Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Peraturan Pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga Berbasis Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Daerah
(IKD) Provinsi Jawa Barat bidang pengendalian penduduk
dan keluarga berencana sebagaimana tercantum dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2018-2023, diperlukan dukungan dan partisipasi masyarakat
untuk pembangunan ketahanan keluarga;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal
24 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan
Ketahanan Keluarga, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Peraturan Pelaksanaan Pembangunan Ketahanan
Keluarga Berbasis Masyarakat;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2021, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2021
terdiri dari 18 Pasal, 6 Bab yaitu Ketentuan Umum, Partisipasi Masyarakat, Tim Koordinasi Ketahanan Keluarga Provinsi, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan, Pembiayaan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2021.
mengatur mengenai Pembangunan Ketahanan Keluarga Berbasis Masyarakat
9 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 169 Tahun 2021
PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 76 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mulia Dharma Provinsi Kalimantan Barat
Mengubah
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 146 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PANTI SOSIAL REHABILITASI LANJUT USIA MULIA DHARMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
perubahan atas peraturan gubernur nomor 146 tahun 2021 tentang SOTK Unit pelaksana teknis panti sosial rehabilitasi lanjut usia mulia dharma provinsi kalimantan barat
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 146 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PANTI SOSIAL REHABILITASI LANJUT USIA MULIA DHARMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 146 tahun 2021 telah ditetapkan Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Rehabilitasi Lansia Mulia Dharma Provinsi Kalimantan Barat.
Pasal 18 ayat 6 UUD RI tahun 1945; UU no.25 tahun 1956; UU no.40 tahun 2004; UU no.11tahun 2009; UU no.5 tahun 2014;UU no.23 tahun 2014; PP no.18 tahun 2016; PP no.11 tahun 2017; PP no.2 tahun 2018; Permensos no.7 2017; Permendagri no.12 tahun 2017; Permensos no.5 tahun 2018; Permensos no.9 tahun 2018; Perda no.8 tahun 2016; Pergub no.116 tahun 2021; Pergub no.146 tahun 2021
Peraturan ini merubah Peraturan Gubernur nomor 146 tahun 2021 tentang SOTK Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Rehabilitasi Lansia Mulia Dharma Provinsi Kalimantan Barat pada pasal 1 dan pasal 5
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2021.
Peraturan Gubernur nomor 146 tahun 2021
7 halaman peraturan
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 168 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan acuan dalam penyususnan RKA-SKPD sebagaimana diatur dalam butir III.B.1.b.4) Lampiran Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan keuangan Daerah, maka perlu menyusun kode rekening APBD yang diatur dengan Peraturan Gubernur
pasal 18 ayat (6) UUD RI tahun 1945; UU no.25 tahun 1956; UU no.17 tahun 2003; UU no.1 tahun 2004; UU no.15 tahun 2004; UU no.33 tahun 2004; UU no.28 tahun 2009; UU no.23 tahun 2014; PP no.71 tahun 2010; PP no.12 tahun 2017; PP 12 tahun 2019; Perpres no 16 tahun 2018; permendagri no.64 tahun 2013; Permendagri no.90 tahun 2019; Permendagri no.77 tahun 2020; Permendagri no.27 tahun 2021; Kepmendagri no.050-3708 tahun 2020; Perda no.5 tahun 2020
Peraturan Gubernur tentang kode rekening anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2021.
5 halaman peraturan dan 284 halaman lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 165 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa Negeri Di Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah
menetapkan kebijakan pemberian biaya operasional
pendidikan daerah sebagai dana pendamping bantuan
operasional sekolah agar dapat menjamin akses masyarakat
atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata dan
terjangkau melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 43
Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Biaya
Operasional Pendidikan Daerah pada Sekolah Menengah Atas,
Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Negeri
di Daerah Provinsi Jawa Barat;
b. bahwa Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam
pertimbangan huruf a, perlu dilakukan peninjauan kembali
sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Petunjuk Teknis Pemberian Biaya Operasional Pendidikan
Daerah pada Sekolah Menengah atas, Sekolah Menengah
Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Negeri di Daerah Provinsi
Jawa Barat;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 , Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017
Terdiri dari 9 pasal, 4 Bab yaitu Ketentuan Umum, Biaya Operasional Pendidikan Daerah, Pengendalian Dan Pengawasan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2021.
mengatur mengenai Petunjuk Teknis Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa Negeri Di Daerah Provinsi Jawa Barat
25 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 164 Tahun 2021
tata cara penyaluran bantuan pakaian seragam sekolah dan perlengkapan sekolah gratis bagi siswa yang tidak mampu jenjang sekolah menengah atas negeri, sekolah menengah kejuruan negeri dan sekolah luar biasa negeri
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang TATA CARA PENYALURAN BANTUAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH DAN PERLENGKAPAN SEKOLAH GRATIS BAGI SISWA YANG TIDAK MAMPU JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memperkuat jati diri bangsa diperlukan pembinaan dan pengembangan kesiswaan untuk menciptakan suasana dan tata kehidupan satuan Pendidikan yang baik dan sehat , sehingga menjamin kelancaran proses belajar mengajar.
Pasal 18 ayat 6 UUD RI tahun 1945; UU no.25 tahun 1956; UU no.20 tahun 2003; UU no.12 tahun 2011; UU no.23 tahun 2014; PP no.48 tahun 2008; PPno.17 tahun 2010;Perpres no.16 tahun 2018; Permendagri no.80 tahun 2015; Permendikbud nomor 45 tahun 2014; Perda no.8 tahun 2016; Perda no.5 tahun 2020; Perda no.6 tahun 2020; Pergub no.98 tahun 2016;Pergub no.155 tahun 2020
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Perencanaan; Jenis Bantuan; Persyaratan; Pengadaan;Penyaluran; Tugas dan Tanggung Jawab; Pelaporan; Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan; Pendaan; Sanksi;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 halaman peraturan dan 6 halaman lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 163 Tahun 2021
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 121 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBIAYAAN BEASISWA PENDIDIKAN PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI
petunjuk teknis pengelolaan dana pembiayaan beasiswa pendidikan pada sekolah menegah atas negeri, sekolah menengah kejuruan negeri dan sekolah luar biasa
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMBIAYAAN BEASISWA PENDIDIKAN PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Beasiswa Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri telah ditetapkan Peraturan Gubernur nomor 121 tahun 2020
Pasal 18 ayat 6 UUD RI tahun 1945; UU no.25 tahun 1956; UU no.20 tahun 2003; UU no.23 tahun 2014; PP no.19 tahun 2005; PP no.48 tahun 2008; PP no.17 tahun 2010; PP no.12 tahun 2019; Permendikbud no.24 tahun 2020; Permendagri no.77 tahun 2020; Perda no.7 tahun 2018; Perda no.5 tahun 2020; Perda no.6 tahun 2020; Pergub no.155 tahun 2020
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Alokasi dan Sasaran Penerima; Pelaksanaan Penerima Dana Pembiayaan Beasiswa Pendidikan; Monitoring dan Evaluasi; Pembinaan dan Pengawasan; Peran serta Masyarakat;Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2021.
11 halaman peraturan dan25 halaman lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
ABSTRAK:
bahwa untuk optimalisasi pelayanan kemudahan
berusaha di Daerah Provinsi Jawa Barat yang cepat,
murah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien dan
akuntabel, perlu dilakukan pengaturan pendelegasian
kewenangan Gubernur Jawa Barat dalam
penyelenggaraan perizinan berusaha kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016
Terdiri dari 5 Pasal, 5 Bab yaitu Ketentuan Umum, Pemberian Delegasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Pelaporan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2021.
mengatur mengenai Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
5 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 160 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 72 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 72 tahun 2008 telah ditetapkan Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi
Pasal 18 ayat 6 UUD RI tahun 1945; UU no.25 tahun 1956; UU no.36 tahun 2009; UU no.44 tahun 2009; UU no.5 tahun 2014; UU no.23 tahun 2014; UU no.36 tahun 2014; PP no.18 tahun 2016; PP no.47 tahun 2016;PP no.11 tahun 2017; Permendagri no.79 tahun 2018; Permenkes no.3 tahun 2020; Perda no.8 tahun 2016; Pergub no.72 tahun 2008
Peraturan ini merubah Peraturan Gubernur nomor 72 tahun 2008 pasal 1,pasal2, pasal 3, pasal 8, pasal 9, Pasal 11, Pasal 42, pasal 43,
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2021.
11 halaman peraturan
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 159 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA UMUM PEMBANGUNAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN
ABSTRAK:
bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan luasan prioritas pengembagan komoditi perkebunan untuk Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan GUbernur Nomor 28 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan
Pasal 18 ayat 6 UUD RI tahun 1945; UU no.25 tahun 1956; UU no.12 tahun 1992; UU no.41 tahun 1999; UU no.26 tahun 2007; UU no.41 tahun 2009; UU no.12 tahun 2011; UU 23 tahun 2014; UU no.39 tahun 2014; PP no.6 tahum1995; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup no.27 tahun 2009; Peraturan Menteri Pertanian nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015;Permendagri no.80 tahun 2015; Keputusan Menteri Pertanian nomor 141/Kpts/HK.150/M2/2019; Perda nomor 1 tahun 2018; Perda no.6 tahun 2018
Peraturan ini merubah lampiran Peraturan Gubernur nomor 28 tahun 2020 tentang Rencana Umum Pembangunan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2021.
4 halaman peraturan dan 1 halaman lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 158 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 16 Tahun 2015, Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi sosialisasi dan penegakan hukum pelaksanaan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Untuk mendorong kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021, perlu peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai upaya perlindungan tenaga kerja di Daerah Provinsi Jawa Barat melalui langkah yang strategis, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah Provinsi Jawa Barat
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No.11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.29 Tahun 2007; UU No.40 Tahun 2004; UU No.24 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.18 Tahun 2017; UU No.11 Tahun 2020; PP No.37 Tahun 2021; Perpres No.109 Tahun 2013; Permenaker No.18 Tahun 2018; Perda No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.16 Tahun 2015; Perda No.2 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, jaminan sosial ketenagakerjaan pekerja migran, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2021.
12 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
