Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Instruksi Presiden (Inpres)

Menemukan 350 peraturan dalam 0,004 detik

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 6 Tahun 2003
• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu
Percepatan Pemulihan Pembangunan Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara Pascakonflik
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Download file:
INPRES NO 6 TH 2003.pdf
Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 5 Tahun 2003
• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu
Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama dengan International Monetary Fund
Abstrak
Perekonomian Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional
Download file:
INPRES NO 5 TH 2003.pdf
Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2003
• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu
Pengkoordinasian Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Abstrak
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Kebijakan Pemerintah
Download file:
INPRES NO 4 TH 2003.pdf
Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2003
• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government
Abstrak
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kepegawaian, Aparatur Negara Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik
Download file:
INPRES NO 3 TH 2003.pdf
Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2003
• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu
Persiapan Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN Ke-9 Tahun 2003 dan Peringatan 50 Tahun Konferensi Asia-Afrika Tahun 2005
Abstrak
Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional
Download file:
INPRES NO 2 TH 2003.pdf
Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2003
• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu
Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
INPRES NO 1 TH 2003.pdf
Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 2002
• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu
Penetapan kebijakan Perberasan
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pangan, Pertanian dan Peternakan Kebijakan Pemerintah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Inpres No. 2 Tahun 2005 tentang Kebijakan Perberasan
Download file:
Inpres0092002.pdf
Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 8 Tahun 2002
• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu
Pemberian Jaminan Kepastian Hukum kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum Kepada Debitur yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham
Abstrak
Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Penanaman Modal dan Investasi Perbankan, Lembaga Keuangan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Download file:
Inpres0082002.pdf
Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 2002
• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu
Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia
Abstrak
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Kebijakan Pemerintah
Download file:
Inpres0072002.pdf
Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 6 Tahun 2002
• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu
Penyelenggaraan Pameran Produksi Indonesia (PPI) 2003
Abstrak
Pariwisata dan Kebudayaan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perindustrian
Download file:
inpres0062002.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan