Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Keputusan Presiden (Keppres)

Menemukan 6.942 peraturan dalam 0,026 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 42 Tahun 1963
Pemberian Tanda Kehormatan Kepada Menteri Pertahanan USSR

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Ketatanegaraan, Kenegaraan

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 42 Tahun 2003
Honorarium Bagi Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dan Tunjangan Ketua Dan Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 34 Tahun 2013 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Kertas Leces
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 42 Tahun 2001
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2001

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
Diubah dengan :
  1. KEPPRES No. 62 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 95 Tahun 2000 tentang Badan Pertanahan Nasional
  2. KEPPRES No. 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1999 Tentang Badan Informasi Dan Komunikasi Nasional
  3. KEPPRES No. 67 Tahun 2000 tentang Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
  4. KEPPRES No. 51 Tahun 2000 tentang Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi Dan Pengusaha Kecil Menengah
  5. KEPPRES No. 5 Tahun 2000 tentang Badan Administrasi Kependudukan Dan Mobilitas Penduduk
  6. KEPPRES No. 29 Tahun 2000 tentang Badan Urusan Logistik
  7. KEPPRES No. 20 Tahun 2000 tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
  8. KEPPRES No. 12 Tahun 2000 tentang Badan Penetapan Dan Pengendalian Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pekerjaan Umum
  9. KEPPRES No. 95 Tahun 1999 tentang Badan Kepegawaian Negara
  10. KEPPRES No. 85 Tahun 1999 tentang Badan Pengembangan Kehidupan Bernegara
  11. KEPPRES No. 8 Tahun 1999 tentang Lembaga Administrasi Negara
  12. KEPPRES No. 77 Tahun 1999 tentang Lembaga Sandi Negara
  13. KEPPRES No. 171 Tahun 1999 tentang Badan Penanaman Modal Dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara
  14. KEPPRES No. 153 Tahun 1999 tentang Badan Informasi Dan Komunikasi Nasional
  15. KEPPRES No. 152 Tahun 1999 tentang Badan Kesejahteraan Sosial Nasional
  16. KEPPRES No. 138 Tahun 1999 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
  17. KEPPRES No. 87 Tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional
  18. KEPPRES No. 86 Tahun 1998 tentang Badan Pusat Statistik
  19. KEPPRES No. 76 Tahun 1998 tentang Badan Pengawas Tenaga Nuklir
  20. KEPPRES No. 197 Tahun 1998 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional
  21. KEPPRES No. 136 Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non-Departemen
  22. KEPPRES No. 136 Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non-Departemen
  23. KEPPRES No. 117 Tahun 1998 tentang Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi
  24. KEPPRES No. 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional
  25. KEPPRES No. 4 Tahun 1994 tentang Lembaga Ketahanan Nasional
  26. KEPPRES No. 92 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia
  27. KEPPRES No. 33 Tahun 1988 tentang Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional
  28. KEPPRES No. 1 Tahun 1986 tentang Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
  29. KEPPRES No. 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan
  30. KEPPRES No. 19 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi Badan Koordinasi Intelijen Negara
Mengubah :
  1. KEPPRES No. 16 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 42 Tahun 1961
Peraturan Daerah Pajak Minuman Keras Daerah Tingkat II Aceh Utara

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 42 Tahun 1981
Perincian Sumber-Sumber Anggaran Rutin Dan Sumber-Sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1981/1982

APBN

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 42 Tahun 1966
Pengangkatan Djamin sebagai Sekretaris Presiden/Kepala Kabinet Presiden dan Wakil Sekretaris Negara

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 42 Tahun 1964
Pemberhentian Dan Pengangkatan Jabatan Kepala Dinas Perhubungan/Pengangkutan Daerah Propinsi Irian Barat

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 42 Tahun 1950
Pengangkatan Kolonel Adam Sebagai Kepala Staf Operasi, Letnan Korbn. Jayadiningrat Sebagai Kepala Staf Khusus Dan Kolonel M. Sumardjo Sebagai Kepala Staf Materil Angkatan Laut

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 42 Tahun 1997
Pembentukan Tim Peningkatan Ekspor

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 87 Tahun 2003 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor Dan Peningkatan Investasi
Diubah dengan :
  1. KEPPRES No. 66 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Tim Peningkatan Ekspor
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 42 Tahun 1973
Penggunaan Wisma Hing Puri Bima Sakti yang Terletak di Atas Tanah Milik Bung Karno adalah Milik Negara

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan