PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan

Menemukan 211 peraturan dalam 0,007 detik

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11/KEPMEN-KP/2016 Tahun 2016
Komite Integritas Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perikanan dan Kelautan

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/KEPMEN-KP/2018 Tahun 2018
Penetapan Pelabuhan Perikanan Peudada Sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan Peudada, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh

Perikanan dan Kelautan

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 94/KEPMEN-KP/2020 Tahun 2020
Kawasan Konservasi Perairan Belitung Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Perikanan dan Kelautan

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93/KEPMEN-KP/2020 Tahun 2020
Kawasan Konservasi Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Paloh Dan Perairan Sekitarnya Di Provinsi Kalimantan Barat

Perikanan dan Kelautan

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/KEPMEN-KP/2019 Tahun 2019
Kawasan Konservasi Perairan Buruway, Arguni, Kaimana, Teluk Etna, Dan Perairan Sekitarnya Di Provinsi Papua Barat

Perikanan dan Kelautan

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/KEPMEN-KP/2015 Tahun 2015
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 14 (Empat Belas) Produk Perikanan Nonkonsumsi

Perikanan dan Kelautan

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/KEPMEN-KP/2017 Tahun 2017
Program Legislasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017

Administrasi dan Tata Usaha Negara Perikanan dan Kelautan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan