Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Bupati (Perbup)

Menemukan 124.152 peraturan dalam 0,079 detik

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 34 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Mamuju Tengah No. 33 Tahun 2021 tentang KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Download file:

Perbup Nomor 34 Tahun 2024.pdf

kebijakan akuntansi

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 34, BD 2024 (34): 206 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola keuangan daerah, yang meliputi penerimaan dan pengeluaran anggaran, aset daerah, serta pelaporan keuangan untuk memastikan pengelolaan keuangan tersebut berjalan dengan baik, diperlukan adanya kebijakan akuntansi yang jelas terstruktur, dan sesuai dengan standar yang berlaku di indonesia; b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 4 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Permendagri No. 77 Tahun 2020;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021 Nomor 33), diubah. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas: a. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; b. Penyajian Laporan Keuangan; c. LRA dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; d. Kebijakan Akuntansi Neraca; e. Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas; f. Laporan Arus Kas; g. Kebijakan Akuntansi Catatan atas Laporan Keuangan; h. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas; i. Kebijakan Akuntansi Persediaan; j. Kebijakan Akuntansi Piutang; k. Kebijakan Akuntansi Investasi; l. Kebijakan Akuntansi Properti Investasi m. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap; n. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya; o. Kebijakan Akuntansi Kewajiban; p. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO; q. Kebijakan Akuntansi Beban; r. Kebijakan Akuntansi Belanja; s. Kebijakan Akuntansi Transfer; t. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan; u. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan; v. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan; dan w. Laporan Keuangan Konsolidasi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2024.
Perbup Mamuju tengah Nomor 33 Tahun 2021
206 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pati Nomor 34 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Mengubah

Perbup Kab. Pati No. 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Download file:

Perbup Pati Tahun 2024 No 34_ocr.pdf

APBD

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 34, BD.2024/NO.34

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Pati perlu melakukan penyesuaian alokasi anggaran dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pengelolaan belanja Badan Layanan Umum Daerah diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume pelayanan yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Bupati Pati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kayen, pengelolaan belanja Badan Layanan Umum Daerah diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume pelayanan; bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf b dan huruf c, Rumah Sakit Umum Daerah Kayen mengajukan usulan penggunaan dana Ambang Batas Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Tahun Anggaran 2024 untuk melaksanakan belanja yang bersumber dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah, dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan, dialokasikan untuk mendanai kebutuhan dan prioritas daerah dalam rangka peningkatan perekonomian, Pemerintah Kabupaten Pati perlu melakukan pergeseran anggaran belanja daerah sesuai ketentuan dimaksud; menyikapi usulan beberapa Organisasi Perangkat Daerah berkenaan dengan pergeseran antar obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2024; Peraturan Bupati Pati Nomor 31 Tahun 2024;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Ketentuan Pasal 2 diubah dan Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IVb, dan Lampiran Vb diubah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2024.
Peraturan Bupati Pati Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diubah.
6 halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 34 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Penjualan Hasil Produksi Benih Ikan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Ikan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ulu TImur

Abstrak

Perikanan dan Kelautan Standar / Pedoman

Download file:

Perbup OKUT Nomor 34 Tahun 2024.pdf

penjualan hasil produksi benih ikan-petunjuk pelaksanaan

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 34, BD.2024/NO.34, Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjualan Hasil Produksi Benih Ikan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Ikan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ulu TImur

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur melalui Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Balai Benih Ikan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menyediakan Benih Ikan yang unggul sebagai upaya pemenuhan kebutuhan benih ikan bagi pembudidaya ikan, Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) serta penebaran ikan diperairan umum (Restoking) serta bahwa penjualan hasil produksi benih ikan di UPTD Balai Benih Ikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien dalam rangka usaha pelayanan dan penyediaan kebutuhan benih ikan untuk masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dipandang perlu diatur mekanisme pemanfaatannya.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 37 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2014; UU No 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No 1 Tahun 2024.
Dalam peraturan ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjualan Hasil Produksi Benih Ikan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai UPTD Balai Benih Ikan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Balai Benih Ikan yang selanjutnya disingkat BBI adalah sarana pemerintah untuk menghasilkan benih ikan dan untuk membina usaha budidaya ikan rakyat dalam rangka peningkatan produksi perikanan. Hasil produksi benih ikan adalah larva benih ikan dalam umur, ukuran dan bentuk tertentu. Diatur mengenai Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Tugas dan Fungsi; Jenis Benih Ikan dan Harga Penjualan; Tata Cara Pengelolaan Penjualan Hasil Pembenihan Ikan; Pemanfaatan Penjualan; Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2024.
6 hlm, Lampiran 1 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunung Mas Nomor 34 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama

Abstrak

Pendidikan

Download file:

