Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2021.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 54 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan Kota Cirebon
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2016.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 54 Tahun 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 54, Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 54
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG PENGELOLA BARANG YANG DILAKSANAKAN KARENA SEBAB LAIN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PROBOLINGGO
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2021.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palangkaraya Nomor 54 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Pamong Praja Kota Palangka Raya
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun
2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Palangka Raya
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019
Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
ditetapkan dengan tipe A, terdiri atas:
a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
b. Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja;
c. Bidang Pembinaan Masyarakat;
d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat;
e. Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
f. Bidang Perlindungan Masyarakat;
g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
h. Kelompok Jabatan Pelaksana.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:
a. Pasal 471 sampai dengan Pasal 493 Peraturan Walikota
Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya (Berita Daerah
Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 47); dan
b. Pasal 448 sampai dengan Pasal 468 Peraturan Walikota
Palangka Raya Nomor 55 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Daerah
Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya
Tahun 2016 Nomor 55).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
35 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 54 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 54, BD Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 46/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 85 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 42 TAHUN 2018
TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan
sinergitas dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial
perusahaan di Kota Madiun, Peraturan Walikota Madiun
Nomor 85 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 42 Tahun 2018
tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dipandang
sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
Madiun tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Madiun Nomor 85 Tahun 2020 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 42
Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
Mengingat : Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012; Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
Nomor: PER–09/MBU/07/2015 ; Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 42 Tahun 2018; Peraturan Walikota Madiun Nomor 85 Tahun 2020
peraturan ini mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Walikota
Madiun Nomor 85 Tahun 2020 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 42
Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2023.
mengubah Peraturan Walikota
Madiun Nomor 85 Tahun 2020
Jumlah 4 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang Nomor 54 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bontang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Pembuangan Limbah Cair
ABSTRAK:
Bahwa Sehubungan Adanya Perubahan Persyaratan Dan Masa Berlakunya Izin Pembuangan Limbah Cair, Maka Perlu Merubah Peraturan Walikota Yang Telah Ditetapkan.
Dasar Hukum Peraturan Ini : UU No. 47 Tahun 1999; Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 82 Tahun 2001; PermenLHK No. 1 Tahun 2010.
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Bontang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pembuangan Limbah Cair (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2O05 Nomor 3), diubah Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 dan menambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3).
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2015.
11 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan Nomor 54 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 54, BD Kota Pasuruan Tahun 2022 No 54
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Medik Veterinder
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pelayanankesehatan hewan untuk melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya, maka perlu menyusun Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945:
UU No 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 13 Tahun 1954:
UU No 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No 41 Tahun 2014:
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015:
PP No 46 Tahun 1982:
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019:
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021.
Berisi tentang:
1. Ketentuan Umum:
Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan, produk hewan, dan penyakit hewan. Pelayanan Jasa Medik Veteriner adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
2. Pelayanan Jasa Medik Veteriner:
3. Perizinan Pelayanan Jasa Medik Veteriner:
4. Penugasan Pelayanan Jasa Medik Veteriner:
5. Pelaporan:
6. Pembinaan dan Pengawasan:
7. Sanksi Administratif:
8. Ketentuan Peralihan:
Perizinan terkait Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang diterbitkan oleh Walikota sebelum peraturan walikota ini berlaku meliputi:
a. perizinan untuk Dokter Hewan praktek, dalam bentuk Surat Tunda Registrasi, Surat Izin Praktik, atau nama lain yang sejenis;
b. perizinan Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
c. perizinan untuk Paramedik Veteriner; dan
d. perizinan untuk Tenaga Kesehatan Hewan berstatus warga negara asing, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2022.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 54 Tahun 2022
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 54, Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 54
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dalam rangka implementasi Program Prioritas
Nasional Penyederhanaan Birokrasi, dipandang perlu
melakukan perubahan terhadap susunan organisasi,
tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kepemudaan
Dan Olahraga; b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada
pasal 4 dan pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kota
Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kata Blitar Nomor 7 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah, maka perlu disusun
Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Togas dan Fungsi Dinas Kepemudaan Dan
Olahraga; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Dinas
Kepemudaan Dan Olahraga Kota Blitar.
Mengingat: 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur
Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk
Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang KETENTUAN UMUM, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL, TATA KERJA DAN MEKANISME PELAKSANAAN TUGAS, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP, LAMPIRAN.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2022.
18 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bengkulu Nomor 54 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 54, Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019 Nomor 54
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas dan alat bukti yang sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan andal, sistematis, utuh, menyeluruh, dan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU Drt No. 6 Th 1956; UU No. 9 Th 1967; UU No. 43 Th 2009; UU No. 23 Th 2014; PP No. 28 Th. 2012; PP No. 18 Th. 2016; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No. 78 Th. 2012; Perda Kota Bengkulu No. 10 Th. 2016; Perwal Kota Bengkulu No. 43 Th. 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah pedoman dalam rangka pengelolaan arsip inaktif di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu. Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi pemeliharaan dan penggunaan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2019.
12 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
