Keputusan Bupati Pemalang Nomor 26 D Tahun 2002 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat SLTP, SMU dan SMK Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Kepala Sekolah Dan Kepala Tata Usaha Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang maka dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang pengelolaan Sekolah Menengah Pertama Negeri, perlu menetapkan Uraian Tugas Jabatan Kepala Sekolah dan Kepala Tata Usaha pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Kepala Sekolah dan Kepala Tata Usaha pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Susunan Organisasi
Bab III Uraian Tugas
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2006.
Keputusan Bupati Pemalang Nomor 26 D Tahun 2002 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat SLTP, SMU dan SMK Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang dicabut.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 56 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Kepala Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pembentukan Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang, maka dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang pengelolaan Sanggar Kegiatan Belajar perlu menetapkan Uraian Tugas Jabatan Kepala Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Kepala Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; ndang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 22 Tahun 2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Susunan Organisasi
Bab III Uraian Tugas
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2006.
Keputusan Bupati Pemalang Nomor 26 C Tahun 2002 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pemalang dicabut.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 55 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Kepala Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang, maka dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang pengelolaan Pendidikan Kecamatan perlu menetapkan Uraian Tugas Jabatan Kepala Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Kepala Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Susunan Organisasi
Bab III Uraian Tugas
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2006.
Keputusan Bupati Pemalang Nomor 26 F Tahun 2002 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Cabang Dinas Pendidikan dicabut.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 55 Tahun 2006
PERBUP - PEDOMAN OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) MODEL DI KABUPATEN BANYUMAS
2006
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 55, BD.2006/No.38
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Operasional Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Model Di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa untuk mengoptimalkan kinerja, efektifitas dan efisiensi kegiatan
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) agar dapat memenuhi asuhan dini
kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan,
mempertahankan dan meningkatkan status gizi serta derajat kesehatan
ibu dan anak perlu mengintegrasikan kegiatan Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD), Bina Keluarga Balita (8KB), Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga (UP2K), dan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam
bentuk Posyandu Model; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasifguna dipandang
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 32 T ahun 2004; Peraturan Gubernur Jawa Tengah; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2006; Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 411.2.05/60/2003
Pedoman Operasional Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Model Di Kabupaten Banyumas
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2006.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 54 Tahun 2006
Keputusan Bupati Pemalang Nomor 26 D tahun 2002 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat SL TP, SMU dan SMK Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Kepala Sekolah Dan Kepala Tata Usaha Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Atas Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang maka dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang pengelolaan Sekolah Menengah Atas Negeri, perlu menetapkan Uraian Tugas Jabatan Kepala Sekolah dan Kepala Tata Usaha pada Sekolah Menengah Atas Negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Kepala Sekolah dan Kepala Tata Usaha pada Sekolah Menengah Atas Negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Susunan Organisasi
Bab III Uraian Tugas
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2006.
Keputusan Bupati Pemalang Nomor 26 D tahun 2002 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat SL TP, SMU dan SMK Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang dicabut.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 54 Tahun 2006
PERBUP - PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI LINGKUNGA PEMERINTAHAN KANUPATEN BANYUMAS TAHUN 2006
2006
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 54, BD.2006/No.37
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banyumas Tahun 2006
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar serta pengelolaan sekolah dasar negeri yang berada dalam satu kompleks di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, perlu melakukan upaya penggabungan sekolah dasar negeri; bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggabungan (regrouping) 103 (seratus tiga) sekolah dasar negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005
Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banyumas Tahun 2006
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2006.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 53 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Kepala Unit Pengelola Pengairan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Pengelola Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang, maka dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang pengelolaan pengairan perlu menetapkan Uraian Tugas Jabatan Kepala Unit Pengelola Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Uraian Tugas Jabatan Kepala Unit Pengelola Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 26 Tahun 2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Susunan Organisasi
Bab III Uraian Tugas
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2006.
Keputusan Bupati Pemalang Nomor 26 E Tahun 2002 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Cabang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang dicabut.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 52 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Kepala Unit Pengelola Bina Marga Dan Permukiman Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Pengelola Bina Marga dan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang, maka dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang pengelolaan Bina Marga dan Permukiman, perlu menetapkan Uraian Tugas Jabatan Kepala Unit Pengelola Bina Marga dan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Jabatan Kepala Unit Pengelola Bina Marga dan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 25 Tahun 2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Susunan Organisasi
Bab III Uraian Tugas
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2006.
Keputusan Bupati Pemalang Nomor 26 E Tahun 2002 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Cabang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang dicabut.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 51 Tahun 2006
PERBUP - PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PELAKSANA PENANGANAN BENCANA (SATLAK PB) KABUPATEN BANYUMAS
2006
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 51, BD.2006/No.9
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penanggulangan bencana secara tepat,
cepat, dan terpadu perlu dilakukan penataan kembali tugas,
fungsi dan susunan organisasi Satuan Pelaksana
Penanggulangan Bencana sesuai Peraturan Presiden RI Nomor
83 Tahun 2005 tanggal 29 Desember 2005 tentang Sadan
Koordinasi Nasional Penanganan Bencaria; bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka perlu mengatur kembali Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB)
Kabupaten Banyumas dengan Peraturan Bupati.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974; Undang-undang Nornor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi; Organisasi; Tata Kerja; Pembiayaan Dan Bantuan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2006.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 50 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2006/No. 3 Seri D
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Eselon Jabatan Camat di Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah disebutkan
Jabatan Camat adalah jabatan Eselon III a, untuk itu
sambil menunggu diterbitkannya Peraturan Daerah
tentang Susunan, Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, jabatan
Eselon Camat perlu disesuaikan;bahwa guna maksud tersebut di atas, maka
pengaturan penyesuaian jabatan Eselon Camat perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974.
memuat ketentuan umum; struktur eselon jabatan camat; dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2006.
3 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
