SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATAKERJA JABATAN
2004
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2004/No. 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tatakerja Jabatan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 13 Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Banyumas dan dalam rangka sebagai pedoman
operasional untuk peningkatan kinerja organisasi, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Tugas Pokok,
Fungsi, Uraian Tugas, dan Tatakerja Jabatan Pada Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/SKBIM.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 T ahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas jabatan, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2004.
15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2004
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan telah berakhimya Tahun Anggaran 2003 perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003; bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan pasal 86 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2003
PERBUP ini mengatur tentang perhitungan APBD Kab. Pati Tahun Anggaran 2003
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2004.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 279 Tahun 2003
PERBUP - PENGATURAN ROUTE DAN PENGADAAN ANGKUTAN PEDESAAN DI KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN BANJARNEGARA
2003
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 279, LD.2002/No.30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengaturan Route Dan Pengadaan Angkutan Pedesaan Di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan
keselamatan angkutan penumpang serta peningkatan
perekonomian rakyat khususnya di wilayah
Kecamatan Susukan, dipandang perlu diatur route dan
pengadaan angkutan pedesaan di Kecamatan Susukan
Kabupaten Banjarnegara; bahwa berdasarkan pertimbangan hal dimaksud pada
huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.38 Tahun 1999; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.84 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4
Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10
Tahun 2002
Pengaturan Route Dan Pengadaan Angkutan Pedesaan; Besarnya Tarif; Pelaksaan dan Pengawasan; Jangka Waktu; Ketentuan Lain-Lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2003.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 34 Tahun 2003
PERDA - PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 284 TAHUN 2001 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
2003
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, LD.2003/No.6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 284 Tahun 2001 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Penggunaan Pakaian eri Sipil di Seragam Dinas Pegawai Neg Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, khususnya jenis Pakaian Dinas Harian Lapangan (PDHL) untuk Pegawai Negeri Sipil wanita, dipandang perlu diubah Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 248 Tahun 2001 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42 ); Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890 ); Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839 ); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- undang Nomor 13 Tahun 1950 ( Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 49); Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah; Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 248 Tahun 2001 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 248
Tahun 2001 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2003.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2003
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 guna pencapaian program dan sasaran pembangunan dengan didukung administrasi yang tertib dan dapat dipertanggung jawabkan, maka perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabuapten Pati Tahun 2003; bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1980; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 5 Tahun 1997; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2001; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001; Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP-54/A/2000 dan Nomor KEP-247/M.PPN/04/2002; Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Repuplik Indonesia dan
Kepala Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional Nomor : KEP-
82/ A/2000 dan Nomor 6126/D.2/11/2000; Keputusan Menteri Dal am Negeri Nomor 43 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Pati nomor 1 Tahun 2003
PERBUP ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan ABPD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2003.
130 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 686 Tahun 2002
PERBUP - PENYELENGGARAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI
2002
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 686, LD.2002/No.64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri
ABSTRAK:
bahwa penempatan tenaga kerja ke Luar Negeri
merupakan upaya peningkatan kesejahteraan tenaga
kerja dan keluarganya serta pengembangan kualitas
sumber daya manusia; bahwa penempatan tenaga kerja ke Luar Negeri harus
dilaksanakan secara terpadu antara Pemerintah dan
Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia/Kantor
Cabang Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia; bahwa untuk mencegah kekosongan hukum terhadap
penyelenggaraan penempatan tenaga kerja sebagai- mana tersebut di atas, sambil menunggu berlakunya
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri,
maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951; Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002; Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP- 92/MEN/1998; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 31
Tahun 2000.
Penempatan TKI; Kantor Cabang PJTKI; Hak dan Kewajiban; Kewajiban; Penyuluhan dan Pendapatan; Pendaftaran dan Seleksi CTKI; Kelengkapan Proses dan Dokumen TKI; Perjanjian Penempatan; Rekomendasi Pasport; Asrama/Akomodasi; Perlindungan dan Masa Penempatan TKI; Pembiayaan; Pembinaan dan Pengembangan; Pengendalian dan Pengawasan; Purna Penempatan TKI.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2002.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 471 Tahun 2002
PERATURAN BUPATI (PERBUP) - PEDOMAN PENGADAAN GURU TIDAK TETAP UNTUK SD, SLTP, SMU/SMK
2002
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 471, 19/07/2002
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Guru Tidak Tetap Untuk SD, SLTP, SMU/SMK
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka upaya untuk memenuhi
kekurangan Guru untuk SD, SLTP, SMU / SMK
dipandang perlu diangkat Guru Tidak Tetap; bahwa untuk pelaksanaan tersebut perlu diatur Pedoman Pengadaan Guru Tidak Tetap; bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890 ); Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja ( Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3468 ); Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3702 ); Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839 ); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- undang Nomor 13 Tahun 1950 ( Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59 ); Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja ( Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3520 ); Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03/MEN/1994 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Tenaga Kerja Borongan, dan Tenaga Kerja Kontrak; Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 79 Tahun 2002 tentang Pegawai Tidak Tetap ( Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 16 Seri E ).
Kedudukan; Persyaratan, Pengumuman Dan Lamaran; Penyaringan Dan Kriteria Penilaia; Pengangkatan; Hak Dan Kewajiban; Jaminan Sosial Tenaga Kerja; Pemberhentian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2002.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 249 Tahun 2002
KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA - PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN KABUPATEN BANJARNEGARA
2002
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 249, LD.2002/No. 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa guna meningkatkan pelayanan umum di bidang perijinan kepada masyarakat yang merupakan perwujudan dan fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat dan abdi negara, maka dipandang perlu dibentuk Kantor Pelayanan Perijinan Kabupaten Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut di atas, sambal menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Kabupaten Banjarnegara, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42 ); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685 ) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048 ); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839 ); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848 ); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ( Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59 ); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952 ); Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165 ); Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139 ); Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden; Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perijinan di Bidang Usaha; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1983 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota; Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pedoman Pembentukan Kantor Pelayanan Terpadu di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
Hakekat Dan Azas Pelayanan Perijinan; Kedudukan Dan Pembentukan; Jenis-Jenis Pelayanan Perijinan; Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi; Tata Kerja; Ketentuan Lain-Lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2005.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 229 Tahun 2002
PERBUP - PEMBAGIAN WILAYAH DUSUN DI DESA PURWOREJO KECAMATAN PURWOREJO KLAMPOK
2002
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 229, LD.2002/No.26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembagian Wilayah Dusun Di Desa Purworejo Kecamatan Purworejo Klampok
ABSTRAK:
bahwa atas usul Kepala Desa Purworejo setelah
mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa
(Baperdes) telah dilakukan pembagian wilayah desa
yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang
Pemecahan Dusun; bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Peraturan
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 07 Tahun
2000 tentang Pembentukan, penghapusan dan/atau
penggabungan desa, pembagian wilayah desa di
atas setelah dilakukan penelitian dan pertimbangan
dinyatakan memenuhi syarat; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetap- kan dengan Keputusan Bupati.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara
RI Tahun 1950 Nomor 42 ); Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 3839 ); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- undang Nomor 13 Tahun 1950 ( Berita Negara RI
Tahun 1950 Nomor 59 ); Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001
tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai
Desa ( Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor
142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4155 );Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001
tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai
Desa ( Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor
142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4155 ); Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
02 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja
Pemerintah Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 13 Seri D
Nomor 4 ); Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
03 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa
( Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
2000 Nomor 14 Seri D Nomor 5 ); Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
06 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
( Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
2000 Nomor 17 Seri D Nomor 8 ); Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
07 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan
dan/atau Penggabungan Desa ( Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 18
Seri D Nomor 9 ); Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
25 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Desa dan Perangkat Desa ( Lembaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000
Nomor 38 Seri D Nomor 19 ).
Keputusan Bupati Banjarnegara Tentang Pembagian Wilayah Dusun Di Desa Purworejo Kecamatan Purworejo Klampok Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2002.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 167 Tahun 2002
PERBUP - PEMBAGIAN WILAYAH DUSUN DI DESA PEKASIRAN KECAMATAN BATUR
2002
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 167, LD.2002/No.24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembagian Wilayah Dusun Di Desa Pekasiran Kecamatan Batur
ABSTRAK:
bahwa atas usul Kepala Desa Pekasiran setelah
mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa
(Baperdes) telah dilakukan pembagian wilayah desa
yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang
Pembagian Wilayah Dusun di Desa Pekasiran; bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Peraturan
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 07 tahun
2000 tentang Pembentukan, penghapusan dan/atau
penggabungan desa, pembagian wilayah desa di
atas setelah dilakukan penelitian dan pertimbangan
dinyatakan memenuhi syarat; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara
RI Tahun 1950 Nomor 42 ); Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 3839 ); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- undang Nomor 13 Tahun 1950 ( Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59 ); Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001
tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai
Desa ( Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor
142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4155 ); Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
02 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja
Pemerintah Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 13 Seri D
Nomor 4 ); Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
03 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa
( Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
2000 Nomor 14 Seri D Nomor 5 ); Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
06 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
( Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
2000 Nomor 17 Seri D Nomor 8 ); Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
07 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan
dan/atau Penggabungan Desa ( Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 18
Seri D Nomor 9 ); Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
25 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Desa dan Perangkat Desa ( Lembaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000
Nomor 38 Seri D Nomor 19 ).
Keputusan Bupati Banjarnegara Ten- Tang Pembagian Wilayah Dusun Di Desa Pekasiran Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2002.
5 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
