahan, khususnya di lingkungan Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin, perlu dilakukan
penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)
pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Banjarmasin;
bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a, perlu
menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin;
Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi
Birokrasi Nomor 35 tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Banjarmasin dengan sistematika; Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan;Penyesuaian dan Perubahan; Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2013.
6 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 43 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir dan Pengaturan Biaya Parkir pada Tempat Khusus Parkir
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2013.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
