Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan
makmur, perlu melaksanaan reformasi birokrasi dalam
rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif
dan efisien dengan cara penyederhanaan birokrasi untuk
meningkatkan kinerja dan pelayanan publik; bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan
penyederhanaan birokrasi yang optimal bagi seluruh
instansi pemerintah perlu ditetapkan perubahan organisasi
perangkat daerah hasil penyederhanaan birokrasi; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan
Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk
Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada
instansi daerah provinsi atau kabupaten/kota hasil
penyederhanaan struktur organisasi ditetapkan oleh kepala
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf d, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, UPT, tugas dan fungsi, kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2021.
Peraturan Walikota Magelang Nomor 45 Tahun 2016 dicabut.
52 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang Nomor 83 Tahun 2023
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 78 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun 2024
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 83, BD Tahun 2023 Nomor 360
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 78 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa besaran tambahan penghasilan bagi bendahara pengeluaran perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahari atas Peraturan Wali Kota dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 78 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun 2024;
UU No. 28 Tahun 1999 ; UU No. 32 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019 ; Perpres No. 2 Tahun 1961; Perpres No. 21 Tahun 2023; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 6 Tahun 2021; Permen PAN-RB No. 7 Tahun 2022; Permen PAN-RB No. 1 Tahun 2023; Permendagri No. 15 Tahun 2023.
Didalam Peraturan Wali Kota Ini Mengatur Tentang: Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 78 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah kota Serang Tahun 2024.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2023.
4 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 83 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penggunaan Arsip Tertutup di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin kelancaran layanan arsip bersifat tertutup untuk kepentingan penelitian, pengembangan ilmu pengetahunan serta penyelidikan dan penyidikan, maka perlu menetapkan pedoman penggunaan arsip tertutup; bahwa untuk kepentingan sebagairnana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang Pedoman Penggunaan Arsip Tertutup di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Walikota (Perwali) ini mengatur tentang pedoman penggunaan arsip tertutup yang terdiri dari maksud, tujuan dan ruang lingkup, prinsip keterbukaan arsip tertutup, hak dan kewajiban, pedoman dan prosedur pelayanan arsip tertutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2022.
25 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 83 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Aset Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset Pada Badan Layanan Umum, maka perlu adanya pedoman pengelolaan asset pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah.
UU No 2 Th 1993; UU No 44 Th 2009; PP No 23 Th 2005 yang telah diubah dengan PP No 74 Th 2012; PP No 27 Th 2014; Permenkeu No 136/PML.05/2016; Permendagri No 79 Th 2018; Perda kota Tangerang No 12 Th 2012; perwalkot kota Tangerang No 3 Th 2012.
1. Ketentuan Umum; 2. Asas Umum; 3. Pelaksanaan Pengelolaan Aset BLUD; 4. Akuntansi dan Pelaporan; 5. Pengawasan dan Pengendalian; 6. Ketentuan Lain-Lain; 7. Ketentuan Peralihan; 8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2018.
19 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 83 Tahun 2020
pemberian - insentif - pajak - daerah - terhadap - pajak - hotel - pajak - restoran - pajak - hiburan - pajak - parkir - pajak - air - tanah - dan - bea - perolehan - hak - atas - tanah - dan - / - atau - bangunan - dalam - rangka - pemulihan - dampak - ekonomi - corona - virus - disease - 2019
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 83, BD 2020/87
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah Terhadap Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Dalam Rangka Pemulihan Dampak Ekonomi
Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya pemulihan perekonomian akibat dampak dari pandemi Corona Virus Disease 2019 yang bersinergi dengan penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru di Kota Bandung, diperlukan pemberian insentif pajak daerah, sesusai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (2) huruf e Perda Kota Bandung No. 06 Tahun 2016, Wali Kota dapat mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu Objek Pajak, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah Terhadap Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Dalam Rangka Pemulihan Dampak Ekonomi Corona Virus Disease 2019.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 2 Tahun 2020; PP No. 21 Tahun 2008; PP 55 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 21 Tahun 2020; Perpres No. 17 Tahun 2018; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 20 Tahun 2020; Perda Kota Bandung No. 20 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Bandung No. 6 Tahun 2016; Perwal No. 37 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Perwal No. 73 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, dan Sasaran, Pelaksanaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
10 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 83 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas dan Pendidikan Karakter Peserta Didik pada Dinas Pendidikan
ABSTRAK:
bahwa Pendidikan Karakter Peserta Didik
merupakan bagian penting mempersiapkan
generasi penerus masa depan Indonesia maka
diperlukan layanan penunjang untuk
mengembangkan nilai, mental, sikap, dan
perilaku yang membentuk akhlak mulia atau budi
pekerti luhur; bahwa masih minimnya pendampingan
psikososial dan intervensi dini kepada Peserta
Didik Penyandang Disabilitas dalam menjalani
proses Pendidikan Inklusi untuk optimalisasi
tumbuh kembangnya serta upaya perlindungan
dari tindak kekerasan di Satuan Pendidikan; bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah wajib
memfasilitasi pembentukan Unit Layanan
Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan
Pendidikan Inklusi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Pembentukan Unit Layanan Disabilitas dan
Pendidikan Karakter Peserta Didik Pada Dinas
Pendidikan;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan, Pembiayaan dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2018 dicabut.
9 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 83 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Analisis Standar Belanja Kota Banjarmasin;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Wali Kota tentang Analisis Standar Belanja Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024.
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahuri 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pernerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarrnasin Nomor 7 Tahun 2021.
Peraturan Walikota ini memuat tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2024, dengan sistematika:
KETENTUAN UMUM; ANALISIS STANDAR BELANJA; PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2023.
8 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 83 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tunjangan Resiko Pelayanan Kesehatan Bagi Petugas Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
