Peraturan Walikota (Perwali) tentang Badan Keswadayaan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya untuk lebih meningkatkan peran
masyarakat dalam aspek pelayanan, perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di
Kelurahan, telah diundangkan Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan; bahwa salah satu Lembaga Kemasyarakatan
Kelurahan sebagaimana diatur dalam Pasal 33
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 te tang
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah Badan
Keswadayaan Masyarakat; bahwa pengaturan tentang Badan Keswadayaan
Masyarakat di dalam Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan
Kelurahan sangat terbatas pada Pembentukan,
Susunan Organisasi, serta Tugas dan Fungsi; bahwa dalam upaya untuk melengkapi pengaturan
tentang Badan Keswadayaan Masyarakat sehingga
mampu meningkatkan kapasitas dan kinerja
kelembagaan Badan Keswadayaan Masyarakat perlu
dilengkapi ketentuan-ketentuan yang lebih
operasional; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d,
perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Badan
Keswadayaan Masyarakat;
Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2010;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, pembangunan dan penggabungan BKM, tata kerja, anggaran dasar BKM, tugas dan fungsi BKM, rembug warga tahunan (RWT) dan rapat-rapat BKM, hak dan kewajiban anggota BKM, masa bhakti keanggotan BKM, hubungan kerja dengan lembaga lain, forum BKM, pembinaan dan pengawasan, pendanaan BKM.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2013.
19 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 57 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Tunjangan Khusus Kepada Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tertentu Pada Pemerintah Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan
tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan
kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja,
tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi,
prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif
lainnya dengan dengan memperhatikan kemampuan
keuangan daerah dan memperoleh persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a,
dipandang perlu memberikan Tunjangan Khusus
kepada PNS pada SKPD Tertentu pada Pemerintah
Kota Banjarmasin;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
dengan Peraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2013; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun
2008 ; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun
2011; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun
2013
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Pemberian Tunjangan Khusus Kepada Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tertentu Pada Pemerintah Kota Banjarmasin dengan sistematika; Ketentuan Umum; SKPD Penerima; Mekanisme Pemberian Tunjangan Khusus; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2013.
5 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 57 Tahun 2013
Kepegawaian, Aparatur NegaraOtonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Mencabut
PERWALI Kota Yogyakarta No. 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Perwali Yogyakarta No.100 Tahun 2009 ttg Pola Koordinasi Perangkat Daerah / Instansi Vertikal di Pemerintah Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah Instansi Vertikal di Pemerintah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2009 tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah/ Instansi Vertikal di Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2009 tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah/ Instansi Vertikal di Pemerintah Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 57 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Jaringan Trayek Angkutan Kota Di Kota Tasikmalaya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2013.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 57 Tahun 2013
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pola Klasifikasi Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14
ayat (3) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15
Tentang Penyelenggaraan Kearsipan; bahwa dalam rangka memperlancar penyelenggaraan
kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota
Pekalongan perlu dilakukan penataan kearsipan
sesuai dengan perkembangan dan teknologi; bahwa belum adanya Pola Klasifikasi Kearsipan
Pemerintah Kota Pekalongan perlu disusun Pola
Klasifikasi yang dipergunakan se bagai pedoman di
dalam mengelola dan menata kearsipan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang
Pola Klasifikasi Pemerintah Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2012;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pola klasifikasi, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2013.
57 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bitung No. 56 Tahun 2013
PERWALI Kota Bitung No. 24 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 56 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN DAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN, TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BITUNG
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBERIAN DAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BITUNG
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
