KEBERATAN DAN BANDING, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN, PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, PENGURANGAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN, PEMBETULAN KETETAPAN, SERTA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN - TATA CARA PENGAJUAN
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Banding, Angsuran dan Penundaan Pembayaran, Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan dan Pembatalan Ketetapan, Pembetulan Ketetapan, serta Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (4),
Pasal 76 ayat (3), Pasal 77 ayat (2) dan Pasal 78 ayat (8)
Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Banding, Angsuran dan
Penundaan Pembayaran, Pengurangan dan Penghapusan
Sanksi Administrasi, Pengurangan dan Pembatalan
Ketetapan, Pembetulan Ketetapan, serta Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal
Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2008; Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tata cara pengajuan keberatan dan banding pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, tata cara pengajuan angsuran dan penundaan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, tata cara pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi serta pengurangan dan pembatalan ketetapan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, tata cara pengajuan pembetulan ketetapan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, tata cara pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2012.
49 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 62 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG NOMOR 67 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK PARKIR
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyempurnaan implementasi sistem pemungutan dan pengelolaan pajak parkir, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penyelenggara tempat parkir dan ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 67 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Parkir perlu dilakukan perubahan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Menetapkan Perubahan peraturan walikota No.67 tahun 2012 yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan pajak parkir
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
Beberapa ketentuan Pasal 2 dan Pasal 5 dalam Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 67 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Parkir (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2012 Nomor 67) diubah
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandar Lampung Nomor 62 Tahun 2021
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN KOTA BANDAR LAMPUNG
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 62, Berita Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN KOTA BANDAR LAMPUNG
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800/8758/OTDA Tanggal 30 Desember 2021 Hal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung dan Surat Gubernur Lampung Nomor 800/4819/07/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung, maka perlu menata kembali nomenklatur dan unit kerja dengan menetapkan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung;
UU No 28 Tahun 1959, UU No 12 tahun 2011, Uu No 5 tahun 2014, UU No 23 tahun 2014, PP no 03 tahun 1982, PP No 24 tahun 1983, PP No 24 tahun 1983, PP No 18 Tahun 2016, Permendagri No 80 tahun 2015, Permendagri No 5 tahun 2017, Permentan no 43/OT.010/8/2016, PermenpanRB No 17 Tahun 2021, PermenpanRB No 25 tahun 2021, Perda Kota bandar Lampung No 7 Tahun 2016, Keputusan MenPanRB No 998 tahun 2021
Peraturan Walikota (Perwali) Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 36 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
Halaman : 17
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 62 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penangggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 03 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin, bahwa ketentuan lebih lanjut tugas, fungsi dan uraian tugas masing-masing Perangkat Daerah lebih lanjut diatur dalam Peraturan Wali Kota;
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021.
Peraturan ini memuat tentang Peraturan Tugas, Fungsi da Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin,
Dengan Sistematika;
Ketentuan Umum;
Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas;
Eselon dan Kepegawaian;
Pembiayaan;
Ketentuan Lain-lain;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2022.
19 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 62 Tahun 2019
PERWALI Kota Bandung No. 8 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 62 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 62, BD Tahun 2023 Nomor 339
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan arsip dinamis, memfasilitasi penciptaan, akses, penggunaan, dan penyusutan arsip, perlu menetapkan klasifikasi arsip dengan menggunakan sistem pengkodean: bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Serang, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat sehingga perlu diganti; dan kebutuhan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah;
UU No. 32 Tahun 2007; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2012; Permendagri No. 83 Tahun 2022; Peraturan Kpn No. 19 Tahun 2012; Perda No. 2 Tahun 2012.
Didalam Peraturan Wali Kota Ini Mengatur Tentang; Bab I Ketentuan Umum Bab II Klasifikasi Arsip Bab III Pembinaan Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2023.
5 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 62 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 45 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta No. 45 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 62 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Teknis Pembukuan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah maka perlu
menyusun pedoman teknis tentang Pembukuan Barang Milik Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Teknis Pembukuan Barang Milik Daerah.
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018.
Peraturan Walikota ini memuat tentang Pedoman Teknis Pembukuan Barang Milik Daerah, dengan sistematika:
KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; PEMBUKUAN; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2023.
27 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 62 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
ABSTRAK:
Bahwa kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas perdagangan dan perindustrian Kota Bandung telah ditetapkan dengan peraturan wali kota bandung No. 10 Tahun 2021, dalam perkembangannya dilakukan penyederhanaan birokrasi dan terdapat beberapa substansi yang perlu disesuaikan sehingga perlu diganti, maka perlu ditetapkan Perwal tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebgaimana telah diubah menjadi PP No. 72 Tahun 2019; Permendag No. 96 Tahun 2017; Permenperin No. 17 Tahun 2018; PermenpPANRB No. 17 Tahun 2021; PermenpPANRB No. 25 Tahun 2021; Perda Kota Bandung No. 11 Tahun 2019; Perda Kota Bandung No. 08 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi, UPTD, bagan struktur organisasi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2022.
27 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
