Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra Dan Aksara Sunda
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2009.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 18 Tahun 2009
UNIT PELAKSANA TEKNIS LIMBAH, TEMPAT PENGOLAHAN AKHIR, DAN INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH TINJA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2009/No.17 Seri D Nomor 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Limbah, Tempat Pengolahan Akhir, dan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 110
ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok,
Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Limbah, Tempat Pengolahan Akhir dan Instalasi
Pengolahan Limbah Tinja pada Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Purworejo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor u7 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, organisasi, tata kerja, kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2009.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 18 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi (JDI) Hukum Di Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Informasi Hukum yang tepat,
cepat, akurat, lengkap dan terpadu serta sebagai upaya pembinaan dan
pembangunan bidang Hukum di Kabupaten Demak, diperlukan adanya
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang dikelola secara
Profesional, Efektif dan Efisien;
bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a, perlu dibentuk
Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum di Kabupaten Demak
yang dibentuk oleh Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan
huruf b, perlu menerbitkan Peraturan Bupati Pembentukan tentang Jaringan
Dokumentasi Dan Informasi ( JDI ) Hukum di Kabupaten Demak;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pembentukan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi (JDI) Hukum Di Kabupaten Demak yang meliputi Maksud Dan Tujuan, Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi, Pelaksana JDI Hukum, Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2009.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 18 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengeluaran Dana Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Pembiayaan Dukungan Kelancaran Kegiatan Pemilihan Umum Tahun 2009 Sebesar Rp.3.999.204.000
ABSTRAK:
Bahwa Untuk Mendukung Kelancaran Penyelenggaran Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2009 Di Kabupaten Penajam Paser Utara, Pemerintah Daerah Perlu Memberi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Dimaksud
Dasar Hukum Peraturan Ini : UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2007; PP No. 58 Tahun 2005; Pepres RI No. 4 Tahun 2009; Permendagri No. 13 Tahun 2006.
Peraturan Bupati Tentang Pengeluaran Dana Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Pembiayaan Dukungan Kelancaran Kegiatan Pemilihan Umum Tahun 2009 Sebesar Rp. 3.999.204.000
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2009.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jember No. 18 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Resor Perkebunan dan Kehutanan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun
2008 tentang Oganisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten
Jember, agar dalam pelaksanaan sebagian Operasional
Kegiatan Teknis Penunjang Dinas Perkebunan dan Kehutanan
lebih optimal dalam pelayanan pada masyarakat perlu
membentuk dan menetapkan Unit Pelaksana Teknis Resor
Perkebunan dan Kehutanan Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Kabupaten Jember;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember ;
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember;
Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember;
Susunan Organisasi UPT Resor Perkebunan dan Kehutanan terdiri dari :
a. Kepala UPT;
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok jabatan fungsional;
UPT Resor Perkebunan dan Kehutanan mempunyai kedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Dengan diberlakukan Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Nomor 57 Tahun 2004 tanggal 10 Maret 2004 tentang UPT Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jember dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prosedur Tetap Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya iklim usaha yang
kondusif dan berwawasan lingkungan diperlukan Analisis Mengenai
Dampak lingkungan Hidup (AMDAL); bahwa guna terciptanya kepastian hukum, meningkatnya kualitas, efektivitas, efisiensi serta transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL diperlukan Prosedur Tetap Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
Banyumas tentang Prosedur Tetap Penilaian Analisis Mengenai
Dampak lingkungan Hidup (AMDAL);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Prosedur Tetap Dan Mekanisme Penilaian AMDAL; Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2009.
13 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2009
Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 432 Tahun 2006 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi, Jabatan Struktural pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Karanganyar, lebih berdaya guna dan berhasil guna maka perlu disusun Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Karanganyar; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut huruf a perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati Karanganyar;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahtin 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Susunan Organisasi
Bab III Uraian Tugas dan Fungsi
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2009.
Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 432 Tahun 2006 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi, Jabatan Struktural pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar dicabut.
17 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
