Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Daerah (PERDA)

Menemukan 52.957 peraturan dalam 0,17 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 21 Tahun 2003

Pengelolaan Sumber Daya Air

Perizinan, Pelayanan Publik Sumber Daya Alam

Download :
PERDA KAB. BKY NOMOR 21 TAHUN 2003.pdf

Abstrak

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD.2003/NO.21, TLD No.21, LL KAB. BENGKAYANG: 13 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

ABSTRAK:

Bahwa air adalah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat vital dalam kehidupan sehari-hari sehingga perlu dijaga kelestariannya dan diamankan daerah sumbernya
Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993
BAB I Ketentuan Umum; BAB II Azas Landasan Dan Tujuan; BAB III Wewenang Dan Tanggung Jawab; BAB IV Kegiatan Inventarisasi Dan Perencanaan Pendayagunaan Sumber Daya Air Bawah Tanah Dan Air 5 Permukaan; BAB V Peruntukan Pemanfaatan; BAB VI Perizinan; BAB VII Kewajiban Pemegang Izin; BAB VIII Berakhirnya Izin; BAB IX Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian; BAB X Sanksi Administrasi; BAB XI Ketentuan Pidana; BAB XII Ketentuan Penyidikan; BAB XIII Ketentuan Peralihan; BAB XIV Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2003.
11 Halaman dan 2 Penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Sidempuan Nomor 21 Tahun 2003

Retribusi Surat Keterangan Izin Tempat Usaha

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
perda padangsidimpuan no.21 thn 2003_ok.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 21 Tahun 2007

PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS PEMBANGUNAN SERDANG BEDAGAI

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
KAB_SERDANG BEDAGAI_21_2007_ok.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 21 Tahun 2010

Pencadangan Dana Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Abstrak

Pencadangan Dana Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD.2010/NO.21

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencadangan Dana Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan pernilihan umum Kepala Daerah Tahun 2012, diperlukan biaya yang cukup besar yang tidak cukup hanya dianggarkan dalam satu tahun anggaran; bahwa berdasarkan pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberituk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan tertentu yang yang dananya tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran; bahwa berdasaritan pasal 63 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyalakan bahwa Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. b, dan c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencadangan Dana Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2012.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; eraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008; dan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala 49 Tahun 2009.
Peraturan Daerah ini Memuat tentang Pencadangan Dana Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2012, dengan sistematika; KETENTUAN UMUM; PENCADANGAN DANA; dan KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2010.
4 Halaman.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan No. 21 Tahun 2009

Petunjuk Teknis Program Bantuan Perkuatan Modal Bagi Koperasi dan UMKM Melalui Dana APBD Kabupaten OKU Selatan TA 2006 Pada Dinas Koperasi,UKM, Industri,Pasar dan Perdagangan Kabupaten OKU Selatan Tahun 2009

Penanaman Modal dan Investasi

Abstrak

petunjuk-teknis-program-bantuan-perkuatan-modal-umkm

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD.2009/NO.21

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Perkuatan Modal Bagi Koperasi dan UMKM Melalui Dana APBD Kabupaten OKU Selatan TA 2006 Pada Dinas Koperasi,UKM, Industri,Pasar dan Perdagangan Kabupaten OKU Selatan Tahun 2009

ABSTRAK:

Dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan program perkuatan Modal Dana APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2006 bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2009, maka perlu menetapkan petunjuk teknis.
Dasar Hukum: UU No.25 Tahun 1992; UU No.9 Tahun 1995; UU No.37 Tahun 2003; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; PP No.38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.16/Per/M.KUMKM/VII/2006; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan No.31 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai Tujuan dan Sasaran; Status dan Sumber Dana Pinjaman Modal; Persyaratan Koperasi dan UKM Penerima Bantuan Pinjaman Modal; Besaran Pinjaman dan Pola Pengembalian; Mekanisme Pencairan; Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 21 Tahun 2002

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pati

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Mengubah :

PERDA Kab. Pati No. 7 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pati

Abstrak

ORGANISASI - PEMBENTUKAN

2002

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD.2002/67

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pati

ABSTRAK:

bahwa pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah pemberian kewenangan otonomi pada Daerah Kabupaten secara luas, nyata, dan bertanggung jawab; bahwa untuk mewujudkan harapan sesuai guna efisiensi dan efektivitas serta dalam rangka menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan keadaan pelaksanaan Pemerintah di Lingkungan Pemerinah Kabupaten Pati, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pati, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pati dipandang perlu diubah; bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
UU No. 13 Tahun 1950; UU No.8 Tahun 1974; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 43 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 84 Tahun 2000; Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Pati No. 7 Tahun 2000
PERDA ini mengatur tentang beberapa ketentuan dalam PERDA Kab. Pati No. 7 Tahun 2000 yang dirubah maupun dihapus, adapun yang dihapus adalah Pasal 1 huruf j, s kemudian ditambahkan huruf u dan v; disisipkan 2 pasal baru (Pasal 2A dan 2B) diantara Pasal 2 dan Pasal 3; Penambahan Lembaga Teknis Daerah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2002.
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2000 diubah
32 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 21 Tahun 2000

Retribusi Pasar

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
No. 21.2000_ok.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Nomor 21 Tahun 1998

Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
KAB_NIAS_21_1998_compare.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2001

Retribusi Uang Cetak Tulis (LEGES)

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA Kab. Bandung No.21 Tahun 2001.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapanuli Tengah No. 21 Tahun 2011

Pajak Hiburan

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pajak Hiburan

Download :
PERDA TAPANULI TENGAH NO. 21 TAHUN 2011.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Daerah (PERDA)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2003.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2007.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2000.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1998.