Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah, Staf Ahli Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi ata~
pelaksanaan Peraturan W alikota Pekalongan
Nomor 19 Tahun 2011 ten tang tugas dan fungsi
Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Pekalongan, maka perlu mengatur kembali tugas
dan fungsi di lingkungan Sekretariat Daerah, staf
Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
kembali Peraturan Walikota tentang Tugas dan
Fungsi Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;·Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang sekretariat daerah, asisten pemerintahan dan administrasi, bagian tata pemerintahan, bagian organisasi dan kepegawaian, bagian umum dan keuangan, asisten ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat, bagian perekonomian, bagian hubungan masyarakat dan protokol, bagian kesejahteraan rakyat, staf ahli, sekretariat DPRD, tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2014.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2011 dicabut.
48 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 46 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Walikota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkan dan diundangkannya
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan,
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Banjarbaru, maka dalam rangka menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas Staf Ahli Walikota Banjarbaru
sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara
maksimal, dipandang perlu adanya tugas pokok, fungsi
dan tata kerja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan
Walikota tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Staf
Ahli Walikota Banjarbaru;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008
Peraturan
Walikota tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Staf
Ahli Walikota Banjarbaru yang berisi; Ketentuan Umum; Tugas Pokok Dan Fungsi Unsur-Unsur Kelompok Staf Ahli; Tata Kerja; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
6
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan kctcntuan Pasal 139 avat (3)
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah Daerah
kabupalcn/ kota wajib menjamin tersedianya angkutan
urnum untuk orang dan/atau barang dalarn
wilayahnya;
b. ba.hwa Kota Semarang sudah mcmiliki layanan Dus
Rapid Trurrait (ORT) Trans Semarang yang bcrbcntuk.
Badan Layarian Umurn Daerah;
c, bahwa herdasarkan ketentuan Pasal 58 Perat urrm
Peraturan Mcnteri Dalarn Negeri No111or 61 Tahun
2007 tcntang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan
Layanan Umum Daerah, tarip layanan Badan Layanan
Urnurn Daerah ditetapkan dengan Pcraturan Kepala
Daerah dengan mcmpcrtirnbangkun kontirruitas dan
pengernbangan layanan, daya beli masyarakat, azas
kcadilan dan kepatutan.dan kompetisi yang sehat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud di atas, maka perlu mernbentuk Peraturan
Walikota Semarang tcntang Tarip Bus Rapid Transit
(BRT) Trans Semarang.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004,UU Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009,Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976, Peraturan Pcmcrintah Nomor 50 tuhun 1992, PP Nomor 41 Tahun 1993, Peraturan Pcmerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 , PP Nomor 38 Tahun 2007, PP Nomor 41 Thaun 2007, Permendagri Nomor 61 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006, Perwali Nomor 28 Tahun 2008, Peraturan Walikota Semarang Nomor 11 Tahun 2010, Peraturan Walikota Semarang Nornor 12 Tahun 2010, Pernturan Walikot.a Semarang Nomor 13 Tahun 2010 dan Keputusan Wali'kotfl Semarang Nomor 551.2/ 147
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, tarif, sistem e-ticketing dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 46 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 330 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 dan dengan telah dibentuknya BPKD Kota Palembang perlu mengganti Perwali No. 43 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No, 13 Tahun 2006; Perda No. 2 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, pengelola keuangan daerah, penganggaran APBD, pelaksanaan APBD, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pengelolaan keuangan BLUD, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2013.
Mencabut Perwali No. 43 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
53 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 46 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pontianak Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kota Pontianak
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menertibkan antrian kendaraan pengantri BBM bersubsidi yang berakibat merusak konstruksi jalan dan trotoar serta mengganggu arus lalu lintas dalam wilayah Kota Pontianak, maka perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Walikota Pontianak Nomor 36 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kota Pontianak.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2001, UU No. 38 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 22 Tahun 1990, PP No. 41 Tahun 1993, PP No. 43 Tahun 1993, PP No. 38 Tahun 2007, Permenhub No. KM 14 Tahun 2006, Permenhub No. KM 60 Tahun 2006, Permenhub No. KM 14 Tahun 2007, Permendagri No. 53 Tahun 2011, Perda No. 8 Tahun 2008, Kepmenhub No. KM 69 Tahun 1993, Kepmenhub No. KM 66 Tahun 1993, Kepmenhub No. KM 67 Tahun 1993, Kepmenhub No. KM 4 Tahun 1994, Kepmenhub No. 31 Tahun 1995, Kepmendagri No. 4 Tahun 1997, Kepmenhub No. KM 84 Tahun 1999.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM WILAYAH KOTA PONTIANAK
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2013.
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM WILAYAH KOTA PONTIANAK
9 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 46 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENGATURAN NAMA DOMAIN DAN E-MAIL BLITARKOTA.GO.ID SEBAGAI NAMA SITUS WEB DAN E-MAIL RESMI PEMERINTAH KOTA BLITAR SERTA SITUS WEB SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bitung No. 46 Tahun 2013
Peraturan Walikota Bitung No. 32 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 32 TAHUN 2012 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2013.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Lubuk Linggau Nomor 46 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Kota Lubuklinggau
ABSTRAK:
Dalam rangka pendayagunaan arsip keuangan secara efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta tercapainya ketertiban pelaksanaan penyusunan arsip dalam rangka penyelamatan arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja aparatur dan pertanggungjawaban nasional; Sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 dan memperhatikan surat Kepala Arsip Nasional RI Nomor P.JRA/43/2013, maka perlu mengatur jadwal retensi arsip keuangan Pemerintah Kota Lubuklinggau; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini, yaitu sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan kepala Arsip Nasional RI Nomor 07 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 9 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2013.
23 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 46 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Pemeriksaan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
