Peraturan Walikota (PERWALI) tentang RENCANA INDUK PEMANFAATAN DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN KOTA BANDA ACEH
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana otonomi khusus dan dana alokasi khusus fisik bidang pendidikan di kota banda aceh sehingga memberi dampak positif dan signifikan terhadap pencapaian target pembangunan bidang pendidikan, perlu menyusun rencana induk pemanfaatan dana otonomi khusus (OTSUS) dan dana alokasi khusus (DAK) fisik bidang pendidikan kota Banda Aceh tahun 2019-2027.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 8 (Drt) Tahun 1956; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 5 Tahun 1983; PP Nomor 48 Tahun 2008; PP Nomor 17 Tahun 2010; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur 4 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otsus dan DAK Fisik Bidang Pendidikan; BAB III Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
3 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 64 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
ABSTRAK:
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja terkait perangkat daerah Kesatuan Bangsa dan Politik telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik namun dengan adanya Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dimana status perangkat daerah dibidang urusan Kesatuan bangsa dan Politik yang semula berbentuk Kantor berubah menjadi Badan.
UU No 2 Th 1993; UU No 23 Th 2000; UU No 2 Th 2012; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 18 Th 2016; Perda Kota Tangerang No 8 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja; 3. Tata Kerja; 4. Kepegawaian; 5. Pembiayaan; 6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
26 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu Nomor 64 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 64, BD TAHUN 2019 NOMOR 64/A
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/BAGIAN/SATUAN KERJA
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Bagian/Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
TERDIRI ATAS 4 PASAL
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2019.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
18 HALAMAN
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 64 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN KEPEMUDAAN, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, SOSIAL, LINGKUNGAN HIDUP, KESEHATAN, PENANGGULANGAN BENCANA, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN, PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 64 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meringankan beban wajib pajak
karena pertumbuhan ekonomi dan tingginya inflasi,
Pemerintah Kota Semarang perlu memberikan
pembebasan Pajak Bumi dan Perkotaan; bahwa berdasarkan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Darah
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Dan
Bangunan Perkotaan, Walikota dapat memberikan
pembebasan atas Ketetapan Pajak Terhutang
berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar
Wajib Pajak atau kondisi tertentu Wajib Pajak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk
peraturan Walikota tentang Pemberian Pembebasan
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
Undang–undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintahan Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Walikota Semarang Nomor 89 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pemberian pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan kepada wajib pajak dengan NJOP sampai dengan Rp150.500.000,00 dan wajib pajak dengan status miskin. Pemberian pembebasan PBB diberikan secara otomatis dan diberikan 100% dari PBB seharusnya terutang serta diterbitkan SPPT PBB Nihil.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2019.
Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2017 dan Peraturan Walikota Nomor 98 Tahun 2018 dicabut.
8 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 64 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Nama Tim Dengan Honorium Di Luar Standar Biaya Masukan
ABSTRAK:
Belanja pegawai pada belanja langsung dalam Pasal 51 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dipergunakan untuk pengeluaran melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Dalam rangka pemberian honorarium diperlukan
Penetapan Besaran Honorarium di Luar Standar Biaya Masukan, sehingga perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Penetapan Nama Tim Dengan Honorarium di Luar Standar Biaya Masukan.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Penetapan Nama Tim Dengan Honorarium di Luar Standar Biaya Masukan, yang memuat Ketentuan Umum; Penetapan Nama Tim Yang Mendapat Besaran Honorarium Di Luar Standar Biaya Masukan; dan Ketentuan Penutup.
Nama Tim yang mendapat besaran honorarium di luar Standar
Biaya Masukan sebagai berikut:
1. Tim Penyusunan KUA dan PPAS pada Badan Keuangan
Daerah Kota Banjarmasin.
2. Tim Penyusunan Rancangan APBD pada Badan Keuangan
Daerah Kota Banjarmasin.
3. Tim Penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan pada Badan
Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.
4. Tim Penyusunan Rancangan Perubahan APBD pada Badan
Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2019.
4 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
