Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa Pemuda Kecamatan Pelaihari dan Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mengakomodir aspirasi, prakarsa
dan inisiatif masyarakat Desa Pemuda
Kecamatan Pelaihari dan Desa Simpang Empat
Kecamatan Jorong serta untuk mengoptimalkan
pelayanan di bidang Pemerintahan,
Pembangunan dan Kemasyarakatan pada dua
desa dimaksud, maka dengan memperhatikan
asal usul desa, kondisi sosial budaya, jumlah
penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja,
perangkat, prasarana dan sarana Pemerintahan
perlu dibentuk Desa Pemuda Kecamatan
Pelaihari dan Desa Simpang Empat Sungai
Baru Kecamatan Jorong;
b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut
diatas dan perkembangan kondisi sosial
budaya, jumlah penduduk, luas wilayah dan
pertimbangan lainnya dipandang perlu
membentuk Desa Pemuda Kecamatan Pelaihari
dan Desa Simpang Empat Sungai Baru
Kecamatan Jorong;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang
Pembentukan Desa Pemuda Kecamatan
Pelaihari dan Desa Simpang Empat Sungai
Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut.
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah laut,
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong dengan mengubah Undang-undang
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah di kalimantan
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun
2005 dan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan
Pusat dan Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
tentang Desa
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
7. Peraturan Daerah kabupaten Tanah Laut Nomor
6 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan
Desa
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 7 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman
Penyusunan dan Sistematika Penulisan Produk
Hukum Desa
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan,
Penggabungan dan Penghapusan Desa
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 14 Tahun 2009 tentang Kerjasama Antar
Desa
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 15 Tahun 2009 tentang Sumber
Pendapatan Desa
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman
Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di
Kelurahan dan Desa
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 17 Tahun 2009 tentang Badan Usaha
Milik Desa
Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Pembentukan Desa Pemuda Kecamatan Pelaihari dan Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PEMBENTUKAN, PEMBAGIAN WILAYAH DAN BATAS WILAYAH DESA;
BAB III
HAK WEWENANG DAN KEWAJIBAN;
BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN;
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
13
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapanuli Tengah No. 8 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2011/No.16 Seri A
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2011.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2011
Peraturan ini memuat perubahan pada Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2011
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2011.
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2011 (diubah)
22 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tebing Tinggi No. 8 Tahun 2011
bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pajak Restoran perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 1991; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2009
Peraturan Daerah Tentang Pajak Restoran, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Nama, Objek Dan Subjek Pajak;
3. Dasar Pengenaan Tarif Pajak;
4. Besaran Pokok Dan Wilayah Pemungutan Pajak;
5. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang Dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;
6. Tata Cara Pemungutan Pajak;
7. Surat Tagihan Pajak;
8. Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan;
9. Keberatan Dan Banding;
10. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif;
11. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
12. Kedaluwarsa Penagihan;
13. Kewajiban Wajib Pajak;
14. Insentif Pemungutan;
15. Penyidikan;
16. Ketentuan Pidana; dan
17. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2011.
15 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gowa No. 8 Tahun 2011
a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah clan Retribusi Daerah, maka Pajak Hotel . merupakan jenis Pajak Daerah;
b. bahwa untuk memungut Pajak sebagaimana dimaksud huruf' a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tabun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 'Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
. Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahtu1 2004 tenting Pembentukan Peraturan Perundang• undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah . diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang• Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan . antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik.Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang ;Pajak_Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara.. .Repnblik Indonesia Tahun 2009 , Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); ,
8. Peraturann Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara.' Republik Indonesia Tahun 2005 ; Nomor 140, Tambahan
Lembaran . Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
9. Peratuian·Pemeiiritah Nomor 38 Tahwi 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan aritara ... Pemei:mulli,' Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemepntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran , .Negara Republik - Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang . Tata Cara Pemberian dan
'Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan-Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia. Tahun 2010 Nomor 119);· · · ·
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis .Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan. Ketetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri. oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara · Republik: Indonesia
Tahun2010 Nomor 153);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi · Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 3).
1. KETENTUAN UMUM
2. NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
3. DASAR PENGENAAN TARIF DAN DASAR PERHITUNGAN PAJAK
4. WILAYAH PEMUNGUTAN
5. MASA PAJAK
6. TATACARA PEMUNGUTAN
7. INSENTIF PEMUNGUTAN
8. TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENANGIHAN
9. SURAT TAGIHAN PAJAK
10. KADALUARSA PENAGIHAN
11. PENGURANGAN,KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
12. PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
13. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
14. KEBERATAN DAN BANDING
15. SANKSI ADMINISTRATIF
16. KETENTUAN PIDANA
17. PENYIDIKAN
18. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2011.
15
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa No. 8 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
