Peraturan Bupati (Perbup) NO. 56, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2023, Nomor 56
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberdayaan dan Perluasan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Kolaka
ABSTRAK:
a. Bahwa tenaga kerja siap pakai serta ketersediaan
kesempatan kerja terhadap tenaga kerja lokal di
Kabupaten Kolaka adalah merupakan tolak ukur
keberhasilan pembangunan daerah untuk mengurangi
tingkat pengangguran, hal tersebut merupakan tanggung
jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam upaya
meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta
diharapkan dapat meningkatkan pendapatan perkapita
keluarga;
b. Bahwa Peraturan Daerah nomor 19 Tahun 2022 tentang
Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal perlu ditindaklanjuti
dengan Peraturan Kepala Daerah yang merupakan
aturan pelaksanaan serta pengaturan ketenagakerjaan
siap pakai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Tentang Pemberdayaan dan Perluasan
Kesempatan Kerja Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten
Kolaka;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Udang Dasar Negara Republik
Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang wajib
lapor ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
tahun 2022 tentang perubahan Kedua atas UndangUndang Norn or 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negararepublik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang
NOmor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan, Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Udang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang
Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5413);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor
PER.14/MEN/IV /2006 tentang Tata Cara Pelaporan
Ketenagakerjaan di Perusahaan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana diubah dengan Peratuan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 5157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2007
ten tang Tata Cara memperoleh Informasi
Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta pelaksanaan
Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 34), Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 19 Tahun
2022 Tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal di
Kabupaten Kolaka.
Peraturan ini mengatur mengenai tanggungjawab pemerintah daerah, tenaga kerja lokal, kewajiban pelaporan lowongan pekerjaan, pemberdayaan tenaga kerja lokal, pendidikan dan pelatihan, perluasan kesempatan kerja, hak dan kewajiban, pembinaan dan pengawasan serta perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2023.
20 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 56 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 56, BD.2023/NO.56, Pemerintah Daerah Kab. Ogan Ilir
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Percepatan Penurunan Stunting
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat cerdas dan produktif serta pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan, diperlukan Percepatan Penurunan Stunting serta stunting masih banyak terjadi di Kabupaten Ogan Ilir, sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia, diperlukan kesungguhan dan konsistensi komitmen Pemerintah Kabupaten dalam melindungi masyarakat dari bahaya kondisi gagal tumbuh kembang pada anak di bawah lima tahun yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No 37 Tahun 2003; UU No 12 Tahun 2011; UU No 37 Tahun 2003; UU No 12 Tahun 2011; UU No 18 Tahun 2012; UU No 23 Tahun 2014; UU No 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden No 72 Thun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah No 12 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pecepatan Penurunan Stunting dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerjasama multisektor di pusat, daerah, dan desa. Diatur mengenai Ketentuan Umum; Pelaksana; Strategi Pendekatan; Tanggung Jawab dan Peran Pemerintah Daerah; Dukungan Lembaga/Organisasi Non Pemerintah dan Masyarakat dalam Penurunan Stunting; Pembiayaan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
24 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 56 Tahun 2023
PERBUP Kab. Pesisir Barat No. 35 Tahun 2017 tentang TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 35 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat
TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2023 NOMOR 480
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan pedoman tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah;
dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu adanya penyesuaian mengenai Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 35 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat sudah tidak sesuai dengan Peraturan yang baru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sehingga perlu diganti;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Tata N
Dasar hukum ini adalah UU No. 22 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2012; Perpres No. 95 Tahun 2018; Peraturan Arsip Nasional No. 5 Tahun 2021; Permendagri No. 1 Tahun 2023; Pergub Lampung No. 14 Tahun 2023; Perda Kabupaten Pesisir Barat No. 23 Tahun 2016; Perda Kabupaten Pesisir Barat No. 13 Tahun 2017; Perbup Pesisir Barat No. 118 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2023.
79 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 56 Tahun 2023
TUGAS - POKOK - FUNGSI - URAIAN - TUGAS - DAN - TATA - KERJA - DINAS - LINGKUNGAN - HIDUP - DAN - KEBERSIHAN
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD 2023/No.56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan
ABSTRAK:
Bahwa telah dibentuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah pada urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, berdasarkan ketentuan Pasal 119 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permen LHK No. P.74/ Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda No. 5 Tahun 2023; Perbup Pangandaran No. 38 Tahun 2023.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang meliputi Ketentuan Umum, Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas, Tata Kerja, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2023.
UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda No. 5 Tahun 2023.
20 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumenep Nomor 56 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 56, BD Kabupaten Sumenep Tahun 2023 No 56; https://jdih.sumenepkab.go.id/download/perda/Perbup_56_2023.pdf
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Abuya Kangean Kabupaten Sumenep
ABSTRAK:
bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten sehingga pemerintah kabupaten bertanggungjawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan di wilyahnya;
bahwa rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan oleh karena itu rumah sakit dituntut untuk dapat memberikan pelayanan bermutu sesuai dengan yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
bahwa untuk mengatur hubungan, hak, dan kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab dari pemilik rumah sakit atau yang mewakili, pengelola rumah sakit dan staf medik fungsional, perlu disusun peraturan internal (hospital by laws) rumah sakit sebagai acuan dalam melaksanakan penganggaran rumah sakit;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan bupati tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Abuya Kangean Kabupaten Sumenep;
UU No 17 Tahun 2003;
UU No 1 Tahun 2004;
UU No 15 Tahun 2004;
UU No 25 Tahun 2004;
UU No 44 Tahun 2009;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
UU No 11 Tahun 2020;
UU No 1 Tahun 2022;
PP No 8 Tahun 2006;
PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019;
PP No 12 Tahun 2017;
PP No 2 Tahun 2018;
PP No 12 Tahun 2019;
Perpres No 77 Tahun 2015;
Permenkes RI No 1045/Menkes/Per/XI/2006;
Permendagri No 6 Tahun 2007;
Permendagri No 79 Tahun 2007;
Permenkes No 9 Tahun 2014;
Permenkes No 56 Tahun 2014;
Permendagri No 77 Tahun 2020;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Kepres No 40 Tahun 2001;
Kep. Menkes No 228/Menkes/SK/Per/III/2002;
Kepmenkes No 772/Menkes/SK/VI/2002;
Kepmenkes No 631/Menkes/SK/IV/2005;
Perbup Sumenep No 5 Tahun 2022.
Pola Tata Kelola merupakan peraturan Internal Rumah Sakit, yang didalamnya memuat;
a. struktur organisasi;
b. prosedur kerja;
c. Pengelompokan fungsi fungsi logis;
d. pengelolaan sumber daya manusia.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 56 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 56, BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 No 56 Seri G; https://jdih.probolinggokab.go.id/uploads/product_hukum/file_peraturan/1704868702_PERBUP-NO-56-TAHUN-2023-(1).pdf
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 36 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan APBD
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional,
perlu menetapkan Peraturan Bupati Probolinggo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor : 36 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
Permendagri No 77 Tahun 2020;
Perda Kab. Probolinggo No 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022;
Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 36 Tahun 2023.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 36 Tahun 2023
tentang Standar Harga Satuan Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah
Kabupaten ProbolinggoTahun 2023 Nomor 36 Seri G), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan dalam Lampiran I Romawi I SATUAN BIAYA HONORARIUM
Uraian 1.4.1 dan 1.12.1, diubah;
2. Ketentuan dalam Lampiran I Romawi II Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam
Negeri nomor 2 Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci
pada Tabel 1.3 diubah;
3. Ketentuan dalam Lampiran I Romawi IV Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan
Dinas terinci pada Tabel 1.8, diubah;
4. Ketentuan dalam Lampiran II Nomor 2 Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam
Negeri pada Nomor 2.1. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam
Negeri Pergi Pulang (PP) terinci pada Tabel 2.1, diubah;
5. Ketentuan dalam Lampiran II Nomor 2 Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam
Negeri pada Nomor 2.2. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri
terinci pada Tabel 2.2 untuk catatan ditambahkan;
6. Ketentuan dalam Lampiran II Nomor 3 Satuan Biaya Konsumsi Rapat untuk
catatan ditambahkan;
7. Ketentuan dalam Lampiran III Nomor 4 Tabel 3.2. Hari Konsultasi, Koordinasi,
Kunjungan Kerja dan Study Banding, diubah;
8. Ketentuan dalam Lampiran III Nomor 7 Tabel 3.9. Satuan Biaya Telepon, diubah;
9. Ketentuan dalam Lampiran III setelah nomor 7 (tujuh) ditambah 1 (satu) nomor
yakni nomor 8 (delapan) Tabel 3.10;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 56 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 56, BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 56
Peraturan Bupati (Perbup) tentang INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK
ABSTRAK:
a. bahwa setiap anak mempunyar hak hid up, tumbuh,
bcrkembang dan berpartislpasi eecara wajar sesuai
dengan harkat dan mart.a.bat kemanusiaan, serta
mendapat perlmdungan dari kekerasan dan
diskriminasi;
b. bahwa perlu adanya kebijakan Pemerintah Daerah
yang
terencana
menyeluruh dan
berkelanjutan dalam rangka pemenuhan hak-hak
a.nak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang,
den berpartisipasi secara optimal sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan;
c. bahwa berdasarkan penimbangan sebag.aimana
dimaksud dalam hurur a dan huruf b, perlu
menetapkan Pcraturan Bupati tentang
lndikator
Kabupaten Layak Anak.
I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pcmbentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi
{Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaga Negara Repulik
Indonesia Nomor 1822);
2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
KeseJahteraan Anak (Lemba.ran Negara Republik
INDONESIA Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan
Lernliaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak
Asaa1 Manuaia {Lembara.n Negara Repub!ik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor
109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4235), seba.gaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
at.as Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara
Repubhk lndoneara Tahun 2014 Nomor 297,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidrkan Nasional (Lcmbaran Negara
Repubhk
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang·Undang Hukum Pldana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor I, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 4720) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2023
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor I, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6842);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali terakhtr dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
alas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 680 I);
8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Pemdilan Pidana Anak (Lembaran Negara
Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor
153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5332);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebqaima.na telah diubah beberapa kali terakhsr
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan den
Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak
(Berila Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 1355);
12. Peraturan Daerah Kabupa.ten Pinrang t{omor 1
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangun.t.n Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009-
2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun
2009 Nomor 11;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 4
Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak
(Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 l
Nomor 4)
14. Peraturan Oaerah Kabupaten Pinrang Nomor 6
Tahun 2020 tentang Pcmbcntukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pinrang Tahun 2020 Nomor 6).
BAB I : KETENTUAN UMUM
BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III : ASAS DAN PRINSIP
BAB IV : RUANG LINGKUP INDIKATOR KLA
BAB V : SKEMA PEMENUHAN INDIKATOR KLA
BAB VI : KELEMBAGAAN KLA
BAB VII : PENDANAAN
BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2023.
16
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kaimana Nomor 56 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS KHUSUS PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendukung pencapaian sasaran pelaksanaan tugas Aparatur Pengawasan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Kabupaten Kaimana atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan dengan berpedoman pada petunjuk dan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, untuk pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebgaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini Sebagai pedoman bagi Inspektorat dalam penyusunan biaya kegiatan pengawasan dalam Rencana Kerja Anggaran yang berbasis kinerja. Sebagai acuan dalam pemberian Biaya Perjalanan Dinas Khusus pengawasan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah terciptanya penyelenggaraan kegiatan pengawasan yang akuntabel, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa mempertahankan profesionalitas, integritas, obyektivitas dan independensi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2023.
Lamp 3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ponorogo Nomor 56 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 56, BD Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 No 56
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan dokumen sebagai Pedoman bagi Pemerintah kabupaten dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), maka perlu menetapkan Perbup tentang Rencana Kerja Pemda Kab. Ponorogo Tahun 2024.
Pasal 18 ayat (1) UUD 1945;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 2 Tahun 1965;
UU No 17 Tahun 2003;
UU No 25 Tahun 2004;
UU No 24 Tahun 2007;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
UU No 1 Tahun 2022;
UU No 6 Tahun 2023;
PP No 8 Tahun 2006;
PP No 39 Tahun 2006;
PP No 8 Tahun 2008;
PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019;
PP No 12 Tahun 2019;
PP No 13 Tahun 2019;
PP No 19 Tahun 2022;
Perpres No 18 Tahun 2020;
Permendagri No 86 Tahun 2017;
Permendagri No 130 Tahun 2018;
Permendagri No 77 Tahun 2020;
Permendagri No 10 Tahun 2023;
Perda Prov Jawa Timur No 7 Tahun 2019;
Pergub Jawa Timur No 7 Tahun 2019;
Pergub Jawa Timur No 41 Tahun 2023;
Perda Kab. Ponorogo No 6 Tahun 2010;
Perda Kab. Ponorogo No 6 Tahun 2016 sebagaimana telh diubah dengan Perda Kab. Ponorogo No 4 Tahun 2019;
Perda Kab. Ponorogo No 2 Tahun 2021.
RKPD Tahun 2024 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2023.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cirebon Nomor 56 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun 2024
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2023.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
