Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Instruksi Presiden (Inpres)

Menemukan 176 peraturan dalam 0,013 detik

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 8 Tahun 2016

Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Inpres Nomor 8 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 8 Tahun 1976

Program Bantuan Penghijauan dan Reboisasi

Kehutanan dan Perkebunan

Download :
Inpres Nomor 8 Tahun 1976.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 8 Tahun 2017

Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional

Asuransi Kesehatan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Inpres Nomor 8 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 2018

Percepatan Pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perekonomian

Download :
Inpres Nomor 9 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 2015

Pengelolaan Komunikasi Publik

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Kebijakan Pemerintah

Download :
Inpres Nomor 9 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 2016

Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia

Pendidikan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Inpres Nomor 9 Tahun 2016-.pdf

Abstrak

Revitalisasi - Sekolah Menengah Kejuruan - Peningkatan - Kualitas - Daya Saing - Sumber Daya Manusia Indonesia

2016

Instruksi Presiden (INPRES) NO. 9, jdih.setkab.go.id : 7 hlm.

Instruksi Presiden (INPRES) tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia

ABSTRAK:

Dalam rangka penguatan sinergi antar pemangku kepentingan untuk merevitalisasi SMK guna meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Indonesia, maka ditetapkan Inpres ini.
-
Inpres ini memberi instruksi kepada para menteri, Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dan para gubernur. Kepada pihak yang dimaksud tersebut, presiden menginstruksikan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk merevitalisasi SMK guna meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Indonesia dan menyusun peta kebutuhan tenaga kerja bagi lulusan SMK sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dengan berpedoman pada peta jalan pengembangan SMK.

CATATAN:

Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2016.

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 2002

Penetapan kebijakan Perberasan

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pangan, Pertanian dan Peternakan Kebijakan Pemerintah

Download :
Inpres0092002.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 2020

Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
Inpres Nomor 9 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Percepatan - Pembangunan - Kesejahteraan - Provinsi - Papua - Papua Barat

2020

Instruksi Presiden (INPRES) NO. 9, jdih.setkab.go.id : 43 hlm.

Instruksi Presiden (INPRES) tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

ABSTRAK:

Dalam rangka Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka diperlukan langkah-langkah terobosan, terpadu, tepat, fokus, dan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang maju, sejahtera, damai, dan bermartabat di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
-
Inpres ini menginstruksikan kepada Menteri-menteri, Kepala Lembaga, Panglima TNI, Kapolri, dan kepala daerah di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk mengambil langkah-langkah dan melakukan pengawalan yang bersifat terobosan, terpadu, tepat, fokus, dan sinergi sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Langkah-langkah untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilaksanakan dengan sebelas strategi sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA Inpres ini.

CATATAN:

Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2020.

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 2013

Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja

Ketenagakerjaan

Download :
Inpres 09 2013.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 2011

Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Download :
Inpres_no_9_2011.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Instruksi Presiden (Inpres)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 1976.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2017. Inpres ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2018

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2018. Inpres ini berlaku paling lama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkan