Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati
Boyolali Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengalokasian
Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kepada Desa Tahun Anggaran 2023; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2022
tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2023; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 111 Tahun 2022; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 116 Tahun 2022; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 54 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 2 ayat (1), perubahan Pasal 3, perubahan Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2023.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 116 Tahun 2022 diubah.
32 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rote Ndao Nomor 55 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 055
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Rote ndao Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2022; Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Tunjangan Hari Raya; Bab 3. Pembayaran Tunjangan Hari Raya; Bab 4. Pembayaran Gaji Ketiga Belas; Bab 5. Pendanaan; Bab 6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2023.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 55 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal
60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 66 tahun
2019 tentang Pedoman Teknis Audit Kinerja di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan; bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan
Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Bidang Pengawasan Penyelenggaraan
Keuangan Daerah Nomor PED-09/D3/04/2020
tanggal 21 Juli 2020 tentang Pedoman Umum Audit
Kinerja Berbasis Risiko, sehingga perlu dilakukan
penyesuaian atas pelaksanaan audit kinerja
berbasis risiko; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Pekalongan tentang
Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor PED-9/D3/04/2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang metodologi audit, tahapan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2023.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 66 tahun 2019 dicabut.
33 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 55 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD Tahun 2023 Nomor 55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan Biaya Umum Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perul menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 13 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 4 Tahun 2020
Didalam Peraturan ini mengatur tentang Standar Harga Satuan Biaya Umum Tahun Anggaran 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2023.
Perbup ini mencabut Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 55 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Subsidi Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Subsidi Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 55 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Darah Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022
tentang Petunjuk Teknis Pengunaan Kartu Kredit
Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan Dan
Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tabun 2022; Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBl/2021; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun
2022; Peraturan Bupati Klaten Nomor 72 Tahun 2021;
Di dalam peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah, Pengelola Kartu Kredit Pemerintah Daerah, UP KKPD, Pengajuan, Penerbitan dan Penggunaan KKPD, Pelaksanaan Pembayaran dengan KKPD, Biaya Penggunaan KKPD, Monitoring dan Evaluasi, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2023.
63 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 55 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,
salah satu sumber pendapatan Desa adalah dana bagi
hasil pajak daerah dan retribusi daerah; bahwa pemerintah daerah mengalokasikan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dalam anggaran
pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran; bahwa dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan desa;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan
Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penganggaran dan Pengalokasian Penyaluran dan Pencairan, Penggunaan dan Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2023.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 55 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD Tahun 2023 No.55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Insentif bagi Pegiat Keagamaan
ABSTRAK:
Bahwa peran Pegiat keagamaan sangat penting
dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan
meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang
beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta
menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
dalam mewujudkan masyarakat Daerah yang maju
dan beradab berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan
semangat pengabdian Pegiat keagamaan di Daerah,
perlu diberikan insentif. Untuk memberikan arah, landasan dan
kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian
insentif bagi pegiat keagamaan, perlu diatur dalam
Peraturan Bupati.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negeri
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang lingkup peraturan mencakup penerima insentif, tata cara pemberian, pembiayaan, serta pembinaan dan pengawasan, dengan mekanisme pengajuan, verifikasi, dan pencairan insentif yang diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah. Pembinaan dan pengawasan pemberian insentif dilakukan oleh Bupati, dengan koordinasi oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2023.
18 hlm. beserta Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penentuan Dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penegakan disiplin terhadap
Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran
disiplin, perlu diberikan hukuman disiplin yang sesuai
dengan pelanggaran displin yang dilakukan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan
Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,
dinyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian
menetapkan disiplin Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja berdasarkan karakteristik daerah
dengan mengacu pada ketentuan disiplin Pegawai
Negeri Sipil;
c. bahwa dalam penjatuhan hukuman disiplin bagi
Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran
disiplin, perlu adanya pedoman teknis penentuan jenis
hukuman disiplin;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1951 , 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 , 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 , 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022, 9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun
2022
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kewajiban Dan Larangan; Hukuman Disiplin; Pejabat Yang Berwenang Menghukum; Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan Dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin; Upaya Administratif; Berlakunya Hukuman Disiplin, Hapusnya Kewajiban Menjalani Hukuman Disiplin Dan Hak-hak Kepegawaian ; Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan; Dokumen Administrasi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2023.
Jumlah Halaman: 55 HLM, Lampiran: 39 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat