Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Gubernur (Pergub)

Menemukan 14.100 peraturan dalam 0,074 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2005

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Penata Usahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005

Abstrak

APBD Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mengubah

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penata Usahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005

Download file:

pergub_4_th_2005.pdf

PENATAUSAHAAN-PELAKSANAAN-ANGGARAN-PENDAPATAN-DAN-BELANJA-DAERAH-PROVINSI-JAWA-TENGAH-TAHUN-ANGGARAN-2005

2005

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 4, BD.2005/No.4

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Penata Usahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Pergub ini adalah: a. bahwa Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2004, khususnya Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2004 pada ketentuan Kriteria keadaan tertentu, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, maka dipandang perlu merubah Keputusan Gubernur Jawa Tengah tersebut dengan menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005 ;
Dasar Hukum Pergub ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833 ); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungi awab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor'4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3956); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimanh telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165 ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, tambahan Lembaran Negara * Republik Indonesia Nomor 4024); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4416); 14. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 77); 15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Daerah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 117); 16. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 111); 17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan keuangau Daerah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 19 seri D Nomor 1); 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Materi Pokok Pergub ini adalah: Keputusan Gubernur Jawa Tengah yang ditetapkan pada tanggal 28 Desember2004 Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Penatausahaan PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah TahunAnggaran 2005 yang diundangkan dalam lembaran Daerah Propinsi JawaTengah Tahun 2004 Nomor 89 khususnya Lampiran Keputusan Gubernur JawaTengah Nomor 72 Tahun 2004 pada ketentuan Kriteria keadaan tertentu huruf a)sampai dengan huruf c) dan Ruang Lingkup dan tugas Pejabat Pengadaanbarang/jasa pada huruf a) sampai dengan huruf e) diubah

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2005.
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Penatausahaan PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah TahunAnggaran 2005
5 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Taman Kanak-Kanak/Raudatul Atfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa, Pendidikan Non Formal, Usaha Kesehatan Sekolah, Kepemudaan, Olahraga Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Abstrak

Pendidikan

Download file:

pergub_3_th_2005.pdf

STANDAR-PELAYANAN-MINIMAL-PENDIDIKAN-TAMAN-KANAK-KANAK-RAUDATUL-ATFAL-SEKOLAH-DASAR-MADRASAH-IBTIDAIYAH-SEKOLAH-MENENGAH-PERTAMA-MADRASAH-TSANAWIYAH-SEKOLAH-MENENGAH-ATAS-MADRASAH-ALIYAH-SEKOLAH-MENENGAH-KEJURUAN-SEKOLAH-LUAR-BIASA-PENDIDIKAN-NON-FORMAL-USAHA-KESEHATAN-SEKOLAH-KEPEMUDAAN-OLAHRAGA-DAN-KEBUDAYAAN-PROVINSI-JAWA-TENGAH

2005

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 3, BD.2005/No.3

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Taman Kanak-Kanak/Raudatul Atfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa, Pendidikan Non Formal, Usaha Kesehatan Sekolah, Kepemudaan, Olahraga Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Pergub ini adalah: a. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan dasar pendidikan yang meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, ketenagaan, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, penilaian pendidikan dan pengembangan telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 117 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, Kepemudaan, Keolahragaan dan kebudayaan ; b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan khususnya dengan diundangkannya Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah tersebut huruf a sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu mencabut dan menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK)/ Raudatul Atfal (RA), Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Pendidikan Non Formal, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Kepemudaan, Olahraga Dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Gubernur;
Dasar Hukum Pergub ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi Dan susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan, Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26); . 5. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Pemukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 15); 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129.a/U/2004, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan ;
Materi Pokok Pergub ini adalah: Maksud dan tujuan SPM Pendidikan adalah untuk memberikan acuan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota berkenaan dengan pelayanan minimal yang wajib dilakukan oleh para pengelola pendidikan, agar penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan dapat mencapai hasil sesuai indikator yang ditentukan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2005.
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 117 Tahun 2003 tentang SPM Pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, Kepemudaan, Keolahragaan Dan Kebudayaan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku
6 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2005

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

Rencana Induk Pengelolaan Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan (Renduk Infokomhum) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2024

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

pergub_2_th_2005.pdf

RENCANA-INDUK-PENGELOLAAN-INFORMASI-KOMUNIKASI-DAN-KEHUMASAN-RENDUK-INFOKOMHUM-PROPINSI-JAWA-TENGAH-TAHUN-2005-2024

2005

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 2, BD.2005/No.2

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Induk Pengelolaan Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan (Renduk Infokomhum) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2024

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Pergub ini adalah: a. bahwa dalam upaya menentukan arah kebijakan pengelolaan Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan di Propinsi Jawa Tengah, diperlukan Rencana Induk, berupa gambaran tentang kondisi dan permasalahan; perumusan landasan dan strategi pengembangan sebagai pedoman dalam penyusunan program di bidang informasi, komunikasi dan kehumasan ; b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, agar pelaksanaannya berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Rencana Induk Pengelolaan Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan (RENDUK INFOKOMHUM) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2024 ;
Dasar Hukum Pergub ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ; 8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Badan Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan, Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan Dan Pelatihan, Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat, Badan Penanaman Modal, Badan Pengawas, Badan Bimbingan Massal Dan Ketahanan Pangan, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah, Badan Arsip Daerah, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26); 9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 - 2008 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 109); 10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan Propinsi Jawa Tengah ;
Materi Pokok Pergub ini adalah: Rencana Induk Pengelolaan Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan Propinsi Jawa Tengah merupakan dokumen strategi kebijakan makro filosofis bagi Badan, Dinas, Biro, Kantor dan Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah serta Lembaga Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan Kabupaten / Kota se Jawa Tengah dalam merencanakan dan melaksanakan Pembangunan bidang Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan Tahun 2005 - 2024. Rencana Induk Pengelolaan Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan (RENDUK INFOKOMHUM) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2005.
4 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2005

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Provinsi Jawa Tengah

Abstrak

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

pergub_1_th_2005.pdf

BADAN-KOORDINASI-SERTIFIKASI-PROFESI-PROVINSI-JAWA-TENGAH

2005

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 1, BD.2005/No.1

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Provinsi Jawa Tengah

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Pergub ini adalah: a bahwa dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia agar dapat bersaing dalam pasar kerja tingkat nasional dan internasional, maka perlu dikembangkan sistem standarisasi dan sertifikasi kompetensi yang secara nasional telah dikembangkan sistem sertifikasi kompetensi kerja melalui pembentukan Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan Lembaga Sertifikasi Profesi; b. bahwa sehubungan dengan huruf a, agar pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi kompetensi dapat berdayaguna dan berhasilguna, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Propinsi Jawa Tengah;
Dasar Hukum Pergub ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang Dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indosesia Nomor 4389); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indosesia Nomor 4437); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408); 10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pembentukan Panitia Kerja Badan Sertifikasi Profesi Propinsi Jawa Tengah;
Materi Pokok Pergub ini adalah: BKSP adalah organisasi non struktural yang bersifat independen yang bertanggung jawab atas koordinasi penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Propinsi di Jawa Tengah. Susunan Organisasi BKSP terdiri dari: a. Ketua merangkap anggota; b. Wakil Ketua merangkap Anggota; c. Sekretaris merangkap Anggota; d. Bendahara merangkap anggota; e. Komisi merangkap Anggota; f. Anggota.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2005.
13 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 26 Tahun 2004

Rencana Strategis Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Laut Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2004 - 2013

Abstrak

Perikanan dan Kelautan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Kepgub No.26 Tahun 2004 t...ya Pesisiir-Laut.pdf

RENCANA

2004

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 26, BD.2006 / NO.26

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Strategis Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Laut Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2004 - 2013

ABSTRAK:

a. bahwa wilayah pesisir memiliki nilai strategis berupa potensi sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat rentan terhadaP berbagai perubahan akibat Pembangunan Fenomena seperti ini memberikan konsekuensi kepada daerah untuk merumuskan rencana - rencana pembangunannya secara komprehensif dengan menyesuaikan pada berbagai perubahan dan perkembangan yang terus bergerak dengan laju cepat; b. bahwa untuk pengembangan pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir dan laut daerah perlu diatur secara terencana, terpadu dan berkelanjutan sehingga Rencana pengbmbangan dan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan laut tersebut perlu disusun dalam bentuk Dokumen Rencana Strategis Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Laut Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2004-2013 yang berperan dalam menentukan visi dan misi serta fujuan dan sasaran berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut serta penetapan strategi untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan; bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis Penge.lolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Laut Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2004 -2013 dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tk. I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi tenggara, dengan mengubah Undang- Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pemberntukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687); 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985, tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun l985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3259)
Rencana Strategis Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Dan Laut Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2004 - 2013

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
3 hal

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 25 Tahun 2004

Petunjuk Umum Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) di Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara

Abstrak

pendidikan dan pelatihan

Download file:

Kepgub No.25 Tahun 2004 t...laksanaan DIKLAT.pdf

PETUNJUK

2004

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 25, BD.2006 / NO.25

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Umum Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) di Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka tertib lenggaraan pemerintahan dan ter- wujudnya paduserasi pelaksanaan kebij aksanaan pembangunan khususnya Sumber Daya Manusia Penye- (SDM) di Provinsi Sulawesi Tenggara, dipandang perlu . memantapkan pengaturan tentang Koordinasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) semua lnstansi/Unit kerja; b. penyeleng garcanpendidikan dan secara terprogram yang berkualitas dan dalam rangka pengembangan tugas-tugas fungsional pendidikan. dan pelatihan di lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggar4 perlu memantapkan mekanisme penyelenggarrnn program diklat melalui wadah koordinasi kegiatan fungsional Lembaga DIKLAT ; bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, perlu ditetapkan Petunjuk Umum Pelaksanaan Koordinasi Penyeleng- garaan Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggarq dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara.
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggarc (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tatrun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839); ' Undang-undang Nomor 8 Tahun tentang Pokok-Pokok Nomor 1974 KePegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 5 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ' sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Nonior 3890) Undang-undang ; 43 Lembaran Nomor 20 Tahun2003 tentang Sistem PendidikanNasional (L.N.Tahun 2003 Nomor Peraturan Pemerintah 78 ); Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Vertikal Daerah ; Peraturan Pemerintah Nomor 2000 tentang Wewenang Pemerintah Kewenangan Otonom ; Instansi 25 Tahun Provinsi sebagai Daerah Peraturan "Pemerintah dan Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Orga- nisasi Perangkat Daerah; 8. 9. 10. t1 12. 13. t4. Peraturan Pemerintah Nomor I 05 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Per- tanggung jawaban Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor I 0 1 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil ; Peraturan Pemerintah Nornor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Peng- awasan atas Penyelenggaraan Pemerintatran Daeratr ; Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1984 tentang Pencabutan KEPPRES Nomor 20 Tahun 1981 tentang Koordinasi Pengendalian dan Peng- awasan Pembangunan di Daerah; lnstruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan; Instruksi Presiden Nomor 7 Tahunl999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Keputusan Kepala Lembaga Ad- ministrasi Negara Nomor 193/Xlfi/l0l 612001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil. 15. 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 8 Tahun 2002 tentang Pendidikan dan Petatihan Kepemimpinan di Jajaran Praj abatan dan Departemen Dalam Negeri; Peraturan tentang DaerahNomor 15 Tahun 2001 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Sulawesi Daerah Provinsi Tenggarasebagaimana diubah dengan Nomor 02 Tahun 2001 ; Peraturan 17. lnstruksi Menteri Dalam Negeri 18 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Peraturan telah Daerah Nomor Petunjuk Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang di Daerah Koordinasi Kegiatan
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PELAKSANAAN KOORDINASI BAB III PELAKSANAAN KOORDINASI PERENCANAAN PROGRAM DIKLAT BAB IV KOORDINAS PELAKSANAAN KEGIATAN BAB V PELAKSANAAN KORDINASI PELAPORAN BAB VI PELAKSANAAN KORDINASI PENGAWASAN BAB VII PELAKSANAAN KOORDINASI PEMBINAAN BAB VIII HUBUNGAN ANTAR INSTANSI BAB IX SANKSI BAB X KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 hal

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 22 Tahun 2004

Rencana Strategi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2004

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Kepgub No.22 Tahun 2004 t... Provinsi Sultra.pdf

RENCANA

2004

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 22, BD.2006 / NO.22

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Strategi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2004

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan hagi masyarakat Sulawesi Tenggara, diperlukan adanya perencanaan yang terpadu dan dapat dipertanggung jawabkan dalam bentuk Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara; bahwa Rencana Strategis Rumah Sakit Ijmum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan dokumen perencanaan taktis strategi yang menjabarkan permasalahan dalam pelayanan kesehatan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan memecahkan Permasalahan terencana. dan bertahaP ; bahwa Rencana Strategi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara meruPakan penilaian terhadap untuk secara tolak ukur pertanggungi awaban Direktur yang harus ditetapkan Keputusan Gubernur; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c tersebut, maka Perlu menetapkan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2004-2008 dengan
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang PenetaPan PerPu Nomor: 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubahUndang Undang Nomor : 47 P eratwan Pemerintatr Tahun Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan, 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara ( Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor :9f,Tambahan Negara Nomor: 2687); 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 3. 4. 5. 6. tentang Kesehatan (Lembaran Tahun 1992 Nomor : 100,'Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 383e); Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 7 2, T arrtb ahan L emb aran Ne gara Nom or 3848); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenemgan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonorr, ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, TaiTibahan Lembaran Negara Nomor 3952); Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara; 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2003 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2003-2007 ; 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2003 tentang Rencana Strategi Daerah (RENSTRADA) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2003-2007.
BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB VI BAB VII BAB VIII provinsi piovinsi sulawesi Pendahuluan Gambaran Umum RSttD Provinsi Sultra Visi, Misi dan Nilai-nilai Dasar Pencemaran Lingkungan Faktor-faktor Penentu Keberhasilan, Tujuan dan Sasaran. Strategi, Program dan Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
3 hal

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 21 Tahun 2004

Penetapan Paket Pelayanan Esensial bagi Keluarga Miskin di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

Kepgub No.21 Tahun 2004 t...di RSUD Provinsi.pdf

PENETAPAN

2004

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 21, BD.2004 / NO.21

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penetapan Paket Pelayanan Esensial bagi Keluarga Miskin di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

ABSTRAK:

bahwa untuk meningkatkan pemerataan b. dan mutu pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin disediakan dana melalui Program kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar MinYak Bidang Kesehatan (PKPS-BBM BIDKES) oleh Pemerintah Pusat yang langsung dialokasikan ke Rumah SakiU bahwa untuk mencapai hasil Yang berdayaguna dan berhasilguna dalam penggunaan dana tersebut pada butir a, dipandang perlu menyusun Paket Pelayanan Esensial (PPE) Yang ditetapkan Sulawesi dengan Keputusan Gubernur Tenggara; bahwa berdasarkan pertirnbangan huruf a dan b tersebut maka menetapkan KePutusan Sulawesi Tenggara pada Perlu Gubernur tentang Penetapan Paket Pelayanan Esensial Bagi Keluarga Miskin di Rumatr Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang PenetaPan Perpu Nomor: 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubahUndang Undang Nomor : 47 Peraturan Pemerintah Tahun 1960 teutang Pembentukan Daerah Tingkat Utara - Tengah dan, Daerah Sulawesi Selatan Tenggara I Sulawesi Tingkat I ( Lembaran Negara Tahun L964 Nomor : 94, Tambahan 2687); 2. Undang-undang Nom or 23 Tahun 1 992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor : 100, Tambahan Lembaran Negara Undang-Untlang Nomor 22 Tahun 1999 tentans DPemerintahan Nom or 3 49 5); Undang Undang Nomor 22Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1 999 Nomor: 60, Thmbahan Lembaran Negara Nomor: 383e); Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang (Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 72, Tambahan Lembatan Negara Nomor: 3848); Undang-undang Nom or : 25 Tahun 2000 tentang Program Pembagunan Nasional ( PROPENAS ) Tahun 2000 - 2004 . Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tenting kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 553 I Menkes / SK / M 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PKPS - BBM BIDKES ; 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara,
Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Tentang Paket Pelayanan Penetapan Esensial Bagi Keluarga Miskin Di Rumah Sakit Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
3 hal

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 60 Tahun 2003

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan

Abstrak

Perikanan dan Kelautan Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Kepgub No.60 Tahun 2003 t... Usaha Perikanan.pdf

PETUNJUK

2003

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 60, BD.2003 / NO.60

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan Perlu penjabaran dari beberapa ketentuan didalamnya sebagai petunjuk pelak- sanaan. b. bahwa berdasarkan adanYa pertimbangan huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 2. a 4. tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Pqp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Tahun I 964 Nomor 94, Thmbahan LembaranNegara Nomor 2687); Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299); Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 4 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246.Tanbatran Lembaran Negara Nomor 4048"): Undang-undang Nomor 22 Tahw 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1.999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3 839); 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 7 2, Twnbahan Lembaran Negara Nomor 3848); 6. Peraturan Pemerintah Nomor I 5 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3408) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14l Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Nesara Nomor 4058). 7 . Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom (l-embaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 1 19, Tambahan Lembaran Nesara Nomor 4139); 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor ATahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan.
Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Izin Usaha Perikanan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 hal

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 47 Tahun 2003

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pengujian Mutu Hasil Perikanan

Abstrak

Perikanan dan Kelautan

Download file:

Kepgub No.47 Tahun 2003 t...tu Hsl Perikanan.pdf

petunjuk

2003

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 47, BD.2003 / NO.47

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pengujian Mutu Hasil Perikanan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penguj ian Mutu Hasil Perikanan, perlu adanya petunjuk Pelaksanaan. b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pengujian Mutu Hasil Perikanan tersebut diatas, perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Gubemur Sulawesi Tenggara
l. Undang - undang Nomor I 3 Tahun 1964 tentang penetapan Perafuran Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tlrgkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah undang - undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembennftan Daerah Tingkat I SulawesiUtara -Tengah dan Daerah Tingkat I (Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, tambahan Lembaran Negara 2687 Undang - undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan ); ( Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299 Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( ); Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ); Undang.- undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ); Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Nesara Tahun 1999 Nomor 3848); 6. 7. 8. 9. 10. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 Tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor I 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3408 ); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 ); Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 0I/MEN/2002 Tentang Sistem Manajemen Mutu Terpadu Hasil Perikanan; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.06/MEN/2002 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pemeriksaan Hasil Perikanan masuk kewilayah Republlk Indonesia ; 12. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pengujian Mutu Hasil;
Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pengujian Mutu Hasil Perikanan

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Gubernur (Pergub)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT