PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Keputusan Presiden (Keppres)

Menemukan 6.942 peraturan dalam 0,024 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 11 Tahun 2020
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Kesehatan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana COVID-19 / Corona

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 11 Tahun 2011
Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kota Solok, Kota Cilegon, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Berau, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Temanggung, Dan Kabupaten Maros

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 11 Tahun 1964
Pembubaran Dewan Pengawas Bank Tabungan Pos

Perbankan, Lembaga Keuangan

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 11 Tahun 1966
Menyatakan Perusahaan PT. Pabrik Minyak Senggarang di Tanjung Pinang Beserta Semua Kekayaannya Sebagai Perusahaan Vital

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 11 Tahun 1956
Surat Bandingan tertanggal 25 Nopember 1955 dari Tho Han Lim

Transportasi Darat/Laut/Udara

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 11 Tahun 1990
Pokok-Pokok Organisasi Pertamina

BUMN

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 169 Tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Organisasi Pertamina
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 44 Tahun 1975 tentang Pokok-pokok Organisasi Pertamina
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 11 Tahun 1978
Honorarium Bagi Ketua, Anggota, dan Sekretaris Team Penasehat Presiden Mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Team P-7 )

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. KEPPRES No. 27 Tahun 1991 tentang Perubahan Honorarium Bagi Ketua, Anggota Dan Sekretaris Team Penasehat Presiden Mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (Team P-7)
  2. KEPPRES No. 50 Tahun 1985 tentang Perubahan Honorarium Bagi Ketua, Anggota Dan Sekretaris Team Penasehat Presiden Mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (TEAM P-7)
  3. KEPPRES No. 36 Tahun 1983 tentang Perubahan Honorarium Bagi Ketua, Anggota Dan Sekretaris Team Penasehat Presiden Mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (Team P-7)
  4. KEPPRES No. 17 Tahun 1981 tentang Perubahan Honorarium Bagi Ketua Dan Anggota Team Penasehat Presiden Mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (Team P-7)
  5. KEPPRES No. 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Honorarium Bagi Ketua, Anggota Dan Sekretaris Team Penasehat Presiden Mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (Team P-7)
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 11 Tahun 1976
Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERPRES No. 89 Tahun 2006 tentang Panitia Urusan Piutang Negara
  2. KEPPRES No. 21 Tahun 1991 tentang Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara
Mencabut :
  1. Menteri Pertama Nomor 454/MP/1961
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 11 Tahun 1997
Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

Pendidikan

Status Peraturan
Diubah sebagian dengan :
  1. PERPRES No. 54 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ternate Menjadi Institut Agama Islam Negeri Ternate
  2. PERPRES No. 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak Menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak
  3. PERPRES No. 51 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palu Menjadi Institut Agama Islam Negeri Palu
  4. PERPRES No. 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu Menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
  5. PERPRES No. 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta Menjadi Institut Agama Islam Negeri Surakarta
  6. PERPRES No. 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Cirebon Menjadi Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon
  7. PERPRES No. 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon Menjadi Institut Agama Islam Ambon

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan