organisasi - dan - tata - kerja - badan - rumah - sakit - daerah - ciawi - kabupaten - bogor
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 30, LD Kab. Bogor Tahun 2002 No 94
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan RUmah Sakit Daerah Ciawi Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Perda Kab Bogor No. 29 Tahun 2002 maka perlu membentuk Perda tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Rumah Sakit Daerah Ciawi kab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 84 Tahun 2000; PP No 96 Tahun 2000 ; PP No. 97 Tahun 2000; PP No. 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2002; PP no. 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2002; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 101 Tahun 2000; Perpres No. 38 Tahun 1991; Perpres No. 40 Tahun 2001; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2001; Perda Kab Bogor No. 28 Tahun 2002; Perda Kab Bogor No. 29 Tahun 2002.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kedudukan Tugas Dan Fungsi, Organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Sistem Pengelolaan Kepegawaian, Sistem Pengelolaan Keuangan, Dan ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2002.
38 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2002
pembentukan - desa - kertarahayu - kecamatan - jatiwaras - kabupaten - tasikmalaya
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 30, LD Kab. Tasikmalaya Tahun 2002 No 43 seri D
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa Kertarahayu Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya
ABSTRAK:
Bahwa dengan terlalu luasnya wilayah Desa dan pesatnya perkembangan jumlah penduduk dalam rangka menciptakan pemerintah desa yang efektif dan efisien maka perlu dituangkan dalam Perda Kab. Tasikmalaya.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 76 Tahun 2001; Permendagri No. 4 Tahun 1999; keputusan Menteri Dalam Negeri No. 63 Tahun 1999; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2000; Perda Kab. tasikmalaya No. 39 Tahun 2000.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tujuan Pembentukan, Pembentukan Pembagian Wilayah Dan Penetapan Batas Desa, Penduduk Kekayaan Dan Sumber Pendapatan Desa, Pemerintahan Desa, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2002.
5 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 30 Tahun 2002
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 12 Tahun 1991 tentang Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa
Peraturan Daerah (Perda) tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Tertentu Daerah Bagi Desa Di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 2A ayat (2) dan (4) Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, hasil penerimaan Kabupaten diperuntukan paling sedikit
10 % (sepuluh perseratus) bagi desa di Wilayah Kabupaten
dsengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar
Desa ;
bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (5) dan (6) undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, hasil penerimaan jenis Retribusi tertentu Daerah
Kabupaten sebagian diperuntukan kepada Desa dengan
memperhatikan aspek keterlibatan Desa dalam penyediaan
layanan ;
bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu
menetapkan Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi
Tertentu Daerah Daerah Bagi Desa di Kabupaten Pemalang
dengan Peraturan Daerah
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Tertentu Daerah Bagi Desa Di Kabupaten Pemalang
yang meliputi
Jenis Pajak Dan Retribusi Dan Besarnya Bagi Hasil.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2002.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 12 Tahun 1991 tentang Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dicabut.
6 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias No. 29 Tahun 2002
pembentukan - badan - rumah - sakit - daerah - ciawi - kabupaten - bogor
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 29, LD Kab. Bogor Tahun 2002 No 93
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Badan Rumah Sakit Daerah Ciawi Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya mendorong agar rumah sakit daerah dalap lebih mampu mengantisipasi perubahan maka perlu membentuk Perda tentang Pembentukan Badan Rumah Sakit Daerah Ciawi Kab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000 ; PP No. 84 Tahun 2000; Perpres No. 40 Tahun 2001; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2001; Perda Kab Bogor No. 28 Tahun 2002.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Tentang Pembentukan Badan Rumah Sakit Daerah Ciawi Kabupaten Bogor.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2002.
7 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2002
pembentukan - desa - grimukti - kecamatan - bojonggambir - kabupaten - tasikmalaya
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 29, LD Kab. Tasikmalaya Tahun 2002 No 42 seri D
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa Girimukti Kecamatan Bojonggambir
ABSTRAK:
Bahwa dengan terlalu luasnya wiklayah dan pesatnya perkembamgan jumlah penduduk di Desa Pedangkamulyan dalam rangka menciptakan pemerintah Desa yang efektif dan efisien maka perlu dituanglan dalam Perda kab. tasikmalaya.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1960; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999;PP No 25 Tahun 2000; PP No. 76 Tahun 2001; Permendagri No. 4 Tahun 1999; Keputusan Mendagri No. 63 Tahun 1999; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2000; Perda Kab. Tasikmalaya No. 39 Tahun 2000.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tujuan Pembentukan, Pembentukan Pembagian Wilayah Dan Penetapan Batas Desa, Penduduk Kekayaan Dan Sumber Pendapatan Desa, Pemerintahan Desa, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2002.
5 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2002
Peraturan Daerah (Perda) tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Pemalang Nomor 9
Tahun 1988 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kapada
Daerah perlu disesuaikan ;
bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Daerah,
diperlukan peningkatan prakarsa, peran serta dan pengarahan
dana selain dari Pemerintah juga dari pihak ketiga dan
masyarakat;
bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu
menetapkan kembali Penerimaan Sumbangan PihakKetiga Kepada
Daerah dengan Peraturan Daerah;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah
yang meliputi
Ketentuan Penerimaan Sumbangan, Ketentuan Persetujuan, Ketentuan Pelaksanaan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2002.
6 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias No. 28 Tahun 2002
organisasi - perangkat - daerah - kabupaten - bogor
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 28, LD Kab. Bogor Tahun 2002 No 92
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menyimpan tuntutan dan dinamika pemerinah, pembangunan serta pelayanan masyarkat sesuai UU No. 22 Tahun 1999 maka perlu membentuk Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah Kab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 84 Tahun 2000; PP No. 96 Tahun 2000; PP No. 97 Tahun 2000; PP No. 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2002; PP no. 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2002; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 101 Tahun 2002; Perda Kab Bogor No. 25 Tahun 2000; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2001.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan Organisai perangkat Daerah, Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Bagan Struktur Organisasi, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2002.
17 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
