Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Instruksi Presiden (Inpres)

Menemukan 349 peraturan dalam 0,003 detik

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 30 Tahun 1998

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Download file:

Inpres Nomor 30 Tahun 1998.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 29 Tahun 1998

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Koordinasi Tindak Lanjut Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Hasil Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1998

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download file:

Inpres Nomor 29 Tahun 1998.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 28 Tahun 1998

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Pelaksanaan Tugas Sekretariat Wakil Presiden

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

Inpres Nomor 28 Tahun 1998.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 27 Tahun 1998

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Perubahan atas Instruksi Presiden Nomor 25 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintah Non-Departemen

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Mengubah

Inpres No. 25 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintah Non-Departemen

Download file:

Inpres Nomor 27 Tahun 1998.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 26 Tahun 1998

• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu

Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi

Abstrak

Hak Asasi Manusia

Download file:

Inpres Nomor 26 Tahun 1998.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 25 Tahun 1998

• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintah Non-Departemen

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan

Inpres No. 27 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Instruksi Presiden Nomor 25 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintah Non-Departemen

Download file:

Inpres Nomor 25 Tahun 1998.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 24 Tahun 1998

• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu

Pemulihan Kewenangan Menteri Pertambangan dan Energi dalam Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Pasir Laut di Daerah Lepas Pantai Perairan Pulau Batam

Abstrak

Lingkungan Hidup Perikanan dan Kelautan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Inpres Nomor 24 Tahun 1998.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 23 Tahun 1998

• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu

Penghapusan Ketentuan Kewajiban Memiliki Surat Persetujuan Prinsip dalam Pelaksanaan Realisasi Penanaman Modal di Daerah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

Inpres Nomor 23 Tahun 1998.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 22 Tahun 1998

• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu

Penghapusan Kewajiban Memiliki Rekomendasi Instansi Teknis dalam Permohonan Persetujuan Penanaman Modal

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

Inpres Nomor 22 Tahun 1998.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 21 Tahun 1998

• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu

Gerakan Terpadu Pengetasan Kemiskinan

Abstrak

Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

Ip0211998.pdf

kemiskinan

1998

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 21, https://jdih.setkab.go.id :5

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Gerakan Terpadu Pengetasan Kemiskinan

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang Kedua yang bertujuan mewujudkan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera lahir dan batin dan sebagai landasan menuju masyarakat adil dan makmur, upaya pengentasan kemiskinan merupakan bagian dari pelaksanaan pembangunan nasional yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan;
Dasar Hukum Inpres ini adalah : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 198; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994; Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1985;
Inpres ini berisi tentang mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengkoordinasikan dan memantapkan pelaksanaan Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan antar lintas sektor/instansi terkait;

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 1998.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Instruksi Presiden (Inpres)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 1998.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 1998.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 1998.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 1998.