PERWALI Kota Tebing Tinggi No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Computerized Tomography Scan dan Central Venous Pressure pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Computerized Tomography Scan dan Central Venous Pressure pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Layanan Computerized Tomography Scan Dan Central Venous Pressure Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2018.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 37 Perwali No. 54 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan, maka perlu dibentuk Perwali tentang pembentukan UPT Rumah Susun Sederhana Sewa pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 8 Drt Tahun 1956; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 22 Tahun 1973; PP No. 50 Tahun 1991; PP No 35 Tahun 1992; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Perda No. 15 Tahun 2016; Perwali No. 1 Tahun 2017; Perwali No. 54 Tahun 2017.
Perwali ini mengatur tentang pembentukan UPT Rumah Susun Sederhana Sewa pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Diatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, uraian tugas, eselonisasi serta tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2018.
-
Pengaturan kerja dan harmonisasi tugas antara UPT dan Bidang pada Dinas, serta hal- hal yang belum diatur dalam Perwali ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
Peraturan ini terdiri atas 11 hlm, Lampiran : 1 Lamp.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ternate Nomor 26 Tahun 2018
pemberian tugas dan izin belajar bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah kota ternate - tata cara
2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 26, BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2018 NOMOR 369
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Ternate
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam Peraturan Walikota ini untuk meningkatkan kompetensi sumber daya Aparatur Sipil Negara yang berbasis kompetensi di lingkungan Pemerintah Kota Ternate, maka pemerintah daerah perlu memberikan kesempatan kepada aparatur sipil negara untuk mengikuti pendidikan berjenjang dan berkelanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar dan izin belajar; pendidikan berjenjang dan berkelanjutan melalui tugas belajar dan ijin belajar merupakan solusi dalam meningkatkan profesionalisme dan kemampuan intelektual Aparatur Sipil Negara untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Tata Cara Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 11 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 1961
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Tata Cara Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Ternate dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Maksud dan Tujuan; Jenis Pendidikan; Syarat dan Tata Cara; Hak dan Kewajiban; Pembiayaan; Sanksi dan Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2018.
10 Halaman; Lampiran: 5 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Perda Kota Bontang No.7 Tahun 2018.
Dalam peraturan walikota ini diatur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2018, dengan penjabaran perubahan APBD dijelaskan dalam peraturan walikota ini dalam anggaran: a. pendapatan; b. belanja; dan c. pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2018.
4 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bitung Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 64 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
Terdapat perubahan pada Peraturan Walikota Bitung Nomor 64 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 karena belum dilakukan Desk terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK), maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Bitung Nomor 64 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018.
- UU No. 7 Tahun 1990;
- UU No. 17 Tahun 2003;
- UU No. 1 Tahun 2004;
- UU No. 15 Tahun 2004;
- UU No. 33 Tahun 2004;
- UU No. 28 Tahun 2009;
- UU No. 12 Tahun 2011;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- UU No. 15 Tahun 2017;
- PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012;
- PP No. 55 Tahun 2005;
- PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010;
- PP No. 58 Tahun 2005;
- PP No. 2 Tahun 2012;
- PP No. 18 Tahun 2017;
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011;
- Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 14 Tahun 2016;
- Permendagri No. 80 Tahun 2015;
- Permendagri No. 33 Tahun 2017;
- Perda Kota Bitung No. 2 Tahun 2010;
- Perda Kota Bitung No. 2 Tahun 2017;
- Perda Kota Bitung No. 7 Tahun 2017;
- Perwali Bitung No. 64 Tahun 2017.
Peraturan ini mengubah ketentuan Pasal 4 Peraturan Walikota Bitung Nomor 64 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2017 Nomor 64).
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2018.
Peraturan Walikota Bitung Nomor 64 Tahun 2017
4 halaman batang tubuh (2 pasal)
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 26, BD No 26/2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Akuisisi Arsip Statis
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Kota Salatiga, perlu dilaksanakan akuisisi arsip statis;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaanya berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu mengatur mengenai pedoman pelaksanaan akuisis arsip statis;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Akuisisi Arsip Statis;
UU Nomr 17 Tahun 1950, UU Nomor 43 Tahun 2009, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 69 Tahun 1992, PP Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 31 Tahun 2011, Perda Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016, Perda Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 47 Tahun 2009 dan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, strategi akuisis arsip statis, kriteria dan persyaratan akuisisi arsip statis, tata cara akuisisi arsip statis, daftar pencarian arsip, pengorganisasian, pembinaan, pembiayaan, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2018.
33 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi Pada Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Th 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka terhadap Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan perlu diadakan penyesuaian.
UU No 2 Th 1993; UU No 36 Th 2009; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 58 Th 2005; PP No 18 Th 2016; Perda No 8 Th 2016; Perwal No 59 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan dan Susunan Organisasi, 3. Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja;
4. Eselonisasi; 5. Ketentuan Perlaihan; 6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2018.
7 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal
ABSTRAK:
bahwa Budaya Kerja merupakan salah satu instrumen
Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan secara
sistematis melalui penggalian, perumusan, dan
penerapan Nilai Budaya Kerja ke dalam pola pikir, pola
perilaku dan pola tindakan secara konsisten,
konsekuen, dan berkelanjutan dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39
Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya
Kerja dan guna mendukung penerapan budaya kerja,
perlu adanya komitmen tinggi, etos kerja,
tanggungjawab, etika dan moral segenap jajaran
aparatur secara terencana, sistematis dan terpadu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Budaya
Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang budaya, nilai budaya kerja, organisasi, pembinaan dan pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2018.
12 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI
NEGERI BUKAN BENDAHARA
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara dan Pasal 143 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana
pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri
bukan bendahara ditetapkan oleh kepala daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai
Negeri Bukan Bendahara.
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2016.
Tuntutan Ganti Kerugian yang selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu
proses tuntutan yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri bukan
Bendahara atau Pejabat Lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian
Daerah. Walikota dalam menyelesaikan Kerugian Daerah, dibantu oleh Majelis
Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah. Setiap pegawai negeri atau pejabat yang karena jabatannya sebagai atasan
langsung mengetahui bahwa Daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau
dugaan adanya Kerugian Daerah karena sesuatu perbuatan melanggar hukum
atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi Daerah, wajib melaporkan
kepada atasannya secara tertulis. Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)
dilaksanakan dengan cara:
a. penyelesaian secara damai;
b. penyelesaian secara paksa; atau
c. penyelesaian secara perdata/pidana. Tindakan penagihan dilakukan untuk pemulihan Kerugian Daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2018.
17 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL
ABSTRAK:
bahwa Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2015, Dan bahwa untuk evektivitas Pelaksanaan Pemberian Izin usaha Mikro dan Kecil bagi pelaku UMKM dan untuk mempermudah dalam pelayanan, terhadap Peraturan Wali Kota perlu dilakukan penyesuaian, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014.
Beberapa Ketentuan telah diubah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2018.
12 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
