Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Keputusan Presiden (Keppres)

Menemukan 6.934 peraturan dalam 0,026 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 11 Tahun 1962

Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Pamekasan

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download :
Keppres No 11 Tahun 1962.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 11 Tahun 2013

Panitia Nasional Penyelenggaraan Pertemuan Keempat Panel Tingkat Tinggi Para Tokoh Terkemuka Untuk Perumusan Visi Dan Agenda Pembangunan Pasca Sasaran Pembangunan Milenium Tahun 2015 (Post-2015 Development Agenda)

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Keppres 11 2013.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 11 Tahun 2007

Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keputusan_Presiden_No_11_th_2007.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 11 Tahun 1990

Pokok-Pokok Organisasi Pertamina

BUMN

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 169 Tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Organisasi Pertamina

Mencabut :

KEPPRES No. 44 Tahun 1975 tentang Pokok-pokok Organisasi Pertamina

Download :
KEPPRES NO 11 TH 1990.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 11 Tahun 2022

Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Jawa Barat

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perekonomian

Download :
Keppres Nomor 11 Tahun 2022.pdf

Abstrak

dewan Kawasan - Kawasan Ekonomi Khusus - Provinsi Jawa Barat

2022

Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 11, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.

Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Jawa Barat

ABSTRAK:

Dalam rangka menyelenggarakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Lido dan berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Pasal 55 ayat (3) PP Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, serta Pasal 27 ayat (3) Perpres Nomor 8 Tahun 2022 tentang Dewan Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus, perlu dibentuk Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Jawa Barat dengan Keppres.
Dasar hukum Keppres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2009; PP Nomor 40 Tahun 2021; PP Nomor 69 Tahun 2021; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2022.
Keppres ini mengatur mengenai penetapan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Jawa Barat (Dewan Kawasan) dengan susunan keanggotaan yang diketuai oleh Gubernur Jawa Barat. Dewan Kawasan bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan. Pendanaan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Kawasan bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat.

CATATAN:

Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2022.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 11 Tahun 2016

Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2016

Administrasi dan Tata Usaha Negara Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Keppres Nomor 11 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 11 Tahun 1968

Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT. Hotel Indonesia Internasional

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Keppres No 11 Tahun 1968.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 11 Tahun 1976

Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 89 Tahun 2006 tentang Panitia Urusan Piutang Negara
KEPPRES No. 21 Tahun 1991 tentang Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara

Mencabut :

Menteri Pertama Nomor 454/MP/1961

Download :
Kep.Pres No. 11 Tahun 1976.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 11 Tahun 1951

Pengangkatan Drs. Hermen Kartowisastro Sebagai Pegawai Tinggi Diperbantukan Kepada Menteri Perdagangan Dan Perindustrian

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Kepres No.11 Tahun 1951.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 11 Tahun 2020

Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Kesehatan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana COVID-19 / Corona

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia

Download :
Keppres Nomor 11 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Penetapan - Kedaruratan - Kesehatan - Masyarakat - Corona - Virus - Disease - 2019 - COVID 19

2020

Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 11, JDIH.SETNEG.GO.ID : 2 HLM.

Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

ABSTRAK:

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga dengan kondisi tersebut perlu menetapkan Keputusan Presiden (Kepres) tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Dasar hukum Kepres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Kepres ini mengatur mengenai penetapan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dalam penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 di Indonesia, dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2020.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Keputusan Presiden (Keppres)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2007.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 1990.