Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Daerah (PERDA)

Menemukan 52.634 peraturan dalam 0,174 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2000

Pemberdayaan dan Pelestarian Serta Pengembangan Adat Istiadat , Kebiasaan - Kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat

Pariwisata dan Kebudayaan

Download :
2000pd3205022.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 22 Tahun 2000

Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Kehutanan Kabupaten Sumedang

Struktur Organisasi

Download :
No.22 2000.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 22 Tahun 2004

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut :

PERDA Kab. Bogor No. 27 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor

Download :
22 Tahun 2004.pdf

Abstrak

pembentukan - organisai - dan - tata - kerja - sekertarian - dewan - perwakilan - rakyat - daerah - kabupaten - bogor

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 22, LD 20002/177

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor

ABSTRAK:

Bahwa untuk membentuk pelaksanaan tugas DPRD berdaarkan pertimbngan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu membentuk Perda tentang Pembentukan Organisasi dan Tata erja Sekertairat DPRD ab Bogr.
Dasar Hukum Peraturan daerah I+ni Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2002; PP No. 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubahdengan PP No. 12 Tahun 2002; PP No. 10 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 8 Tahun 2003; PP No. 9 Tahun 2003; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2001; Perda kab Bogor No. 9 Tahun 2004.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan Tugas Dan Fungsi, Oganisasi, Tata kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2004.
20 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 22 Tahun 2003

Izin Usaha Perikanan, Peternakan, dan Pemotongan Hewan

Pangan, Pertanian dan Peternakan Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 22 Tahun 2007

Irigasi

Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Status Peraturan

Mencabut :

PERDA Kab. Indramayu No. 14 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2001 tentang Irigasi

Download :
Perda 22 Tahun 2007.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 22 Tahun 2004

Izin Bongkar Muat Barang

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2004 tentangt BONGKAT-MUAT.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 22 Tahun 2002

Izin Usaha Jasa Konstruksi

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
22 Tahun 2002.pdf

Abstrak

izin - usaha - jasa - konstruksi

2002

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 22, LD Kab. Bogor Tahun 2002 No 78

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi

ABSTRAK:

Bahwa jasa kontruksi mempunyai peranan penting dan strategi dalam pembangunan daerah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 PP No. 28 Tahun 2000 maka perlu membentuk Perda tentang Izin Usaha Jasa Kontruksi.
Dasar hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 1 Tahun 1995; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 28 Tahun 2000; PP No. 29 tahun 2000; PP No. 30 Tahun 2000; Perda Kab Bogor No. 25 Tahun 2000; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2001.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Dan Penerbitan, Jenis Usaha Bentuk Dan Bidang Usaha Jasa Kontruksi, Klasifikasi Dan Kualifikasi Usaha Jasa Kontruksi, Perizinan, Jangka Waktu Izin, berakhirnya Iujk, Retribusi, Hak Dan Kewajiban Pemegang Izin, Pembinaan Pengendalian Dan Pengawasan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Pidana, penyidikan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2002.
27 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 22 Tahun 2001

Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Majalengka

Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 23 Tahun 2012

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

APBD

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2021

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pemalang

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
Perbup_No_23_Tahun_2021.pdf

Abstrak

penyelenggaraan-satu-data-internet

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 23

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pemalang

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pemalang.
UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 16 Tahun 1997; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 4 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 51 Tahun 1999; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 71 Tahun 2019; Perpres No. 27 Tahun 2014; Perpres No. 39 Tahun 2019; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permen PPN No. 17 Tahun 2020; Peraturan BPS No. 5 Tahun 2020; Perda No. 13 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Perbup ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan di Daerah. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam meuwujudkan Pengelolaan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Pemalang adalah mengintegrasikan pengelolaan Data yang berasal dari berbagai sumber Data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Satau Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pemalang harus dilakukan berdasarkan prinsip yaitu Data harus memenuhi Standar Data, Data harus memiliki Metadata, Data harus memenuhi kaidah interoperabilitas Data dan Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk. Penyelenggara Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung dan Produsen Data. Pembina Data, Walidata dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pemalang. Penyelengaraan Satu Data Indonesia terdiri atas Perencanaan Data, Pengumpulan Data, Pemeriksaan Data dan Penyebarluasan Data. Badan hukum publik dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Pemalang.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2021.
15 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Daerah (PERDA)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2000.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2000.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2008.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2004.