Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pola Hubungan Kerja dan Jalur Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah.
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pembangunan dan pelayanan publik diperlukan keselarasan, keterpaduan, dan keserasian pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah;
b. bahwa untuk mewujudkan kinerja aparatur Pemerintahan Daerah yang profesional, akuntabel dan transparan dalam pelaksanaan pelayanan publik, perlu diatur pedoman hubungan kerja organisasi Perangkat Daerah serta jalur koordinasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan antara organisasi Perangkat Daerah;
c. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerahperubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap pola hubungan kerja dan jalur koordinasi organisasi Perangkat Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pola Hubungan Kerja dan Jalur Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah;
Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023;
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA DAN
JALUR KOORDINASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2023.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 90 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendidikan Kesetaraan Terintegrasi Melalui Digitalisasi Ekosistem Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
ABSTRAK:
Bahwa untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan UUD 1945, perlu meningkatkan peran dan fungsi perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat yang diintegrasikan dengan program pendidikan kesetaraan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan untuk meningkatkan literasi masyarakat dan rata-rata lama sekolah diperlukan program peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas pelayanan. sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat perlu dilakukan penyelengaraaan pendidikan kesetaraan terintegrasi melalui digitalisasi ekosistem perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam peningkatan indeks pembangunan manusia kabupaten Sumedang, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendidikan Kesetaraan Terintegrasi melalui Digitalisasi Ekosistem Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 43 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 47 Tahun 2008; Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023; Perda Kabupaten Sumedang No. 2 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Penguatan Jejaring Kerja Perpustakaan dan PKBM, Paket Geulis, Hak, Kewajiban, dan Kewenangan, Pembudayaan Kegemaran Membaca, Partisipasi Masyarakat, Sarana dan Prasarana, Pengawasan dan Pembinaan, Pendanaan, Evaluasi dan Pelaporan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2023.
11 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 90 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 90, BD Tahun 2023 Nomor 90
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara
ABSTRAK:
bahwa untuk mengetahui tingkat kemampuan setiap pegawai negeri yang akan naik pangkat/golongan yang lebih tinggi dan dalam rangka memenuhi kebutuhan kompetensi pegawai negeri sipil, perlu dilaksanakan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat; bahwa untuk menjamin efektifitas, efesiensi, dan akuntabilitas, pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat pegawai negara sipil dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017; PKBKN No. 33 Tahun 2011
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Persyaratan Bab IV Penilaian dan Nilai Ambang Kelulusan Bab III Jenis Tes Bab V Penyelenggara Bab VI Kelulusan Bab VII Pendanaan Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2023.
Perbup ini mencabut Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 90 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Batas Desa Pasirmulya Kecamatan Majalaya
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa, berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Permendagri No. 45 Tahun 2016, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Pasirmulya Kecamatan Majalaya
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 1 Tahun 2017; Permendagri No. 58 Tahun 2021; Perda Kabupaten Karawang No. 4 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Batas Wilayah, Peta Batas Desa, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2023.
11 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasuruan Nomor 90 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 90, BD Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 No 90; https://jdih.pasuruankab.go.id/hukum/detail/peraturan-bupati-pasuruan-nomor-90-tahun-2023-tentang-batas-desa-arjosari-kecamatan-rejoso.html
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BATAS DESA ARJOSARI KECAMATAN REJOSO
ABSTRAK:
a. bahwa guna tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Batas Desa Arjosari Kecamatan Rejoso dengan Peraturan Bupati;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 6 Tahun 2014;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019;
Permendagri No 45 Tahun 2016;
Permendagri No 141 Tahun 2017;
Penetapan Batas Desa ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Arjosari seluas 175.452 Ha
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Enrekang Nomor 90 Tahun 2023
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2023
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 90, BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2023 NOMOR 90
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENREKANG
TAHUN 2023
ABSTRAK:
a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Enrekang Tahun 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Enrekang Nomor 22 Tahun 2022, sesuai hasil
pengendalian dan evaluasi menunjukan adanya ketidak
sesuaian dengan perkembangan keadaan sehingga perlu
dilakukan perubahan sebagaimana ketentuan dalam Pasal
343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Enrekang Nomor 22
Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Enrekang Tahun 2023;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287) sebagaimana telah diubaha dengan UndangUndang
Nomor
2
Tahun
2020
tentang
Kebijakan
Keuangan
Negara
dan
Stabilitas
Sistem
Keuangan
untuk
Penanganan
Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka
Menegah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 243);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 10 Tahun
2008 tentang Sistim Perencanaan Partisipatif Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang (Lembaran Daerah Kabupaten
Enrekang Tahun 2008 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008-2028 (Lembaran
Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun
2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Enrekang Nomor 22 ) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2020 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor
61);
14. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 22 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang
Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun
2022 Nomor 22);
PASAL I : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Enrekang Nomor
22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2022
Nomor 22) diubah
PASAL 1 : Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Enrekang.
PASAL II : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2023.
716
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 90 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 140 ayat (3) Peraturan
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Besaran Insentif, Penerima Insentif, Sumber Insentif, Pemanfaatan dan Alokasi Besaran Insentif dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tebo Nomor 90 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6)
dan Pasal 28 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di
Kabupaten Tebo.
UU No 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU no 14 Tahun 2000; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 30 Tahun 2014; UU No 6 Tahun 2023; PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019; PP No 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PP No 8 Tahun 2016; PP No 11 Tahun 2021; Permendagri No 111 Tahun 2014; Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 4 Tahun 2015; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Permendagri No 20 Tahun 2018; Perda Tebo No 5 Tahun 2023.
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
133
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 90 Tahun 2023
PERBUP Kab. Pekalongan No. 34 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 104 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 104 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan analisis Beban Kerja pada DInas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 656 Tahun 2023 tentang Nomenklatur
Jahatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Instansi Pemerintah, maka Peraturan Bupati
Pekalongan Nomor 104 Tahun 2022 tentang Analisis
Jahatan dan Analisis Behan Kerja pada Dinas
Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten
Pekalongan, perlu ditinjau kembali dan diubah untuk
kedua kalinya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Pekalongan Nomor 104 Tahun 2022 tentang
Analisis .Jabatan dan Analisis Behan Kerja pada Dinas
Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten
Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2021; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 18 Tahun 2022; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 104 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran II Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 104 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2023.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 104 Tahun 2022 diubah.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 90 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2023
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2023.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
