Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung
ABSTRAK:
bahwa bangunan gedung sebagai tempat manusia
melakukan kegiatan mempunyai peranan yang sangat
strategis dalam pembentukan watak, perwujudan
produktivitas, dan jati diri manusia dalam mencapai
kesejahteraan hidup; bahwa penyelenggaraan bangunan gedung harus
dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsi dan
klasifikasinya, dan memenuhi standar teknis bangunan
gedung agar menjamin keselamatan penghuni dan
lingkungannya; bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2022 tentang
Bangunan Gedung, untuk kelancaran dan ketertiban
penyelenggaraan bangunan gedung di Kabupaten
Kebumen, perlu mengatur pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 11 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pembinaan, Tim Pembina Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2024.
47 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 57 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan
dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun
Anggaran 2024 agar berjalan tertib, lancar, efektif,
dan efisien, perlu menetapkan Standar Harga
Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2025; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Tahun 2025;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar harga satuan digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja daerah. Standar harga satuan dimaksud meliputi: a. satuan biaya honorarium;
b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; c. satuan biaya rapat pertemuan di dalam dan di luar kantor; d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan e. satuan biaya pemeliharaan.
Standar harga satuan dimaksud sebagaimana tercantum dalam
Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2024.
349 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 57 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 57, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 57
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Strategi Pembuatan Command Center Dalam Peningkatan Pelayanan Kebencanaan Kebakaran dan Penyelamatan Melalui Pemanfaatan Sistem Fire Emergency Fast Responce di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2O18 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pemerintah diwajibkan melaksanakan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik;
b. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan proses perencanaan yang efektif, efesien dan dapat dipertanggungjawabkan diperlukan Penyelenggaraan Pelayanan respon cepat dengan akurasi dan ketepatan terukur melalui Command Center kedaruratan pendukung pelayanan pemerintatran secara online, yang menjadi rujukan bersama untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan pada setiap proses dan tahapan pelayanan dan informasi kedaruratan daerah di Kabupaten Konawe Selatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Pembuatan Command Center Dalam Peningkatan Pelayanan Kebencanaan
Kebakaran Dan Penyelamatan Melalui Pemanfaatan Sistem Fire Emergency Fast Responce Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang
Pernbentukan Kabupaten Konawe Selatan, di
Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia
Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 194, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4
tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO8
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO8 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8
tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO7 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia
Nomor 5038);
lO. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234); sebagaiman telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor
73 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pemtrentukan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan peraturan pemerintah pengganti
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
cipta kerja menjadi Undang-undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO5 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2OO8
tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO8 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2O11
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 5219);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95
Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 182);
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor: 41/PERMEN.KOMINFO/VIII/2OO4 tentang
Panduan Standar Mutu, Jangkauan Pelayanan dan
Pengembangan Aplikasi E-Gouernment;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengal Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2O1 1 Nomor 31O);
20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor: 41/PERMEN.KOMINFO/11/2007 tentang
Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan
Komunikasi;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2O1O tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 517);
22. Keputusan Bersama Pimpinan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (BAPPENAS), Menteri Dalam Negeri
(MENDAGRI), Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) dan
Kepala Staf Kepresidenan, tentang Aksi Pencegahan
Korupsi Tahun 2O19-2O2O;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Nomor 8 Tahun 2O16 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tahun 2016 (Lembaran
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun
2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4
Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 4);
24. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 68
Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nornor
68).
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN KEDUDUKAN
BAB III STRATEGI PEMBUATAN COMMAND CENTER DALAM
PENINGKATAN PELAYANAN KEBENCANAAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN MELALUI PEMANFAATAN SISTEM FIRE EMERGENCY FAST RESPONCE
BAB IV TAHAPAN DAN MEKANISME STRATEGI PEMBUATAN COMMAND CENTER DALAM PENINGKATAN PELAYANAN KEBENCANAAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN MELALUI PEMANFAATAN SISTEM FIRE EMERGENCY FAST RESPONCE
BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2024.
