Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Para Pejabat Dalam Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 231 Tahun 2008
Perbup Kab. Banjarnegara No. 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 287 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Banjarnegara
Mengubah
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 287 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Banjarnegara
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 231, BD.2008/No.10 Seri E
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 287 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 287 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Banjarnegara pada sebagian Lampiran I sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini serta perlu disesuaikan dan diadakan perubahan, maka dipandang perlu diatur kembali Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banjarnegara yang lebih menunjang keberhasilan pelaksanaan Alokasi Dana Desa serta mempermudah dalam penetapan pemberian dana;
b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu diatur
dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001;Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001;Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2008;Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2008.
peraturan ini memuat Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi
Dana Desa (ADD) Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I Peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2008.
42 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 227 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Garut
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 210 Tahun 2008
PENGELOLAAN KEUANGAN - BADAN LAYANAN UMUM DAERAH - KABUPATEN KERINCI
2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 206, BD.2008/NO.206
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Kerinci
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam mamajukan kesejateraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat;
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6), Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum, perlu menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD kepada SKPD atau Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah kabupaten Kerinci.
UU No. 58 Tahun 1958; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahyun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 119/PMK.05/2007; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Perda No. 12 Tahun 2007; Perda No. 15 Tahun 2007.
Perbup ini mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten Kerinci, meliputi: Asas dan Tujuan; Persyaratan,Pengusulan, Tim Penilai dan Penetapan PPK-BLUD; Tatakelola; Dewan Pengawas; Status Kelembagaan; Remunerasi; Standar Pelayanan Minimal; Tarif Layanan; Pendapatan dan Biava Blud; Perencanaan dan Penganggaran; Pelaksanaan Anggaran; Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Pembinaan dan Pengawasan; Evaluasi dan Penilaian Kinerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2008.
38 hlm.; Lampiran 7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kerinci No. 202 Tahun 2008
PETUNJUK UMUM OPERASIONAL - PENYELENGGARAAN - KREDIT USAHA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT - KABUPATEN KERINCI
2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 202, BD.2008/NO.202
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK UMUM OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KREDIT USAHA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT (KUPEM) KABUPATEN KERINCI
ABSTRAK:
Salah satu upaya untuk membantu petani dan usaha kecil dan menengah dalam mengatasi keterbatasan kebutuhan modal dalam rangka peningkatan pendapatannya adalah dengan Kredit Usaha Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (KUPEM).
UU No. 58 Tahun 1958; UU No. 23 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Perda No. 15 Tahun 2007.
Perbu Ini mengatur mengenai Petunjuk Umum Operasional Penyelenggan Kredit Usaha Pemberdayaan Ekonomi Masyarkat (KUPEM) Kabupaten Kerinci.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2008.
4 hlm.; Lampiran 10 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 167 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 135 Tahun 2008
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (BP.PBB) Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di
Kabupaten Banyumas telah diatur dengan Keputusan Bupati
Banyumas Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembagian Biaya
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PB PBB) Kabupaten
Banyumas; bahwa dengan adanya penataan kelembagaan perangkat daerah
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah, maka Keputusan Bupati Banyumas sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai dan perlu ditinjau
kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian 81aya
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PB PBB) Kabupaten
Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2008.
5 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 133 Tahun 2008
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem Dan Prosedur Teknis Penyusunan Analisis Standar Belanja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (1) sampai (4) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, penyusunan anggaran dilaksanakan dengan
memberikan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang
digunakan dalam bentuk analisis standar belanja; bahwa untuk mengimplementasikan standar analisis belanja diperlukan
Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Penyusunan Analisis
Standar Belanja Kabupaten Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Sistem dan Prosedur Teknis Penyusunan Analisis Standar Belanja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2008.
77 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
