Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI SERTA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksankan pembangunan yang berwawasan lingkungan, maka setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup wajib menyusun dokumen lingkungan hidup;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No.32 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.27 Tahun 2012, PP No.18 Tahun 2016, PermenLHK No.5 Tahun 2012, Perda No.3 Tahun 2004, Perda No.2 Tahun 2013, Perda No.7 Tahun 2016, Perwako No.57 Tahun 2008, Perwako No.61 Tahun 2016
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan umum; Maksud, tujuan dan ruang lingkup; Monitoring Dan Evaluasi; Kewenangan Pemberian Sanksi Administratif; Tata Laksana Pemberian Sanks Administratif; Sanksi Administratif; Pelaporan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
Peraturan ini memiliki 7 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 63 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan Bangunan Gedung, maka setiap pemanfaatan Bangunan Gedung yang telah selesai dibangun harus memenuhi persyaratan kelaikan fungsi Bangunan Gedung; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu mengatur mengenai Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
UU No 17 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 2002; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 69 Tahun 1992; PP No 36 Tahun 2005; Permen PUPR No 25/PRT/M/2007; Perda Kota Salatiga No 4 tahun 2011; Perda Kota salatiga No 7 Tahun 2013; Perda Kota Salatiga No 2 Tahun 2016; Perda Kota Salatiga No 9 Tahun 2016; Perda Kota Salatiga No 9 Tahun 2018; Perwali Salatiga No 42 Tahun 2010; Perwali Salatiga No 37 Tahun 2016; Perwali Salatiga No 40 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang SLF, Penggolongan Objek SLF, Persyaratan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung, Dokumen Administratif Permohonan SLF, Dokumen Teknis Permohonan SLF, MAsa Berlaku SLF, Tata Cara Penyelenggaraan SLF, Jangka Waktu Penyelenggaraan SLF, Dokumen SLF, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan, dan Ketentuan Khusus serta Ketentuan Lain-Lain.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2018.
68 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Nomor 62 Tahun 2018
Kepegawaian, Aparatur Negara Perizinan, Pelayanan Publik
2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 62, BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018 NOMOR 62
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pelayanan Kartu Identitas Anak
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
471.1-886 Tahun 2016 tentang Penerapan KabupatenjKota
Sebagai Pelaksana Penerbitan Kartu Identitas Anak Tahun
2016, Kota Padang clitetapkan sebagai salah satu Pelaksana
Penerbitan Kartu Identitas Anak;
bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, perlu diatur tata Cara Pelayanan Kartu Identitas Anak;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelayanan Kartu Identitas Anak;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Pdang Nomor 6 Tahun 2016
PERATURAN WALIKOTA INI MENGATUR TENTANG TATA CARA PELAYANAN KARTU IDENTITAS ANAK, SEBAGAI BERIKUT :
1. KETENTUAN UMUM
2. TUJUAN
3. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN PADA DINAS
4. TATA CARA PENERBITAN KIA DALAM PELAYANAN KELILING, SEKOLAH DAN RUMAH SAKIT
5. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2018.
7 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 62 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan No 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:
bahwa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan masih terdapat kekurangan sehingga perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2006; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 37 Tahun 2007; Perpres No 25 Tahun 2008; Perpres No 26 Tahun 2009; Perda No 8 Tahun 2015;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang kewenangan instansi pelaksana, persyaratan dan tata cara penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk, persyaratan dan tata cara pendaftaran pindah datang penduduk WNI dalam daerah, persyaratan dan tata cara pendaftaran pindah datang penduduk WNI antar daerah, persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran, persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati, persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan, persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan, persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian, persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian, persyaratan dan tata cara pencatatan kematian, persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak, pensyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama dan status kewarganegaraan, persyaratan dan tata cara penerbitan kembali kutipan akta pencatatan sipil, persyaratan dan tata cara pembatalan dan pembetulan akta pencatatan sipil, persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting lainnya, koordinasi dan kerjasama, dan pembinaan dan ppengawasan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2018.
Pada saat Peraturan Walikota ini muali berlaku, Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
21 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 62 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Walikota Banjarmasin menetapkan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan Anggaran 2018. Pemerintah Kota Banjarmasin memandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Perataturan Walikota Banjarmasin Nomor 46 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nornor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permendagri Nomor 33 Tahun 2017; Perda Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014.
Ketentuan uraian 4 dalam lampiran Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor
46 Tahun 2017 tentang Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Masukan
Tahun Anggaran 2018 diubah, yaitu tentang Pakaian ciri khas daerah untuk menunjang kedinasan/keperluan ceremonial dan hari-hari tertentu:
Pakaian Ciri khas daerah (batik daerah) untuk menunjang kedinasan 500.000/Stel;
Pakaian adat (Khusus Kepala SKPD, Sekda, Asisten dan Staf Ahli) 2.500.000/Stel; Pakaian adat Walikota 10.000.000/Paket; Pakaian adat Wakil Walikota 10.000.000/Paket; Pakaian adat Pimpinan DPRD 5.000.000/Stel.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2018.
Mengubah Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 46 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018.
4 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 62 Tahun 2018
PERWALI Kota Cimahi No. 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Cimahi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Walikota
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Cimahi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Walikota
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 62 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang
ABSTRAK:
Reformasi birokrasi mencakup pembenahan struktural, Prosedural, Kultural dan Etika Birokrasi.
UU No 2 Th 1993; UU No 25 Th 2009; UU No 5 Th 2014; UU No 23 th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 th 2015; PP No 42 Th 2004; PP No 53 Th 2010; PP No 11 Th 2017; Perpres No 81 Th 2010; Permenpan No PER/01/M.PAN/01/2007; Permenpan dan Reformasi birokrasi No 11 th 2015; Permenpan Reformasi Birokrasi No 10 th 2011; Permenpan Reformasi Birokrasi No 39 Th 2012; Perda No 1 Th 2013; Perda No 10 Th 2014 yg telah diubah dg Perda No 10 th 2017; Perda No 8 th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud, Tujuan, Sasaran, Dan Ruang Lingkup; 3. Nilai Budaya Kerja;
4. Penerapan Budaya Kerja; 5. langkah Langkah Pengembangan Budaya Kerja; 6. Pembinaan Dan Pengendalian; 7. Monitoring Dan Evaluasi; 8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2018.
23 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 62 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan perangkat daerah yang
sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan
perangkat daerah didasarkan pada asasefisiensi,
efektivitas,pembagianhabistugas,rentangkendali,tatakerjayangje
las, fleksibilitas,fungsi penunjangpemerintahanyang
menjadikewenangandaerah, dan intensitas fungsi penunjang
pemerintahan dan potensi daerah;
b. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam
menata perangkat daerah secara efisien, efektif,
danrasionalsesuai
dengankebutuhannyatadankemampuandaerah serta adanya
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta
komunikasi kelembagaan;
c. bahwa ketentuan mengenai Susunan Organisasi, Tata Kerja,
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah telah
ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun
2016, untuk Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Daerahdiatur dalam Bab III Bagian Keduapuluh tiga dan
lampiran XXIV tetapi dalam perkembangannya perlu dilakukan
penyesuaian kembali;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b, huruf dan cperlu menetapkan Peraturan Wali
Kota Banjar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Daerah;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016
Terdiri dari 32 Pasal 7 Bab yaitu Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional, Tata Kerja dan Pola Kerja, , Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2018.
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah
22 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu Nomor 62 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 62, BD NOMOR 62 E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KODE ETIK PENGADAAN BARANG/JASA
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 peraturan presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan dalam rangka mewujudkan prinsip pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Batu yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; RUANG LINGKUP; PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA; KODE ETIK; KOMITE ETIK; PEMERIKSAAN DAN KEPUTUSAN; SEKRETARIAT KOMITE ETIK; SANKSI; PEMBIAYAAN; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2018.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
13 HALAMAN
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 62 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya Bangunan Gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, memegang peran strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas, dan jati diri manusia, maka setiap penyelenggaraan Bangunan Gedung harus memenuhi aspek legalitas berdasarkan pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu mengatur mengenai petunjuk teknis penyelenggaraan izin mendirikan Bangunan Gedung; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
UU No 17 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 2002; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 69 Tahun 1992; PP No 36 Tahun 2005; Permen PUPR No 05/PRT/M/2016; Perda Kota Salatiga No 4 Tahun 2011; Perda Kota salatiga No 14 Tahun 2011; Perda Kota Salatiga No 7 Tahun 2013; Perda Kota Salatiga No 2 Tahun 2016; Perda Kota Salatiga No 9 Tahun 2016; Perwali Salatiga No 42 Tahun 2010; Perwali Salatiga No 15 Tahun 2014; Perwali Salatiga No 40 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung, Pelaku Penyelenggaraan IMB, IMB, Persyaratan IMB, Penyelenggaraan IMB, Dokumen IMB, Jangka Waktu IMB, Perubahan Dokumen Rencana Teknis Paska Penerbitan IMB, Insentif, Pembinaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Lain-Lain.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2018.
126 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
