Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan penggunaan produk
dalam negeri di Kabupaten Purbalingga, maka sebagai
upaya untuk mendorong penggunaan Produk Dalam
Negeri dalam pengadaan barang/jasa diperlukan
pengaturan penggunaan Produk Dalam Negeri;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 huruf a
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang
Pemberdayaan Industri, Produk Dalam Negeri wajib
digunakan oleh pengguna Produk Dalam Negeri yaitu
Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non
Kementerian, Lembaga Pemerintah Lainnya, dan Satuan
Kerja Perangkat Daerah dalam pengadaan barang/jasa
apabila sumber pembiayaannya berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, termasuk pinjaman atau hibah dari
dalam negeri atau luar negeri;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/MIND/PER/1/2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang meliputi penggunaan Produk Dalam Negeri, tim P3DN, monitoring, evaluasi, dan pelaporan dan penilaian dan sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2023.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 256 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peta Batas Desa Dawuan Barat Kecamatan Cikampek
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib administrasi, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Cikampek Kecamatan Tirtamulya.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 1 Tahun 2017; Permendagri No. 58 Tahun 2021; Perda Kab. Karawang No. 4 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Peta Batas Desa Cikampek Kecamatan Tirtamulya yang meliputi Ketentuan Umum, Batas Wilayah, Peta Batas Desa, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2023.
7 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 255 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020
tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024, telah
ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2022
tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Kabupaten
Purbalingga Tahun 2021-2026;
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap
Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka Peraturan Bupati
Nomor 121 Tahun 2022 tentang Roadmap Reformasi
Birokrasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 perlu
diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Kabupaten
Purbalingga Tahun 2021-2026.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga yang meliputi pelaksanaan dan rencana aksi, jangka waktu, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan dan pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2023.
Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2022 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 dicabut.
37 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 255 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Batas Desa Dawuan Tengah Kecamatan Cikampek
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan Kepastian Hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu izin dengan Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri Nomor 45 Tahun 2016; Permendagri Nomor 1 Tahun 2017; Permendagri Nomor 58 Tahun 2021; Perda Kab. Karawang No. 4 Tahun 2019
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Peta Batas Desa Dawuan Tengah Kecamatan Cikampek, yang meliputi: Ketentuan Umum; Batas Wilayah; Peta Batas Desa; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2023.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 254 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peta Batas Desa Dawuan Timur Kecamatan Cikampek
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 1 Tahun 2017; Permendagri No. 58 Tahun 2021; Perda Kab. Karawang No. 4 Tahun 2019
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Peta Batas Desa Dawuan Timur Kecamatan Cikampek, yang meliputi: Ketentuan Umum; Batas Wilayah; Peta Batas Desa; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2023.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019
9 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang Nomor 253 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 253, BD Tahun 2023 Nomor 253
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelarasan program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam mengoptimalkan pencapaian sasaran sesuai visi dan misi serta tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Serang tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Serang tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 17 Tahun 2017; PP No. 13 Tahun 2019; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Perda No. 10 Tahun 2016; Perda No. 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No. 11 Tahun 2016 ; Perda No. 1 Tahun 2021; Perda No. 7 Tahun 2021.
Didalam Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang; Bab I Ketentuan Umum Bab II Muatan dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Bab III Penyusunan Renja Perangkat Daerah Bab IV Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2023.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 253 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peta Batas Desa Tegalsari Kecamatan Cilamaya Wetan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib administrasi, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Tegalsari Kecamatan Cimalaya Wetan.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 1 Tahun 2017; Permendagri No. 58 Tahun 2021; Perda Kab. Karawang No. 4 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Peta Batas Desa Tegalsari Kecamatan Cimalaya Wetan yang meliputi Ketentuan Umum, Batas Wilayah, Peta Batas Desa, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2023.
9 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 252 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan arah dan pedoman
dalam penataan Perangkat Daerah sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan Daerah dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
membutuhkan penataan kelembagaan Kecamatan yang
efisien, efektif, dan rasional untuk meningkatkan
koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pemberdayaan masyarakat di
Desa/Kelurahan;
bahwa Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten
Purbalingga sudah tidak sesuai dengan dinamika
perkembangan peraturan perundang-undangan,
sehingga perlu diubah dan disesuaikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja
Kecamatan di Kabupaten Purbalingga;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Purbalingga yang meliputi Kedudukan Dan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2023.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga dicabut.
23 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 252 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peta Batas Desa Sukataini Kecamatan Cilamaya Wetan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib administrasi berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016, perlu disahkan hasil penegasan batas Desa.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 1 Tahun 2017; Permendagri No. 58 Tahun 2021; Perda Kab. Karawang No. 4 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Peta Batas Desa Sukatani Kecamatan Cimalaya Wetan yang meliputi Ketentuan Umum, Batas Wilayah, Peta Batas Desa, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2023.
17 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 251 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan sinkronisasi perencanaan
anggaran antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah
Kabupaten Purbalingga, maka perlu menyusun Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2024;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang meliputi sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa, RKP Desa, dan Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa, prinsip penyusunan APB Desa, kebijakan penyusunan APB Desa, teknis penyusunan APB Desa dan hal khusus lainnya.
Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2023.
52 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
