PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Menemukan 412 peraturan dalam 0,012 detik

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2015
Rincian Tugas Unit Kerja Pusat-Pusat di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pariwisata dan Kebudayaan Pendidikan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permendikbud No. 40 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Pusat-Pusat Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Mencabut :
  1. Permendikbud No. 12 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Pusat-Pusat di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015
Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia

Pendidikan Standar/Pedoman

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permendikbud No. 18 Tahun 2021 tentang Pembakuan dan Kodifikasi Kaidah Bahasa Indonesia
  2. Permendikbudriset No. 18 Tahun 2021 tentang Pembakuan dan Kodifikasi Kaidah Bahasa Indonesia
Mencabut :
  1. Permendiknas Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2016
Pedoman Evaluasi Organisasi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Pariwisata dan Kebudayaan Pendidikan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Standar/Pedoman

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permendikbud No. 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Organisasi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2009
Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran

Pendidikan Standar/Pedoman

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2011
Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Perizinan, Pelayanan Publik Informasi Publik

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permendikbud No. 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2020
Praktik Kerja Lapangan bagi Peserta Didik

Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2007
Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pendidikan Standar/Pedoman

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2011
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018
Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan

Pendidikan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan
Diubah dengan :
  1. Permendikbud No. 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan
Mencabut :
  1. Permendikbud No. 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan