PERUBAHAN -ATAS PERATURAN GUBERNUR -GORONTALO NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PERJALANAN DINAS -DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH -PROVINSI GORONTALO-PERGUB
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 34, BD.2018/NO.34
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo nomor 3 tahun 2018 tentang perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintah daerah Provinsi Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan amanat Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, belum mengakomodir perjalanan dinas pindah bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan, diperbantukan pada Pemerintah Provinsi Gorontalo
UU No. 38 Tahun 2000 ; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 ; PP No. 58 Tahun 2005 ; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 11 Tahun 2017 ; Permendagri No. 13 Tahun 2006 ; Perda Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 ; Perda Nomor 11 Tahun 2016 ; Perda Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2017 ;
Perarutran Gubernur ini mengatur tentang perubahan atas peraturan Gubernur Gorontalo nomor 03 tahun 2018 tentang perjalanan dinas di lingkungan pemerintahan provinsi gorontalo
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2018.
Peraturan Yang diubah : Pergub no 03 tahun 2018; ketentuan pasal 16 ayat 1 dan ayat 5; ketentuan lampiran VII
-
Peraturan Gubernur ini terdiri dari 7 halaman dengan lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 34 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Untuk perencanaan dan penganggaran pengadaan barang/jasa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, diperlukan pedoman harga satuan barang dan jasa yang dibakukan secara komprehensif.
UU No 23 Th 2000; UU No 1 Th 2004; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 58 Th 2005; PP No 27 Th 2014; Perpres No 54 Th 2010 yg telah diubah dg Perpres No 4 Th 2015; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah dg Permendagri No 21 Th 2011; Permendagri No 19 Th 2016; Perda Prov Banten No 7 Th 2006.
1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Dasar Perhitungan Dan Penjelasan Teknis; 4. Ketentuan Lain-Lain; 5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2018.
11 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 34 Tahun 2018
PERGUB Prov. Sulawesi Tengah No. 40 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
ABSTRAK:
bahwa Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah telah dibentuk dengan Peraturan Gubernur yang baru sehingga Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang urusan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan kantor dan aset, pengangkatan dalam jabatan pada UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan UPT Pengembangan Produksi Industri Pangan dan Kerajinan Daerah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2018.
11 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 34 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja Inspektorat Daerah Dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan
Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata
Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah Provinsi
Sulawesi Barat; beberapa tugas dan fungsi Badan Daerah yang diatur
dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun
2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum
mewadahi beberapa tugas dan fungsi urusan pemerintahan
sesuai dengan perkembangan kebutuhan Daerah, sehingga
Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2016
perlu diubah;
UU No 26 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016;
dalam peraturan gubernur ini diatur tentang perubahan struktur organisasi, Tugas pokok dan fungsi atas beberapa OPD Badan dan Inspektorat
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2018.
Merubah pergub No 46 Tahun 2016
lampiran : 8 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 34 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan arahan kebijakan dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah maka perlu ditetapkan pedoman pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah yang efektif,efisien, akuntabel, transparan dan memiliki fleksibilitas sehingga memberikan nilai tambah dan peningkatan dalam pelayanan kesehatan jiwa sebagai pusat rujukan di Provinsi Kalimantan Barat;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No 25 Tahun 1956, UU No 23 Tahun 2005, UU No 36 Tahun 2009, UU No 44 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, UU No 18 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 23 Tahun 2005, PP No 56 Tahun 2005, PP No 58 Tahun 2005, PP No 54 Tahun 2010, Permendagri No 61 Tahun 2007, Permendagri No 13 Tahun 2006, permenkeu No 08/PMK.02/2006, Permenkeu No 66/PMK.02/2006, Permenkeu No 109/PMK.05/2007, Permenkes No 129/Menkes/SK/II/2008, Permendagri No 53 Tahun2011, Kepmenkes No 582/Menkes/SK/VI/1997, Kepmenkes No 703/Menkes/SK/IX/2006, Pergub No 72 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini mengatur ketentuan umum; perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan anggaran; akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban; tarif layanan; standar pelayanan minimal; pejabat pengelola dan pegawai; dewan pengawas; rumenerasi; pembinaan dan pengawasan; evaluasi dan penilaian kinerja; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2018.
Pergub ini terdiri dari 49 hlm peraturan
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 34 Tahun 2018
PENDELEGASIAN KEWENANGAN - PERIZINAN - NONPERIZINAN - KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU - PROVINSI JAMBI - PERUBAHAN
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 34, BD.2018/NO.34
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAMBI
ABSTRAK:
Dengan adanya perubahan nama-nama izin di bidang penanaman modal dan penambahan objek perizinan dan nonperizinan, maka Lampiran III pada Pergub No.31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi perlu diganti;
Untuk menindaklanjuti Kepgub Jambi No. 1446/KEP.GUB/ITPROV-1.2/2017 tentang Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Jambi, perlu pelimpahan seluruh kewenangan perizinan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.