Perbup Gunung Mas No. 34 Tahun 2024.pdf

pendidikann-sekolah

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 34, BD Tahun 2024 No. 729

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama

ABSTRAK:

a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan berkualitas sesuai standar nasional dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kehidupan masyarakat untuk peningkatan mutu pendidikan; b. bahwa untuk mendorong proses transformasi satuan pendidikan agar dapat meningkatkan capaian hasil belajar peserta didik secara holistik baik dari aspek kompetensi kognitif (literasi dan numerasi) maupun non kognitif (karakter) dalam mewujudkan profil pelajar pancasila serta transformasi yang diharapkan tidak hanya terbatas pada satuan pendidikan, melainkan dapat memicu terciptanya ekosistem perubahan dan gotong royong ditingkat daerah dan nasional sehingga perubahan yang terjadi dapat meluas dan melembaga; c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap program sekolah penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data perlu diatur pedoman pelaksanaan dalam Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya Dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahu 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah; 10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 313; 11. Peraturan Bupati Kabupaten Gunung Mas Nomor 22 Tahun 2021 tentang Program Pendidikan Hebat Gunung Mas Cerdas; 12. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta TataKeja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas.
1. Ketentuan Umum; 2. Tugas dan Tanggung Jawab Program Sekolah Penggerak; 3. Tugas dan Tanggung Jawab Implementasi Kurikulum Merdeka; 4. Tugas dan Tanggung Jawab Perencanaan Berbasis Data; 5. Pendampingan Program; 6. Monitoring dan Evaluasi Program; 7. Alokasi Anggaran; 8. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2024.
12 Halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Timur Nomor 34 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Mengubah sebagian

Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur

Download file:

Perbup Bartim 34 2024.pdf

perjalanan dinas

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 34, BD Tahun 2024 No. 214

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesian Nomor 12 P/HUM/2024 mengenai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional di cabut, serta surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor SE-1PK/2024 dan Nomor 900.1.15.1/16208/Keuda, sehingga, maka Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur Perlu diubah dan disesuaikan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Ka bu paten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Ketentuan Pasal 1 diubah; Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah dan ditambah tiga ayat; Ketentuan ayat (15) Pasal 7 diubah; Ketentuan ayat (4) Pasal 9 dihapus; Ketentuan ayat (4) Pasal 26 dihapus; Ketentuan dalam Lampiran XI huruf C, huruf E, dan huruf H Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 186) diubah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2024.
Mengubah Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur
35 halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 34 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perbup Kobar No. 34 Tahun 2024.pdf

Retribusi

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 34, BD Tahun 2024 No. 34

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar

ABSTRAK:

bahwa struktur dan besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pasar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan penyesuaian besaran tarif dengan memperhatikan perkembangan pelayanan kepada Masyarakat baik pengguna jasa maupun penyedia jasa pada sektor perdagangan serta pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Masyarakat; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, peninjauan tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
1. Ketentuan Umum; 2. Penetapan Tarif; 3. Kewajiban Pedagang; 4. Ketentuan Peralihan; dan 5. Ketentuan Penutup. Pasal 6: Bagi pedagang yang belum melunasi tunggakan pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar yang menjadi tanggungannya di masa periode sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, maka diwajibkan untuk melunasi dengan tarif sesuai Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Dispensasi Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2024.
11 Halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Soppeng Nomor 34 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR : 34 TAHUN 2024 TENTANG KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Download file:

PERATURAN BUPATI SOPPENG NO.34 TAHUN 2024.pdf

KEPARIWISATAAN

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 34, BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2024 NOMOR 34

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR : 34 TAHUN 2024 TENTANG KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 100); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2020-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 134);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III TIM KOORDINASI KEPARIWISATAAN BAB III TATA KERJA DAN MEKANISME KOORDINASI BAB IV HUBUNGAN KOORDINASI BAB V PENDANAAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2024.
PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR : 34 TAHUN 2024
6

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ende Nomor 34 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Tata Cara Penilaian Penetapan Perhitungan dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perbup Ende No. 34 Tahun 2024.pdf

penilaian-cara-tata

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 34, Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 Nomor 34

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penilaian Penetapan Perhitungan dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (7), Pasal 37 ayat (3), Pasal 86 ayat (5) dan Pasal 124 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapakan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penilaian, Perhitungan, Penetapan dan Penagihan PBB-P2.
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peratuaran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07 /2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Penilaian; Bab 3. Penetapan; Bab 4. Perhitungan; Bab 5. Penagihan; Bab 6. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2024.
14 halaman; 12 halaman lampiran

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pekalongan Nomor 34 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 106 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Pekalongan No. 92 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 106 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan
PERBUP Kab. Pekalongan No. 36 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 106 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan

Download file:

1726022518-17. Salinan Pe...2024 Dinas Arpus.pdf

analisis jabatan - analisis beban kerja

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 34, BD.2024/No.34

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 106 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan

ABSTRAK:

bahwa dengan adanya penyesuaian nomenklatur jabatan pelaksana pada Perangkat Daerah berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 106 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 92 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 106 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Ka bu paten Pekalongan, perlu disesuaikan dan diubah untuk ketiga kali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 106 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kahupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 20 Tahun 2022; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 106 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 106 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2024.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 106 Tahun 2022 diubah.
5 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 34 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif

Abstrak

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan / Wanita

Download file:

Perbup Polman Nomor 34 Tahun 2024.pdf

anak usia dini

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 34, BD 2024 (34): 12 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif

ABSTRAK:

a. bahwa untuk memenuhi hak anak atas tumbuh kembang optimal, peningkatan kesehatan, rangsangan pendidikan, gizi, pengasuhan, perawatan, perlindungan, dan kesejahteraan, maka diperlukan upaya simultan, sistematis dan menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan; b. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang optimal sangat ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini yaitu sejak janin sampai anak berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan dan keceriaan, pematangan emoasional, spiritual, dan kesejahteraan; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perpres No. 60 Tahun 2013;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang arah kebijakan, penyelenggara PAUD-HI, tugas dan tanggung jawab, gugus tugas, pesan serta masyarakat, pembiayaan, penghargaan, pembinaan dan pengawasan, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2024.
12 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Bupati (Perbup)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT