Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan
akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
diterapkan pembayaran secara non tunai dalam
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
diantaranya dilakukan dengan menggunakan fasilitas Kartu
Kredit Pemerintah Daerah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit
Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, pengaturan operasional
tata cara penggunaan dan penyelenggaraan Kartu Kredit
Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan
Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan
Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Penggunaan KKPD, Pengelola KKPD, UP KKPD, Pengajuan, Penerbitan dan Penggunaan KKPD, Pelaksanaan Pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah Daerah, Penarikan KKPD, Biaya Penggunaan KKPD, Monitoring dan Evaluasi, Pengawasan dan Pembinaan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2024.
61 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 36 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja
pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan
penataan organisasi dan tata kerja pada perangkat
daerah; bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu
dilakukan penyesuaian organisasi dan tata kerja
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten
Boyolali Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu
menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan
fungsi, serta kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dengan Peraturan Bupati; ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Boyolali;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Jabatan Perangkat Daerah, Tata Kerja dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2024.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 110 Tahun 2021 dicabut.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 36 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa
ABSTRAK:
a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 9 Tahun 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, harus disesuaikan dengan kebutuhan pengaturan sehingga perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2004; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 8 Tahun 2006; Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/9/M.PAN/5/2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 88 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi No. 89 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa No. 31 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa No. 10
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa No. 2 Tahun 2021;
Dalam Perbup ini diatur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 36 Tahun 2024
PERBUP Kab. Pesawaran No. 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesawaran Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesawaran
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 Nomor 674
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesawaran
ABSTRAK:
Dalam Rangka melaksanaan ketentuan Pasal 20 Peraturan
Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Untuk
Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pesawaran, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan
organisasi, tugas clan fungsi serta tata kerja.
Dasar Hukum ini adalah UU NO. 33 Tahun 2007; UU NO. 24 Tahun 2007; UU NO. 12 Tahun 2011; UU NO. 23 Tahun 2014; UU NO. 30 Tahun 2014; UU NO. 1 Tahun 2022; UU NO. 20 Tahun 2023; PP NO. 18 Tahun 2016; PP NO. 12 Tahun 2019; PEMENDAGRI NP 46 Tahun 2008; Peraturan Kepala Sadan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008; PEMENDAGRI NO. 80 Tahun 2015; PEMENDAGRI NO. 90 Tahun 2019; PERDA KAB.PESAWARAN NO. 4 Tahun 2021; PERBUP NO. 28 Tahun 2023.
Peraturan PERBUP ini menetapkan mengenai Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Cara Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesawaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2024.
Lampiran File: 4 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 36 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Harga Satuan Pokok Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa perencanaan belanja daerah untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan program dan
kegiatan bidang pekerjaan umum dan perumahan
rakyat serta pelaksanaan pembangunan bangunan
gedung Pemerintah Daerah yang merata perlu
dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, transparan,
dan akuntabel;
b. bahwa pengelolaan belanja daerah di bidang
pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang
efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dilakukan
dengan menyusun perkiraan biaya pekerjaan
konstruksi bangunan gedung pemerintah secara
sistematis,
logis,
akurat, dan
dapat
dipertanggungjawabkan melalui standar harga
satuan pokok;
c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum
terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi
bangunan gedung Pemerintah Daerah, perlu
mengatur standar harga satuan pokok pekerjaan
Konstruksi Bangunan Gedung Pemerintah Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar
Harga Satuan Pokok Pekerjaan Konstruksi
Bangunan Gedung Pemerintah Daerah;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951 ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Harga Satuan Pokok Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2024.
Peraturan Yang Dicabut: Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Standar
Harga Satuan Pokok Kegiatan Pekerjaan Konstruksi
Bangunan Gedung Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
(Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022
Nomor 38),
Jumlah Halaman: 7 HLM, Lampiran: 59 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gianyar Nomor 36 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 36, BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2024 NOMOR 36.
Peraturan Bupati (Perbup) tentang RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2025
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, bahwa Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi untuk
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2025;
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023
Peraturan Bupati Gianyar Nomor 25 Tahun 2024
Ketentuan umum,maksud dan tujuan,pelaksanaan kerja perangkat daerah,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2024.
-
-
12 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kebumen Nomor 36 Tahun 2024
Perbup Kab. Kebumen No. 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 35 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
PERBUP Kab. Kebumen No. 72 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 35 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 35 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan pada Standarisasi Biaya
Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan usulan Satuan Kerja
Perangkat Daerah, perlu mengubah Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 35 Tahun 2023 tentang Standar Harga
Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun
Anggaran 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 8 Tahun
2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 35 Tahun 2023 tentang Standar Harga
Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun
Anggaran 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 35
Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Daerah
Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020;
Peraturan Bupati in mengatur tentang perubahan Standarisasi Biaya Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Kebumen Nomor 35 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2024.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 35 Tahun 2023 diubah.
221 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sragen Nomor 36 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintah
dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan
birokrasi; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada
Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi,
perlu melakukan penyesuaian sistem kerja guna
mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah dan
profesional; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah
Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Mekanisme Kerja, Alur Mekanisme Kerja, Proses Bisnis dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2024.
Peraturan Bupati Sragen Nomor 69 Tahun 2023 dicabut.
52 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 36 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa untuk menindaklanjuti pasal 49 Peraturan Daerah No 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu ditindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Pelaksanaannya dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Pajak Sarang Burung Walet.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 23 Tahun 2014; UU No 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2023; Peraturan Daerah No 8 tahun 2023;
Dalam peraturan ini diatur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung
walet. Diatur mengenai Ketentuan umum; ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak; pendaftaran dan pendataan pajak; pembayaran dan penyetoran; pelaporan kewajiban pengisian dan penyampaian sptpd; ketetapan pajak; surat tagihan pajak; mekanisme penagihan pajak; kedaluwarsa penagihan pajak; penghapusan piutang pajak; keberatan pajak; gugatan pajak; insentif fiskal pajak bagi pelaku usaha; pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan; kemudahan perpajakan daerah; pembetulan dan pembatalan ketetapan; pengembalian kelebihan pembayaran pajak; kerja sama optimalisasi pemungutan pajak; penghimpunan data dan/atau informasi elektronik dalam pemungutan pajak; pemberian dan pemanfaatan insentif; ketentuan peralih; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2024.
Mencabut Peraturan Bupati No 30 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dalam Kabupaten Musi Banyuasin.
44 hlm, lampiran 1 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