UU Darurat No. 19 Tahun 1957 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 96 Tahun 2012; Perpres No. 90 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 86 Tahun 2012; Perpres No. 97 Tahun 2014; Permendagri No. 24 Tahun 2006; Permendagri No. 6 Tahun 2007; PermenpanRB No. 15 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 100 Tahun 2016; Perka BKPM No. 15 Tahun 2015; Perda No. 10 Tahun 2012; Perda No. 8 Tahun 2016; Pergub No. 54 Tahun 2016.
Pergub ini mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2018.
Mengubah Lampiran III.
4 hlm.; Lampiran 12 hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 33 Tahun 2018
PERGUB Prov. Gorontalo No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pemberian dan Pemanfaatan Insentif atas Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah
MEKANISME -PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN -INSENTIF -ATAS PEMUNGUTAN PAJAK -DAN RETRIBUSI- DAERAH
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 33, BD.2018/NO.33
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Mekanisme Pemberian dan Pemanfaatan Insentif atas Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal (8) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan meninjau kembali Pergub gorontalo nomor 11 tahun2017
UU No. 38 Tahun 2000 ; UU No.28 Tahun 2009 ; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005 ; PP No. 69 Tahun 2010 ; Perda No. 03 Tahun 2006 ; Perda Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2011 ; Perda Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Provinsi Gorontalo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 ; Perda Provinsi Gorontalo Nomor 06 Tahun 2012 ; Perda Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2013 ; Perda No. Provinsi Gorontalo Nomor 08 Tahun 2014 ; Perda Provinsi Gorontalo Nomor 01 Tahun 2015 ; Perda Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 ;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang mekanisme pemberian dan pemanfaatan insentif atas pemungutan pajak dan retribusi daerah, di dalamnya juga mengatur tentang; insentif pemungutan dan besaran insentif; proporsi pembagian insentif pajak; penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2018.
Peraturan yang dicabut : Pergub Gorontalo No. 11 Tahun 2017
-
Peraturan Gubernur ini terdiri dari 16 halaman dengan lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 33 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat No 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunaan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan
Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 dan
Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun
2016;
beberapa tugas dan fungsi Dinas Daerah yang diatur
dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun
2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum
mewadahi beberapa tugas dan fungsi urusan pemerintahan
sesuai dengan perkembangan kebutuhan Daerah, sehingga
Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016
dan Peratuan Gubernur Nomor 7 Tahun 2018 perlu diubah;
UU No 26 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU NO 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016;
dalam peraturan Gubernur ini diatur tentang perubahan beberapa struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi dari beberapa organisasi perangkat daerah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2018.
merubah Pergub No 45 Tahun 2016
lampiran: 3 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 33 Tahun 2018
PEMBENTUKAN - SUSUNAN ORGANISASI - TUGAS DAN FUNGSI - TATA KERJA - UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH - BALAI TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN - PROVINSI JAMBI
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 33, BD.2018/NO.33
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
ABSTRAK:
Dalam rangka memperluas askes, meningkatkan mutu dan daya saing untuk membangun masyarakat berpengetahuan dan mengintegrasikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam bidang pendidikan, perlu dibentuk UPTD Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Permendagri No. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang mengatur pembentukan UPTD provinsi ditetapkan dengan Pergub setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri.
UU Darurat No. 19 Tahun 1957 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 19 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Perda Provinsi Jambi No. 8 Tahun 2016; Pergub No. 35 Tahun 2016.
Pergub ini mengatur mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, meliputi: Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi; Tata Kerja; Pengisian Jabatan; Jabatan UPTD; Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2018.
Pada saat Pergub ini mulai berlaku, maka ketentuan Pasal 2 angka 3, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 Pergub Jambi No. 29 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kebun Binatang Taman Rimbo, Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan pada Dinas Daerah serta Balai Pelayanan Informasi dan Penjaringan Aspirasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
10 hlm. Lampiran 1 hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 33 Tahun 2018
BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN UNTUK PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH DASAR NEGERI ARIATE KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pendidikan Untuk Pembangunan Pagar Sekolah Dasar Negeri Ariate Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten/kota dalam membangun sarana dan prasarana dasar yang tidak tersedia alokasi dananya, serta untuk membantu capaian program prioritas pemerintah Provinsi Maluku di Bidang Pendidikan perlu diberikan bantuan keuangan yang bersifat khusus.
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 20 Tahun 1958; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No.65 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 4 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 33 Tahun 2017; PERDAPRMALUKU No. 6 Tahun 2016; PERDAPROMALUKU No. 5 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, alokasi, penetapan alokasi, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan, penyaluran, pelaporan, poemantauan, evaluasi dan pengawasan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
