PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan

Menemukan 211 peraturan dalam 0,041 detik

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 107/KEPMEN-KP/2015 Tahun 2015
Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang Dan Tongkol

Perikanan dan Kelautan

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/KEPMEN-KP/2020 Tahun 2020
Kawasan Konservasi Perairan Pulau Liang, Pulau Ngali, Dan Perairan Sekitarnya Di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Perikanan dan Kelautan

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3A/KEPMEN-KP/2014 Tahun 2014
Standar Kompetensi Manajerial di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kepegawaian, Aparatur Negara Perikanan dan Kelautan

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/KEPMEN-KP/2015 Tahun 2015
Pelepasan Ikan Gurami Batanghari

Perikanan dan Kelautan

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/KEPMEN-KP/2014 Tahun 2014
Rencana Pengelolaan Dan Zonasi Taman Wisata Perairan Kepulauan Kapoposang Dan Laut Sekitarnya Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2034

Pariwisata dan Kebudayaan Perikanan dan Kelautan Sumber Daya Alam

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/KEPMEN-KP?2016 Tahun 2016
Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 45/KEPMEN-KP/2016 Tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kelautan Dan Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan
Mengubah :
  1. Kepmen KKP No. 45/KEPMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kelautan Dan Perikanan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan