PERWALI Kota Palembang No. 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kota Palembang
Mencabut
Bab II Bagian Ketiga belas Perwali No. 41 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kota Palembang
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang perlu menetapkan Perwali ini.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PermentanKP No. 43 Tahun 2016; Perda No. 6 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang ketentuan umum, kedudukan dan susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, unit pelaksana teknis, kelompok jabatan fungsional, pembiayaan, tata kerja, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2016.
Mencabut Bab II Bagian Ketiga belas Perwali No. 41 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kota Palembang
21 hlm, Lampiran : 1 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 66 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Cadangan Pangan Pemerintah Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di
Kota Banjarbaru, perlu adanya penyediaan cadangan
pangan pemerintah di Kota Banjarbaru, yang merupakan
bagian dari sub sistem cadangan pangan nasional. Penyediaan dan penyaluran cadangan pangan
pemerintah daerah sangat penting dalam rangka memenuhi
kebutuhan beras masyarakat yang mengalami keadaan
darurat dan kerawanan pangan pasca bencana atau
terjadinya gejolak harga.
Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan
Walikota Banjarbaru tetang Penyediaan dan Penyaluran
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan
Rakyat Nomor 03 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota banjarbaru Nomor 10 tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Penyediaan dan Penyaluran
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Sasaran; Stock Cadangan Pangan; Organisasi Pelaksana; Syarat, Prosedur dan Mekanisme Penyaluran; Organisasi Pelaksana; Syarat, Prosedur dan Mekanisme Penyaluran; Pelaporan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2017.
8 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 66 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 66, Berita Daerah Kabupaten Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 66
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah, maka susunan organisasi, tugas dan fungsi
Inspektorat dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 40
Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2021 perlu diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016;
Materi pokok: mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat; memuat antara lain: ketentuan umum; kedudukan dan susunan organisasi; uraian tugas dan fungsi masing-masing unit kerja; tata kerja; pengisian jabatan; penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2021.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota
Kediri Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Tata Kerja Inspektorat sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Inspektorat dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 15 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 66 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jejaring Kemitraan Usaha Mikro
ABSTRAK:
bahwa agar usaha mikro lebih berkembang dalam
menopang laju pertumbuhan ekonomi daerah
dengan membuka peluang usaha sendiri maka perlu
adanya jejaring kemitraan antara pelaku usaha
mikro, dengan beberapa mitra kerja untuk sarana
pemasaran dan transaksi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Jejaring Kemitraan
Usaha Mikro;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Bentuk Jejaring Kemitraan
Bab III Pelaksanaan Jejaring Kemitraan
Bab IV Pembinaan dan Pengawasan
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2022.
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari Nomor 66 Tahun 2019
PERWALI Kota Kendari No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perwali Kendari Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Dinas PM dan PPTSP Kota Kendari Peraturan Walikota Kendari Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penetupan Standar
Pelayanan Publik (Serita Daerah Kata Kendan Tahun 2018 Nomor 15)
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 66, Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 66
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pencabutan Perwali Nomor 15 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Perwali Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik
ABSTRAK:
a. bahwa bcrdasarkan pasal 13 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah,
Penetapan Standar Pelayanan Publik ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka
Peraturan Wallkota Kendan Nomor 15 Tahun 2018
sebagaimana telah diubah Peraturan Wahkota Kendari
Nomor 18 Tahun 2019 perlu disesuaikan,
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b
perlu menetapkan Pernturnn Walikota tentang Pencabutan
Peraturan Walikota Kendari Nomor 15 Tahun 2018
sebagaimana telah diubah Petaturan Walikota Kendari
Nomor 18 Tahun 2019;
I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang
Pcmbentukan Kotamadya Dacrah Tingkat II Kendari
(Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 1995 Nomor
44, Tambahan Lembaran Negara Repubhk lndoneaia
Nomor 3602),
3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67. Tambahan
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68) Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara. Republik lndonesia
Nomor 5058):
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Peruhahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerirnahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kota
Kendari (Lembaran Daerah Kota Kend.ari Tahun 2016
Nomor 5);
PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 15 TAHUN 2018 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
2
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 66 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
ABSTRAK:
Untuk mewadahi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang metrologi legal, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal. Metrologi legal bertujuan untuk memberikan jaminan dalam kebenaran pengukuran pada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan keadilan transaksi, kesehatan masyarakat, perlindungan hukum dan keselamatan. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan urusan Metrologi Legal berupa tera ulang dan pengawasan dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar Hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 2 Tahun 1981; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 13 Tahun 2010; PP No. 41 Tahun 2007; Permendag No. 50/M-DAG/PER/10/2009; Permendag No. 70/M-DAG/PER/10/2014; Permendag No. 71/M-DAG/PER/10/2014; Perda No. 9 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No. 12 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, tata kerja, kepegawaian, penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2015.
7 hlm, Lampiran : 1 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 66 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 66, BD Tahun 2022 Nomor 66
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
Bahkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 ayat (2) Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tangerang tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kesehatan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 ;
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Air Limbah pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Perumahan Kota Palembang
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan lingkungan perumahan dan pemukiman yang layak, sehat, bersih, aman dan serasi dengan lingkungan sekitarnya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, maka diperlukan suatu kelembagaan yang mengelola air limbah secara terpadu dan terintegrasi. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 7 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, organisasi, tata kerja, pembiayaan, ketentuan lain-lain dan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2014.
8 hlm, Lampiran : 1 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 66 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah
ABSTRAK:
Bahwa dalam Rangka Melaksanakan Ketentuan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah, Perlu Menetapkan Ketentuan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Sebagai Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Rumah Sakit Umum Sultan Suriansyah;
Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana di Maksud dalam Huruf a, Perlu Menetapkan Peraturan Walikota Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah.
Dasar Hukum; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020; Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 49 Tahun 2019.
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Prinsip dan Ruang Lingkup;
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
Pelaporan;
Pengawasan; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2022.
12 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 66 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2001 Sampai Dengan 2011
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