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 56 Tahun 2024
RENCANA - STRATEGIS - DINAS - PERTANIAN - KABUPATEN - CIREBON - TAHUN - 2025-2026
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 56, BD 2024/Nomor
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah, sesuai ketentuan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023, sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2024, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 37 Tahun 2023; Perpres No. 111 Tahun 2022; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 7 Tahun 2018; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Cirebon No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Cirebon No. 1 Tahun 2021; Perda Kab. Cirebon No. 7 Tahun 2018; Perbup Cirebon No. 146 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Cirebon No. 177 Tahun 2023; Perbup Cirebon No. 146 Tahun 2023; Perbup Cirebon No. 11 Tahun 2024.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 yang meliputi Ketentuan Umum, Kedudukan, Maksud dan Tujuan, Sistematika Renstra, Pelaksanaan Renstra, Pengendalian dan Evaluasi, Perubahan Renstra, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2024.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perda Kab. Cirebon No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Cirebon No. 1 Tahun 2021; Perbup Cirebon No. 146 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Cirebon No. 177 Tahun 2023.
15 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 56 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 56, BD. NO. 2024/789, KAB. MALUKU TENGAH, 4 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 57 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 346 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 57 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 31 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 4 Tahun 2024; Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 12 Tahun 2022; Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 96 Tahun 2023.
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 57 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kebumen Nomor 56 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa setiap pekerja berhak atas jaminan sosial untuk
dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan
perlindungan terhadap risiko sosial ekonomi yang
dialami, sehingga memberikan rasa aman, ketenangan
dalam bekerja dan berusaha serta meningkatkan
produktivitas tenaga kerja; bahwa untuk kelancaran dan ketertiban
penyelenggaraan program perlindungan jaminan sosial
ketenagakerjaan di Kabupaten Kebumen, perlu
mengatur pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program
Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di
Kabupaten Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016;
Di dalam peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kepesertaan, Program Jaminan Sosial Ketengakerjaan bagi Pekerja Rentan, Pembinaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2024.
10 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 56 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang
Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi
Hasil Cukai Hasil Tembakau salah satu program
pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang
kesejahteraan masyarakat adalah berupa Bantuan
Langsung Tunai kepada buruh tani tembakau, buruh
pabrik rokok dan anggota masyarakat lainnya; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (10)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021
tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, kegiatan Pemberian
Bantuan Program Pembinaan Lingkungan Sosial untuk
mendukung bidang kesejahteraan masyarakat
ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil
Cukai Hasil Tembakau untuk Buruh Tani Tembakau
dan Buruh Pabrik Rokok di Kabupaten Purbalingga
Tahun 2024;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021;
Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14
Tahun 2023; Peraturan Bupati Purbalingga Nomor Nomor 258 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan dan Sasaran, Verifikasi dan Validasi Calon Penerima BLT DBH CHT, Pelaksanaan, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2024.
10 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purwakarta Nomor 56 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Zona Menara dan Cell Plan
ABSTRAK:
bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi
dan lingkungan sosialnya berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945; bahwa dalam rangka pemerataan layanan jaringan
telekomunikasi agar sesuai dengan kaidah tata ruang
wilayah dan estetika serta menjamin keselamatan,
keamanan, kenyamanan masyarakat, maka perlu
menetapkan zona menara dan cell plan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun
2023 tentang Menara Telekomunikasi, perlu menetapkan
dengan Peraturan Bupati tentang Zona Menara dan Cell
Plan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Zona Menara dan
Cell Plan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupai ini diatur tentang Ketentuan Umum, Zona Menara dan Cell Plan, Rekomendasi Cell Plan, Peninjauan Zona Menara dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2024.
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 55 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2023 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2023.
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2024;
Materi Pokok: LRA Tahun 2023 terdiri atas: Pendapatan sebesar Rp3.083.612.992.324,47; Belanja operasi: Rp2.284.947.882.888,68, Belanja Modal: 348.276.446.320,09, Belanja tak terduga: Rp14.593.248.470; Transfer: Rp3.112.705.809.033,77; Pembiayaan daerah: Rp261.035.326.571,05; SILPA tahun berkenaan: Rp231.942.509.861,75.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2024.
Jumlah Halaman: 3 hlm.. Lampiran: 1115 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
