Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Startegis Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2003 - 2005
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melakasanakan peraturan pemerintahan Nomor 108 Tahun 2000 tentang tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, perlu menetapkan Rencana Strategis Daerah
UU No. 21 Tahun 1958; UU No. 24 Tahun 1992; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 tahun 1999
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II RENSTRADA PROPINSI KALIMANTAN TENGAH;
BAB III KETENTUAN PERALIHAN;
BAB IV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2003.
4 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 01 Tahun 2003
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2003
ABSTRAK:
Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2003, Perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah, sesuai dengan pasal 86 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 , Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 , Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 , Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1994 ;
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 30/SK/DAPRD-KS/1999 tanggal 18 November 1999 , Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 2001 , Peraturan Pemerintah Kabupaten Kapuas Nomor 65 Tahun 2001 , Peraturan Pemerintah Kabupaten Kapuas Nomor 105 Tahun 2000 , Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000
a Pendapatan
b Belanja
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2003.
4 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2003
retribusi - RETRIBUSI IZIN PENEBANGAN KAYU MILIK DAN PENGANGKUTANNYA
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2003/No.1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Penebangan Kayu Milik Dan Pengangkutannya
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu menggali potensi Daerah sesuai dengan kemampuannya; bahwa dalam usaha mening\(atkan kepedulian terhadap keseimbangan \ lingkungan yang mengarah tercapainya pe[estarian sumber daya alam dan konservasi tanah, maka setiap bentuk usaha penebangan dan atau pengangkutan kayu milik kayu galian dan kayu bongkaran ban gun an perlu diatur perizinannya; bahwa untuk maksud hurtlf "a" dan "b" di atas, perlu disusun dan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Retribusi Izin Penebangan Kayu Milik dan Pengangkutannya;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 8 tahun 1981; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; ndang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undung Nomor 25 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah N omor 28 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Norn or 66 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2001;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, perizinan, nama, obyek, dan subyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinssip penetapan dan struktur besarnya tarif retribusi, tata cara pemungutan dan wilayah pemungutan, tata cara pembayaran, sanksi administrasi, pelaksanaan dan pengawasan, ketentuan pidana, penyidikan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2003.
14 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bau-Bau Nomor 1 Tahun 2003
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Lambang Daerah Kota Bau-Bau
ABSTRAK:
Bahwa dengan Peningkatan Status Kota Administratif Bau-Bau menjadi Daerah Kota Bau-Bau, sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau, maka sangat dibutuhkan Lambang Daerah Kota Bau-bau, maka sangat dibutuhkan Lambang Daerah Kota Bau-Bau yang permanen yang memiliki arti dan makna yang berkaitan ciri dan karakter Kota Bau-Bau. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau tentang Lambang Daerah Kota Bau-Bau.
UU No. 4 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 13 Tahun 2001; PP No. 25 Tahun 2000; Kepres RI No. 44 Tahun 1999.
Ketentuan Umum,. Bentuk dan lambang daerah,. Penggunaan Lambang Daerah,. Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang No. 1 Tahun 2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2002/No. 3 Seri B
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pajak Penerangan Jalan
ABSTRAK:
bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan dari hasil evaluasi beberapa Peraturan Daerah di bidang pajak dan retrlbusi, maka dipandang perlu mengadakan penyesuaian materi Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pajak Penerangan Jalan; bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a dan b diatas, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pajak Penerangan Jala;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1969; Negara 3394); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Noror 65 Tahun 2001; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999; Kepres Nomor 133 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalarn Negeri Nomor 173 Tahun 1997; Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3032. K/MEM/2001; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 1987; eraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2000;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 tahun 2000 pada Pasal 1, Pasal 5 dan Pasal 6. Uraian lebih lanjut terdapat dalam Penjelasan atas peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2003.
6 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2003
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003
ABSTRAK:
Bahwa Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2003 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.
UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 54 Tahun 1999; PP No. 19 Tahun 1997; PP No. 20 Tahun 1997; PP No. 21 Tahun 1997; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 106 Tahun 2000; Keppres No. 44 Tahun 1999; Permendagri No. 11 Tahun 1975; Perdamengri No. 2 Tahun 1994; Kepmendagri No. 94 Tahun 1984; Kepmendagri No. 903-1316 tanggal 18 september 1985; Kepmendagri No. 51 Tahun 1985; Kepmendagri No. 903-379 tanggal 11 April 1987; Kepmendagri No. 110 Tahun 1998
Perda ini mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2003.
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur Lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
4 hlmn
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2003/NO.1, LL KOTA SINGKAWANG: 3 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Desa Menjadi Kelurahan Di Kota Singkawang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat perlu penataan Kelurahan;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.22 Tahun 1999, UU No.25 Tahun 1999, UU No.12 Tahun 2001, UU No.25 Tahun 2000, UU No.44 Tahun 1999.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang; Ketentuan Umum, Perubahan Desa, Batas Wilayah, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2003.
Peraturan Daerah ini memiliki 5 halaman dan 1 halaman halaman penjelasan
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2003
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Lambang Daerah Kabupaten Murung Raya
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002
sebagai wujud dari pemekaran Kabupaten Induk Kabupaten Barito
Utara yang telah ditetapkannya Kabupaten Murung Raya sebagai
salah satu dari 8 (delapan) Kabupaten baru di Propinsi Kalimantan
Tengah, maka Kabupaten Murung Raya memiliki fisik wilayah
administrasi Pemerintah sendiri. Untuk mewujudkan keberadaan Kabupaten Murung Raya
sebagai suatu Kabupaten definitif, perlu membuat Lambang Daerah
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003; Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 Tahun 1999
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
BENTUK DAN UKURAN;
BAB III
ISI, ARTI BENTUK, GAMBAR, WARNA DAN MAKNA LAMBANG DAERAH;
BAB IV
PEMBUATAN DAN PEMAKAIAN;
BAB V
PERBANDINGAN UKURAN;
BAB VI
LAMBANG DAERAH DALAM BENTUK LENCANA, BADGE, VANDEL DAN PLAKAT;
BAB VII
LAMBANG DAERAH DALAM BENTUK
PANJI-PANJI DAN BENDERA;
BAB VIII
LARANGAN DAN SANKSI;
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2003.
9 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
